Breaking News

Banyak Sekolah Swasta Bubar, Pemerintahan Jokowi Tidak Peduli

Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Perguruan Swasta (Sekjen BMPS) Jerry Rudolf Sirait: Banyak Sekolah Swasta Bubar, Pemerintahan Jokowi Tidak Peduli.

Di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini banyak sekali sekolah swasta yang bubar atau tutup. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak peduli dengan keberlanjutan dunia pendidikan, terutama yang dikelola oleh pihak swasta.

Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Perguruan Swasta (Sekjen BMPS) Jerry Rudolf Sirait menuturkan, keadaan saat ini sangat menyedihkan bagi sekolah-sekolah swasta.

“Akan semakin banyak sekolah swasta yang bubar lagi. Dan pemerintah tampaknya tidak peduli,” ujar Jerry Rudolf Sirait, dalam siaran persnya, Jumat (03/08/2018).

Paling tidak, lanjut dia, ada beberapa faktor yang turut membuat sekolah-sekolah swasta kolaps, seperti, kekurangan anak didik atau murid di sekolah swasta.

“Itu akibat regulasi dan kebijakan Pemerintah. Misalnya, kebijakan ketentuan zonasi sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB). Tetapi juga bisa saja karena kelemahan sekolah swasta itu sendiri, kalau dianggap tidak berkualitas,” terangnya.

Jerry tidak menampik adanya sekolah-sekolah swasta yang minim kualitas. Kualitas di sekolah negeri bahkan banyak juga yang lebih baik dari sekolah swasta. “Sebab, tak bisa dipungkiri, ada sekolah yang elit atau kuat, dan ada yang alit atau lemah,” ujar Jerry.

Meski begitu, dia melanjutkan, dunia pendidikan di Indonesia, yakni sekolah negeri dan sekolah swasta, harus dikelola di bawah tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah tidak hanya mengurus sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta pun wajib hukumnya diurus oleh Pemerintah,” ujar Jerry.

Dia mengingatkan, amanat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sangat jelas dan tegas menunjukkan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia.

“Di Undang-Undang Sisdiknas tidak ada dikotomi Sekolah Negeri dengan Sekolah Swasta. Perlakuan diskriminatif terhadap sekolah-sekolah swasta tidak dibenarkan oleh UU Sisdiknas dan ketentuan regulatif lainnya,” bebernya.

Bahkan, dilanjutkan Jerry, hasil judicial review terhadap Pasal 55 UU Sisdiknas dimenangkan oleh sekolah-sekolah swasta di Pekalongan.

Jerry mengungkapkan, dalam realitas keseharian, sangat kuat kesan diskriminatif yang terjadi kepada sekolah-sekolah swasta. “Bahwa ada kebijakan dari pihak penguasa agar sekolah-sekolah swasta bubar. Paling tidak sekolah swasta mati perlahan-lahan. Itu yang terlihat di lapangan,” ujarnya.

 Realitas itu semakin diperkuat dengan tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi sekolah-sekolah swasta. “Karena Pemerintah belum sepenuh hati mengakui ekistensi sekolah swasta,” ujarnya.

Lihatlah, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018, tidak menyebut sama sekali Sekolah Swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah begitu berani melanggar ketentuannya sendiri, terutama di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda). Ada ketentuan tentang rombel dalam Permendikbud, tetapi Pemda banyak yang tidak mematuhinya dengan alasan kebutuhan masyarakat. “Serta berbagai pelanggaran lainnya yang terjadi,” ujar Jerry.

Atas nama kebutuhan itulah, menurut Jerry, muncul regulasi lokal yang melanggar Permendikbud di atasnya. Untuk pelanggaran Pemda seperti itu, sebetulnya pihak Kemendikbud sudah menyampaikan akan ada sanksinya. “Ya, kita lihatlah apakah sanksi itu ada dan diterapkan?” ujarnya.

Jerry menyarankan, salah satu cara yang tepat mengatasi persoalan pendidikan yang membelit sekolah swasta adalah seperti cara yang ditempuh Prof Dr Fasli Jalal sewaktu masih menjadi pejabat di Kemendiknas.

Menurut Jerry, Fasli selalu melibatkan BMPS dan sekolah-sekolah swasta dalam setiap merumuskan regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

“Ambil contoh, sewaktu mengadakan penghitungan guru dan non guru pada tahun 2006 dan 2007, Pemerintah bekerja sama dengan BMPS. Nama NU-PTK pun adalah usulan BMPS sewaktu Dr H Fathoni Rodli sebagai Ketua Umum BMPS Pusat,” ujarnya.

Jerry juga menunjukkan dampak negatif dari istilah pendidikan gratis yang dikampanyekan Kemendikbud di tingkat pusat dan di daerah. Penyebutan pendidikan gratis itu, lanjut Jerry telah berdampak buruk hingga kini.

“Sedikit banyak mempengaruhi keadaan sekarang. Sesungguhnya, istilah itu bohong besar dan tidak mendorong peserta didik berlomba-lomba untuk maju. Undang-Undang mengatakan wajib belajar tanggung jawab negara, bukan gratis. Sesungguhnya tidak ada pendidikan gratis. Sekolah Negeri pun tidak melakukan pendidikan gratis,” bebernya.

Jika keadaan ini berlarut-larut tanpa penyelesaikan yang baik dan benar, menurut Jerry, maka cita-cita bangsa dalam amanat Proklamasi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak akan terwujud.

“Wujudnya akan compang camping. Hadirlah nanti, generasi muda bangsa yang tidak cerdas,” imbuhnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*