Breaking News

Banyak Keanehan Dalam Mengurus BUMN, Ada Apa Jokowi dengan Rini Soemarno?

Presiden Joko Widodo diminta serius memperhatikan Kementerian yang dikelola oleh Rini Soemarno.

Presiden Jokowi diminta serius menangani persoalan dan upaya merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta urusan operasionalnya.

Sampai saat ini, semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah, tak digubris oleh Menteri BUMN Rini Seomarno. Karena itu, Presiden Jokowi diminta segera bertindak saja, dan menggeser Rini Soemarno dari urusan ini.

Sekretaris Jenderal Duta Jokowi, Jones Batara Manurung menyampaikan keheranannya dengan sepak terjang Menteri BUMN yang sepertinya kebal dengan semua urusan dan pertimbangan.

Bahkan, Presiden Jokowi dianggap terlalu melindungi Menteri yang pernah menjadi anggota kabinet di masa Presiden Megawati Seokarnoputri itu.

“Presiden Jokowi harus turun tangan secara langsung, dan melihat persoalan pokok yang sebenarnya terjadi. Selama ini, Menteri BUMN malah banyak mendapat kritikan namun tak kunjung ada perubahan,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, Rabu (22/06/2016).

Menurut eks Relawan Jokowi-JK itu, pengelolaan BUMN tidak semata-mata dikaitkan dengan persoalan mencari untung semata. Dan, isu bahwa BUMN sedang diperebutkan untuk meraup modal menuju tahun politik 2019, menurut Jones Batara, bukanlah isapan jempol belaka.

“Presiden harus melihat ini sebagai pertarungan yang tidak mudah. Selain harus mengurusi hajat hidup orang banyak melalui BUMN, maka perlu dibuatkan model pengelolaan BUMN yang transparan dan sesuai dengan Nawacitanya Pak Jokowi. Lah, yang sekarang malah sudah melenceng,” ujar dia.

Jones juga meminta semua pihak untuk mengawasi dan mengukur kinerja BUMN yang sedang berjalan.

“Kita melihat banyak keanehan dalam pengelolaannya. Selain orang-orang yang duduk dan bercokol di BUMN-BUMN itu sarat dengan kepentingan pribadi, dan tidak profesional, kebijakan Menteri BUMN pun tidak transparan,” ujarnya.

Bahkan, sejumlah sikap yang ditunjukkan Menteri BUMN terkesan batu alias tidak mau tahu dengan pertimbangan dan arah kebijakan presiden, namun anehnya, Presiden Jokowi sepertinya diam saja, malah terkesan melindungi dan tak berani menegur Menteri BUMN.

“Ada apa sebenarnya antara Menteri BUMN dengan Presiden Jokowi?” pungkas dia.

Di gedung parlemen Senayan, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menganggap aneh rencana pemerintah menyuntik badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN Perubahan 2016.

Menurut Rieke, sangat aneh kala pemerintah mengaku tak punya uang tapi masih saja mengusulkan dana PMN untuk BUMN.

“Bukan saya menolak usulan pemerintah dalam APBNP 2016 agar BUMN kembali diguyur dengan uang negara, tapi saya pegang omongan presiden yang katanya pemerintah lagi tidak punya duit,” kata Rieke di pressroom DPR.

Mantan anggota Komisi IX DPR RI itu mengaku kaget dengan rencana pemerintah menyuntik BUMN. Sebab, saat ini mestinya prioritas uang negara untuk hal mendesak lainnya.

“Kalau logika Oneng, PMN untuk BUMN itu diadakan lagi pada APBN 2017 saja, tahun depan saja. Jangan di masa sulit ini,” kata politikus di Komisi BUMN DPR itu.
Lebih lanjut pemeran sosok Oneng dalam sebuah serial di televise itu menegaskan, mestinya pada saat situasi sulit seperti saat ini, BUMN memberi kontribusi dengan membagi dividen untuk membantu keuangan negara. Tapi anehnya justru BUMN yang minta disuntuk dengan PMN.

“Mana deviden buat negara? Menterinya kan selalu bilang bahwa BUMN ini berkontribusi terhadap APBN. Buktikan sekarang. Yang ada justru PMN itu didepositokan oleh sejumlah persero milik Negara,” ujar anggota DPR dari Jawa Barat itu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*