Breaking News

Tak Satu UU Disahkan, DPR Janji Kelarkan 9 UU di Masa Sidang Kelima, Termasuk Tax Amnesty & Pilkada

DPR janjikan selesaikan 9 Undang Undang di amsa Sidang kelima.

Setelah tidak merampungkan satu pun pembahasan Undang Undang di masa sidang lalu, DPR kini tancap gas di masa sidang kelima. Ada 9 RUU yang ditargetkan selesai, termasuk RUU Pengampunan Pajak dan revisi UU Pilkada, yang sudah banyak ditunggu.

Dalam Sidang Paripurna Selasa (17/5) masa persidangan kelima tahun 2015-2016, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengungkapkan, akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi yang memperhatikan kualitas Rancangan Unadan-Undang (RUU) serta kuantitasnya dengan melihat kebutuhan yang ada.

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR akan menyelesaikan pembahasan sembilan RUU dan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah,” jelas Fadli Zon, di Komplek Parlemen, Selasa (17/5/2016).

RUU yang menjadi target di dalam sidang paripurna kali ini adalah, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik (ITE), RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, RUU tentang Sistem Perbukuan, RUU tentang Kebudayaan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Selain itu, RUU Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan disahkan pada masa sidang kelima ini.

Kemudian, lanjut politisi partai Gerindra itu, RUU tentang Paten, RUU tentang Merek, dan RUU tentang perubahan UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Serta beberapa RUU lainnya akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang kelima.

“DPR akan bekerja keras memanfaatkan masa sidang kelima untuk menyelesaikan pembahasan beberapa RUU,” ujar Fadli.

RUU yang akan dilanjutkan proses harmonisasinya di Badan Legislasi, tambah dia, adalah RUU tentang Pertembakauan yang merupakan inisiatif dari Anggota DPR dari lintas fraksi. Disamping itu RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif dari Komisi III.

Meski begitu, Fadli mengungkapkan bahwa RUU yang saat ini masih menunggu surat Presiden adalah RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU tentang Arsitek, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Dia juga mengharapkan, antara DPR dan Pemerintah RI tetap berkomitmen untuk untuk mempercepat proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2016.

“Untuk itu, Pimpinan DPR mengimbau kepada komisi-komisi, badan, dan pansus serta anggota DPR, agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi dengan memperhatikan kualitas RUU dan kuantitasnya,” kata dia.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*