Breaking News

Belum Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Dewan Ekonomi Indonesia Timur Minta Presiden Jokowi Realisasikan Program Ekonomi Wilayah

Belum Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Dewan Ekonomi Indonesia Timur Minta Presiden Jokowi Realisasikan Program Ekonomi Wilayah.

Presiden Joko Widodo diminta untuk serius merealisasikan pembangunan sektor perekonomian di wilayah Indonesia Timur.

Sebab, selama ini, bahkan hingga di era pemerintahan Jokowi, proses pembangunan kawasan atau wilayah Indonesia Timur masih setengah hati.

Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan, Indonesia belum menjadi tuan di negeri sendiri. Terutama dalam pengembangan perekonomian Indonesa Timur, Indonesia belum sesungguhnya menunjukkan kedaulatannya untuk berdikari secara ekonomi.

“Kita ini belumlah menjadi tuan di negeri sendiri. Kita mau dan meminta Presiden lebih serius mengembangkan sektor perekonomian di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Annar Salahuddin Sampetoding, di Jakarta, (Senin, 30/01/2017).

Menurut dia, dengan mengedepankan keutuhan Bangsa Indonesia, Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT)juga meminta Presiden Jokowi agar menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha nasional, terutama yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia, agar bersama-sama membangun dan mengembangkan kawasan sebagai wilayah perekonomian yang mandiri bagi Indonesia, sebagaimana tertera dalam Nawacita Sang Presiden.

“Meminta agar para pengusaha nasional baik, yang berasal dari maupun, yang memiliki minat mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia Timur dengan satu tujuan yaitu demi kemajuan perekonomian di wilayah tersebut,” ujarnya.

Annar berharap, Presiden Jokowi agar bermitra dengan para pengusaha Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat dan tingkat daerah, yang memberikan perhatian serius bagi pengembangan kawasan timur Indonesia.

“Serta menjadi jembatan antara investor dan pengusaha di Indonesia Timur,” ujarnya.

Annar menegaskan, kini lembaga yang dipimpinnya itu adalah sebuah organisasi mandiri yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan tidak berpolitik. Dia memimpikan bahwa 70 persen kegiatan adalah untuk bisnis ekonomi dan 30 persen kegiatan adalah sosial.

“Kerinduan kami adalah ada kebersamaan dalam mengembangkan Kawasan Timur Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang mandiri dan harus nyata bahwa Indonesia harus menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Sampetoding.

Akhir Tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan enam rekomendasi kebijakan di sektor pariwisata terutama untuk kawasan timur Indonesia (KTI).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan, aspek pertama adalah dibutuhkannya komitmen dari pemerintah untuk percepatan realisasi infrastruktur.

“Pemerintah harus bisa siapkan infrastruktur yang memadai dan SDM yang friendly,” ujar Perry Warjiyo.

Lima aspek lainnya anatara lain sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi perluasan cakupan promosi. Selain itu, dibutuhkan pula pembangunan jaringan transportasi terintegrasi antardestinasi wisata di KTI.

Hal lain yang dikemukakan Perry ialah penambahan bandara yang melayani penerbangan internasional. Bandara ini harus diprioritaskan mereka yang dekat dengan titik-titik destinasi wisata. Poin terakhir ialah menambah jumlah pelabuhan yang bisa disinggahi kapal pesiar.

“Pariwisata perlu didukung enam hal ini supaya bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” kata Perry.

Bank Indonesia menilai secara umum pariwisata layak untuk dijadikan salah satu penggerak roda perekonomian utama. Saat ini bukan lagi waktunya Indonesia menggantungkan pertumbuhan ekonomi dari perdagangan komoditas mengingat tak sedikit yang ekspor dan harganya merosot.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*