Breaking News

Bayar Upah Buruh di Bawah UMP, Pengusaha Mesti Diberikan Sanksi Berat

Bayar Upah Buruh di Bawah UMP, Pengusaha Mesti Diberikan Sanksi Berat.

Kasus pengusaha membayarkan upah buruh dibawah Upah Minimum akhirnya berlanjut di pengadilan. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melaporkan PT Kencana Lima, rekanan PT Kereta Commuter Indonesia, lantaran membayar upah buruh dibawah upah minimum pada kurun waktu 2010 hingga 2011. Kasus ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, mengatakan pihaknya meminta agar jaksa menuntut Direktur PT Kencana Lima, Yudi Setiawan, dengan hukuman empat tahun penjara dan mewajibkan perusahaan membayar kekurangan upah buruh. Direktur perusahaan bekas vendor tenaga kerja (outsourcing) rekanan PT Kereta Commuter Indonesia itu tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia didakwa melanggar Pasal 90 dan 185 UU Ketenagakerjaan 2003 karena membayar buruhnya di bawah upah minimum.

 

“KPBI menganggap tuntutan maksimal akan memberikan rasa keadilan kepada kaum buruh. Dengan memberikan tuntutan dan vonis maksimal kita berharap ada rasa keadilan kepada kaum buruh,” katanya di Jakarta.

 

Pihaknya berharap hukuman maksimal akan memberikan efek jera pada pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

 

Dituturkan Ilhamsyah, memberikan upah buruh di bawah ketentuan upah minimum adalah kejahatan kemanusiaan. Hal ini membuat buruh dan keluarganya makin hidup menderita. Namun faktanya, masih banyak buruh kerap dibayar di bawah UMP karena keserakahan pengusaha untuk mendapatkan untung besar.

 

KPBI juga berharap jaksa penuntut umum memasukan tuntutan ganti rugi pada sekitar 250 bekas buruh yang bekerja di PT Kereta Api Commuterline Jabodetabek (KCJ).

 

Berdasarkan nota pemeriksaan Kementerian Tenaga Kerja, perusahaan memiliki kekurangan pembayaran upah pada buruh sebesar Rp 913 juta pada kurun 18 bulan mulai Januari 2010 hingga Juni 2011. Utang pada buruh bagian tiket itu terdiri dari

Rp 440 juta kekurangan pembayaran upah minimum dan sisanya utang upah lembur.

 

Ketua Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Abet Faedatul Muslim, menerangkan dari 2010 hingga 2011 PT Kencana Lima membayar upah buruh dibawah upah minimum.

 

“Upah yang seharusnya kami terima ditahun 2010 adalah Rp1.118.000 dan 2011 sebesar Rp 1.290.000 tapi perusahaan hanya memberi kami upah Rp1.060.000. Hingga di tahun 2012 kami laporkan ini pada pihak berwajib tapi baru disidangkan ditahun 2017 dan masih berproses sampai sekarang,” ujarnya.

 

SPKAJ, lanjut Abet, mulai memperkarakan pelanggaran pidana pembayaran upah di bawah UMP sejak 2012. Dalam persidangan terakhir pada Rabu (3/1) lalu, saksi ahli Rektor Universitas Pakuan, Iwan Darmawan, menyebutkan perusahaan induk, ketika itu bernama PT KCJ, harus turut bertanggungjawab dalam kasus ini.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*