Breaking News

Baru 53 Perkara Terorisme Yang Masuk Ke Kejaksaan Agung

Belum Ada Efek Jera, Belum Serius Berantas Terorisme

Ketua Satuan Tugas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Arie Arifin Bratakusumah

Pelaku terorisme di Indonesia kembali membuat gempar dunia. Peristiwa peledakan bom dan saling tembak di kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan Sarinah menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia kian ganas dan tidak jera meluluhlantakkan Indonesia.

Ketua Satuan Tugas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Arie Arifin Bratakusumah menyampaikan, sejumlah terpidana terorisme di Indonesia memang sudah dijatuhi hukuman penjara, namun gerakan teroris tidak kunjung surut karena ada faktor sanksi dan pendekatan penanganan teroris yang tak menimbulkan efek jera.

“Ya memang terpidana teroris itu dituntut berdasarkan jenis keterlibatan dan perannya dalam tindakan terorisme. Hukuman yang dijatuhkan tidak sama tentunya. Proses penuntutan terhadap pelaku terorisme dilakukan berdasarkan keterlibatan itu menurut pasal yang menjeratnya sebagaimana diatur Undang Undang,” ujar Ketua Satgas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Arie Arifin Bratakusumah di Kejaksaan Agung.

Berikut, kutipan wawancara dengan Ketua Satuan Tugas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Arie Arifin Bratakusumah.

Apa saja pertimbangan dalam mengajukan penuntutan bagi terdakwa teroris?

Tolok ukurnya adalah gangguan keamanan yang ditimbulkan, banyaknya korban yang terjadi, sifat tindakan teror yang dilancarkan, kemudian seberapa luas dampaknya, seberapa besar efek yang ditimbulkannya. Jadi, ya tidak serta merta setiap pelaku terorisme itu dihukum berat.

Apakah aparatur kita lamban dalam menangani terorisme?

Terorisme itu adalah musuh kita bersama. Itu tugas bersama dan memang harus saling bersinergi untuk melakukan pemberantasan terorisme ini, tidak semudah yang dipikirkan orang toh.

 Bagaimana penanganan berupa penuntutan terdakwa tindak pidana terorisme di Kejaksaan?

Untuk Januari 2016 ini saja, sudah ada sebanyak 12 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tindak pidana teroris yang masuk ke kita.

Sepanjang 2015 saja ada sebanyak 53 perkara terorisme yang kita tangani. 14 perkara diantaranya berkaitan dengan ISIS. Itu belum putus, tetapi sudah masuk ke tahap penuntutan.

Banyak terpidana terorisme yang dihukum rendah. Bagaimana tanggapannya?

Begini, jaksa melakukan penuntutan sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindakan terorisme. Seperti yang telah dilakukan terhadap terpidana terorisme Ahmed Bozoglan, yang berusia 27 tahun, dia dihukum enam tahun penjara. Dia ini bersama rekannya warga Uighur, China terlibat terorisme. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan delapan tahun penjara yang diajukan jaksa. Tiga rekannya yaitu Ahmet Mahmut (berusia 20 tahun); Altinci Bayram (berusia 29 tahun) dan Tuzer Abdul Basit (berusia 23 tahun) sebelumnya telah dihukum enam tahun penjara setelah bersalah melakukan konspirasi jahat. Mereka ini ditangkap aparat kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah, pada pertengahan September 2014. Mereka diduga terkait kelompok Negara Islam atau ISIS di Indonesia. Mereka ditangkap bersama seorang anggota kelompok Majelis Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso.

Lalu, ada Ustadz Afif Abdul Majid yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria kelahiran Pacitan, 63 tahun silam itu disidang dengan tiga dakwaan, yakni Ustadz Afif didakwa melakukan pendanaan terorisme yang dijerat dengan pasal 15 jo pasal 11 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia juga didakwa melakukan tindak pidana terorisme yang dijerat dengan pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain melakukan tindak pidana terorisme, Ustadz Afif juga didakwa telah melakukan makar yang dijerat dengan pasal 139a jo pasal 87 KUHP Pidana. Afif ini masih melakukan proses kasasi ke Mahkamah Agung.

Dan per 14 Januari 2016 ini, kita melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdakwa kasus terorisme, usia 17 tahun. Berkasnya sudah lengkap. Dia ini modusnya, sejak sekolah sudah aktif mengikuti majlis taklim di Jombang, lalu terakhir ikut terorisme kelompok Solo, sejak 2014 dia sudah merakit bom, dia dibawa ke Bekasi dan Bogor. Targetnya mereka tadinya hendak membom Mabes Polri, Kapolda-Kapolda. Mereka tertangkap yang di Bekasi itu. Dan sejumlah kasus terorisme lainnya masih diproses.

Apakah memang ada pergeseran target atau lokasi serangan terorisme?

Ya tetap saja tujuan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil menyebabkan teror dengan berbagai motivasinya. Selain simbol-simbol asing, kini mereka juga memiliki sasaran menyerang institusi penegak hukum. Ada pergeseran-pergeseran sasaran. Ya, kita wajib meningkatkan kewaspadaan, sebab target dan sasaran mereka ini berubah-ubah.

Mengapa terkesan lembek hukuman kepada pelaku terorisme?

Kita ini kan Negara hukum. Para terpidana diproses dengan hukum yang berlaku. Semaksimal mungkin ya sesuai tuntutan yang ada dalam aturan hukum kita. Terpidana juga bisa melakukan proses hukum, melakukan banding, melakukan kasasi, ya sebab kita menjunjung proses hukum. Nah, apakah hukum kita yang lembek? Silakan saja dinilai.

Aparat kurang maksimal memberantas terorisme, termasuk menuntut terdakwanya. Bagaimana tanggapan Anda?

Soal maraknya peristiwa terorime itu bukan domain kami. Yang pasti kita semua aparatur berkoordinasi dan bersinergi. Kita juga tidak menyalahkan persfektif orang yang berpendapat bahwa rendahnya hukuman membuat terorisme tidak surut. Mungkin saja rendahnya tuntutan yang dilakukan berpengaruh.

Tetapi, sekali lagi, misalnya, seperti terorisme di Suriah, yang korbannya sudah banyak, masa dituntut hukuman rendah? Enggaklah. Tentu harus ada tolok ukur. Dan kita menerapkan tolok ukur tadi.

Apa saja tugas dari Satgas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara yang Anda pimpin ini?

Ya, tugas pokok kami tidak hanya untuk penanganan terorisme. Kami juga menangani trafficking (perdagangan manusia) dan people smuggling (penyeludupan manusia), termasuk mengejar pendanaan terorisme, juga ada urusan ekstradisi serta mengusut kejahatan money laundry (Pencucian uang), dan Cyber crime (kejahatan cyber).(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*