Breaking News

Bejibun Diskriminasi Pelayanan Pasien JKN di Rumah Sakit, BPJS Kesehatan Bertindak Dong

Bejibun Diskriminasi Pelayanan Pasien JKN di Rumah Sakit, BPJS Kesehatan Bertindak Dong.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak boleh diam saja dengan maraknya diskriminasi penanganan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di berbagai Rumah Sakit.

 

Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar menyampaikan, sejak program JKN diluncurkan, diskriminasi penanganan pasien peserta JKN di rumah sakit tidak kunjung berkurang.

 

Bayangkan saja, lanjut Timboel, untuk pasien JKN yang hendak melakukan operasi saja harus menunggu berbulan-bulan, yang menyebabkan kondisi pasien kian parah.

 

“Sebenarnya kasus-kasus seperti ini bisa dibantu, bila saja BPJS Kesehatan mau pro aktif mencari rumah sakit lain yang bisa melakukan operasi segera,” ujar Timboel, di Jakarta, Sabtu (18/03/2017).

 

Dari sejumlah advokasi yang dilakukan BPJS Wacth, lanjut dia, bukannya memberikan solusi, seringkali pihak rumah sakit malah memarahi pasien dan keluarganya jika melakukan komplain atas cara penanganan yang dilakukan oleh rumah sakit.

 

Sebut saja, lanjut Timboel Siregar, kejadian yang dialami pasien bernama Bela Ayu Wulandari yang menderita sakit kanker rahim dan melakukan perobatan di Rumah Sakit DR Sutomo, Surabaya.

 

Pasien yang memiliki Nomor BPJS 0001702349605 dengan NIK3515166305980001 itu dijanjikan akan segera dilakukan tindakan operasi.

 

“Tetapi disuruh menunggu panggilan, dan tidak dioperasi operasi juga, kondisi pasien tambah parah,” ujar Timboel.

 

Karena berlarut-larut, lanjut dia, dan BPJS Kesehatan juga gagal membantu, akirnya Timboel meminta relawan BPJS Watch Surabaya menghubungi anggota DPRD Jawa Timur melaporkan masalah ini.

 

Selanjutnya, anggota DPRD Jawa Timur pun menegur Direksi Rumah Sakit Dr Sutomo dengan alasan kenapa operasi ditunda sehingga perutnya terus membesar.

 

“Setelah ditegur oleh anggota DPRD, eh pihak rumah sakit malah menegur orang tua pasien, kenapa masalah gini harus lapor DPRD Jatim. Waduh, kok mental seperti ini masih ada di rumah sakit. Bukannya mencari solusi, malah salahin pasien. Sungguh ironis memang,” ungkap Timboel.

 

Kemudian, tindakan diskriminatif lainnya juga masih terjadi di RS DR Sutomo, Surabaya.

 

Seorang pasien JKN lainnya bernama Aji Nurcahyanto, dengan Nomor Kartu 0001702351203 dan NIK3517090107990014, disuruh operasi kelamin di rumah sakit ini.

 

Namun, setelah menunggu dua bulan, tidak juga ada tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

 

“Awalnya disuruh menunggu, dua minggu tidak ada kabar kapan akan dioperasi. Dua bulan berlalu, hingga kini sudah masuk ke bulan ketiga, belum juga dipanggil untuk dioperasi. Kondisi pasien tambah sakit,” kata Timboel.

 

Pasien Aji Nurcahyanto pun sudah melaporkan kondisi itu7 ke BPJS Kesehatan Jawa Timur, tetapi BPJS Kesehatan gagal untuk membantu. “Sehingga ya pasien tetap disuruh menunggu hingga saat ini,” kata Timboel.

 

Jika hendak melapor lagi ke DPRD Jawa Timur, menurut Timboel, sudah tidak enak kena marah oleh pihak rumah sakit nantinya. Jika melapor lagi, justru terancam jadwal operasi akan kian diperlama oleh pihak rumah sakit.

 

Persoalan-persolan diskriminatif seperti itu, kata Timboel, sudah seharusnya tidak dibiarkan lagi oleh pemerintah.

 

Menurut Timboel, dari pantauan dan penanganan kasus yang dilakukan BPJS Wacth, persoalan-persoalan itu sudah marak sejak program JKN ada.

 

“Tetapi sepertinya gagal untuk dicari solusinya secara sistem. Kasus seperti ini adalah bentuk nyata diskriminasi rumah sakit kepada pasien JKN,” ujarnya.

 

Lihat saja, kata dia, bila yang datang adalah pasien umum, betapa sigapnya pihak rumah sakit segera bisa melakukan operasi.

 

“Ini juga pernah kami tangani, seorang Ibu Sihotang yang disuruh menunggu 7 bulan untuk operasi lutut. Karena tambah sakit lututnya, akhirnya pasien JKN itu memutuskan mendaftar sebagai pasien umum, dan faktanya operasi segera dilakukan,” kata Timboel.

 

Timboel juga mengungkapkan, beberapa bulan lalu, ada seorang orang tua pasien JKN dari Bogor minta tolong. Anaknya dibawa berobat ke RS Fatmawati. Pihak rumah sakit berjanji akan mengoperasi si anak dengan daftar tunggu hingga 5 bulan ke depan.

 

“Karena kondisi anak semakin lemah, akhirnya keluarga minta tolong. Saya langsung berdiskusi dengan dokter Edi, yaitu Kepala Cabang BPJS Jakarta Barat. Dokter Edi pun segera mencarikan rumah sakit untuk bisa melakukan operasi dengan segera kepada si anak. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit Mintoharjo dan menjalani operasi. Pasien bisa dioperasi tanpa harus menunggu 5 bulan lagi,” tuturnya.

 

Dalam berbagai kasus diskriminasi oleh pihak rumah sakit kepada pasien JKN, menurut Timboel, pihak BPJS Kesehatan harus pro aktif membantu pasien mencari RS yang mampu mengoperasi pasien dengan segera.

 

“Kalau dokter Edi bisa membantu kenapa BPJS di Surabaya tidak bisa membantu? Jangan biarkan pasien tertunda untuk dioperasi, yang malah berakibat tambah parah penyakitnya,” kata dia.

 

Kemudian, lanjut Timboel, hal yang lebih urgen untuk dibenahi yakni adanya upaya serius dari pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi, dengan membuat sistem yang mampu dijangkau pasien JKN dengan mudah. Sehingga, kejadian tindakan menunggu jadwal operasi berbulan bulan tidak terjadi lagi.

 

“Ada masalah di rumah sakit, ya memang ada. Tetapi kan masalah itu harus dicarikan solusinya, bukan malah dibiarkan terus terjadi. Jangan jadikan pasien JKN yang akan terus menanggung akibatnya. Saya kira Pemerintah dan BPJS Kesehatan mampu memecahkan masalah ini,”pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*