Breaking News

Belasan Buruh Di-PHK, Upah Minimum Tidak Dipenuhi, Ratusan Buruh Geruduk Pabrik Selama Seminggu

Belasan Buruh Di-PHK, Upah Minimum Tidak Dipenuhi, Ratusan Buruh Geruduk Pabrik Selama Seminggu.

Tak kurang dari 700 buruh mengeruduk PT Guardian Pharmatama di Jalan Pahlawan, Karang Asem Timur, Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak Kamis (02/08/2018).  Gabungan buruh itu mendesak pihak perusahaan segera menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat yang sudah diteken oleh Gubernur.

Para buruh yang terdiri dari Forum Komunikasi Buruh Citereup (FKBC), FKBC Wanaherang Bergerak, Cikal, Cileungsi, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Garmen dan Tekstil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Gartek KSBSI), Serikat Buruh Logam, Metal dan Elektronik Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Lomenik KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (F SP KEP KSPI), juga mendesak pihak perusahaan segera memperkerjakan kembali sebanyak 17 buruhnya yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta segera mengangkat buruh kontrak menjadi pekerja tetap.

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP KEP) PT PT Guardian Pharmatama, Carsidah mengatakan, selama ini perusahaan tidak pernah mengindahkan tuntutan buruh dan kebijakan pemerintah yang sudah menetapkan UMSK.

“Kami mendesak perusahaan segera memberlakukan UMSK bagi buruh,” ujar Carsidah.

Padahal, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat nomor 561/430/Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK).

“Kami mendesak perusahaan agar melaksanakan UMSK 2018 sesuai SK Gubernur Sektor 3,” ujar Carsidah.

Aksi ini, lanjut dia, direncanakan akan digelar hingga seminggu. “Hari ini, besok juga berlanjut. Rencananya seminggu ini, sampai pihak perusahaan melaksanakan tuntutan kami,” ujarnya.

Dia menerangkan, di perusahaan ini, ada sebanyak 17 buruh yang kena PHK. Alasan PHK tidak jelas. Bahkan, dari 700-an buruh yang bekerja, sebagian besar masih berupa karyawan kontrak meski sudah bekerja di atas 3 tahun.

Pengurus Forum Komunikasi Buruh Citereup (FKBC) Antoni Permana mengatakan, tidak lebih dari 20 persenan karyawan yang diangkat sebagai pekerja tetap. “Saya kebetulan juga bekerja sebagai buruh di PT Guardian ini. Sudah 3 tahun saya bekerja dengan sistem kontrak. Belum diangkat sebagai karyawan tetap,” ujar Antoni.

Dia menerangkan, teman-temannya pun bernasib sama. Bahkan ada yang sudah bekerja di atas 3 tahun masa kerja, masih saja dengan sitem kontrak. “Kami menuntut diangkat sebagai karyawan tetap,” ujar Antoni.

Ketika Ahmad Heryawan masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dia sudah  menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat nomor 561/430/Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor Yous Sudrajat mengatakan UMSK yang baru terbit tersebut meliputi sektor 1, sektor 2 dan sektor 3.

“Setelah angka UMSK diusulkan oleh Dewan pengupahan kabupaten (Depekab) Bogor beberapa waktu lalu, akhirnya Gubernur Ahmad Heryawan menandatangani SK UMSK Bogor di bulan Mei ini dengan besaran Rp4.524.783 untuk sektor 1, Rp4.228.673 untuk sektor 2 dan Rp3.876.284,” kata Yous Sudrajat.

Dia menerangkan SK UMSK mulai berlaku bulan Mei 2018. Dan untuk serikat buruh yang sudah bersepakat dengan perusahaanmya bisa berlaku mundur atau sejak bulan Januari tahun 2018.

“Bagi serikat buruh yang sudah bersepakat dengan perusahaannya tentang UMSK maka pemberian upah minimum sektor tersebut mulai berlaku sejak awal tahun dan bagi yang tidak ada kesepakatan maka mulai berlaku bulan Mei atau mulai bulan Juni mereka mendapatkan upah minimum sektornya,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini menjelaskan bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar UMSK, maka disarankan agar buruh dan perusahaan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

“UMSK ini wajib dibayar oleh perusahaan ke buruhnya dan apabila secara keuangan perusahaan tidak mampu saya sarankan mereka untuk melakukan musyawarah dengan buruh. Apabila dalam musyawarah nanti terjadi deadlock maka kasus tidak dibayarnya UMSK ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) di Kota Bandung,” jelas Yous.

Ia melanjutkan, selain Kabupaten Bogor, UMSK ini juga berlaku di 8 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang.

“UMSK ini tidak berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat tetapi hanya berlaku di 9 kabupaten dan kota. Jika tahun sebelumnya kenaikan UMSK 10, 15 dan 20 persen, tahun ini persentasi kenaikan UMSK rata yaitu 8,71 persen,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*