Breaking News

Banyak Kasus Korupsi Dicuekin, Jaksa Agung HM Prasetyo Diminta Tindak Tegas Kajari Cikarang

Banyak Kasus Korupsi Dicuekin, Jaksa Agung HM Prasetyo Diminta Tindak Tegas Kajari Cikarang.

Jaksa Agung HM Prasetyo diminta segera menindak tegas anak buahnya yang melego pengusutan kasus-kasus korupsi di daerah. Selain berupaya membungkam dan menutupi pengusutan yang berlangsung, para oknum jaksa sering bermain mata dengan pejabat pemerintahan yang terindikasi korupsi di daerah.

 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi)  mengaku sudah tidak tahan dengan adanya tindakan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi (Kajari Bekasi) yang tidak pernah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

 

Bukan hanya menutupi kebobrobrokan aparatur pemerintah yang korup, Kajari Bekasi juga dianggap sering melego kasus-kasus korupsi dan bermain mata dengan para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak pernah terjadi pengusutan.

 

Koordinator Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi)  Charles Alex Sinaga menyampaikan, bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi sudah seperti centeng dan preman yang malah melindungi para pelaku korupsi.

 

“Kasus-kasus korupsi sering dilego. Kajari Bekasi dan jajarannya malah tidak jelas kinerjanya menegakkan hukum dan mengusut korupsi. Tidak satu pun tindak pidana korupsi yang dibongkar dan diusut tuntas. Malah, masyarakat dianggap tidak boleh mendorong pengusutan korupsi, Kajari Bekasi sudah seperti preman dan centeng yang melindungi para koruptor di Kabupaten Bekasi. Kami meminta Pak Jaksa Agung HM Prasetyo segera membongkar dan memecat Kajari seperti itu. Udah enggak bener Kajari model begitu,” tutur Charles Alex, saat melaporkan Kajari Kabupaten Bekasi ke Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung, di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

 

Oleh karena itu, menurut Charles Alex, pihaknya pun melaporkan Kajari Bekasi Risman Tarihoran ke Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was) M Yusni, agar pejabat  Kajari yang berkantor di Komplek Pemerintahan Cikarang itu segera dipanggil dan diproses.

 

“Kami mendesak Pak Jaksa Agung dan Pak Jamwas bertindak cepat. Soalnya sudah dua tahun terakhir ini, tidak satu pun kasus korupsi yang di usut, padahal sudah terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang kami laporkan. Malah kami yang ditekan oleh Kajari. Ini aneh dan sangat konyol sebagai seorang aparat penegak hukum,” tutur Charles Alex.

 

Salah seorang pelapor lainnya, yang merupakan aktivis Gema Aksi, Jaelani Nurseha menjelaskan, perilaku Jaksa di Kabupaten Bekasi sangat menjengkelkan.

 

Dia mengungkapkan, pada tahun 2015 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi melalui Kasi Intelijen Arjuna Meghanada menyatakan bahwa Kejari telah menyelidiki 18 kasus Korupsi, sebagian ada yang masih di pengadilan tipikor dan sebagian ada juga yang telah vonis terhadap tersangkanya.

 

“Padahal, Kabupaten Bekasi menempati urutan ke 4 (empat) atas laporan dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor terbanyak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dijabarkan oleh salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata pada saat menghadiri sarasehan budaya di Pemerintah Jawa Barat, Senin 30 Mei 2016 lalu,” ujar Jaelani.

 

Kemudian,berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kabupaten  Bekasi, selama 2016 saja ada 18 kasus Korupsi yang sedang dan telah ditangani hal tersebut dikatakan Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Anton Laranono, namun faktanya tidak terlihat adanya kinerja itu.

 

Pada tanggal 06 Juni 2017, Bupati Bekasi dilaporkan oleh LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) terkait dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau dengan dugaan kerugian Negara sebesar Rp. 164.000.000.000,-, juga tidak diusut.

 

“Yang paling membuat malu, dan semua orang tahu, terjadinya beberapa kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi oleh Tim Saber Pungli, terakhir di bulan Agustus 2018 oleh Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya. Bekasi itu sudah darurat korupsi, kok malah Jaksanya turut melindungi? Kenapa tidak diusut?,” ujar Jaelani.

 

Karena sudah geram dengan tidak bergemingnya Kajari Bekasi atas berbagai persoalan korupsi itu, lanjut dia, Jaelani dan kawan-kawan bertekad untuk memberantas tidak pidana korupsi, termasuk aparat di kejaksaan.

 

“Sebagai bukti tekad dan keseriusan kami dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kami lakukan beberapa hal,” ujarnya.

 

Tindakan itu diantaranya, pada tanggal 22 Agustus 2017, Jaleani dkk memviralkan surat terbuka untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi guna mendorong kinerja Kejari agar transparan dan akuntabel  dengan membuat press conference.

 

“Press Conference itu terkait apa saja yang sudah dilakukan kejaksaan negeri Kabupaten Bekasi serta menggunakan Undang-undang dan/atau pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan tindak pidana korupsi guna mengetahui aliran dana (follow money) dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi,” tutur Jaelani.

 

Kemudian, pada tanggal 6 September 2017, dilakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan nama Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) meminta Kejari Kabupaten Bekasi peka dan serius dalam menindak lanjuti laporan-laporan element masyarakat tentang dugaan kasus tindak pidana korupsi.

 

“Dalam aksi itu, lima orang perwakilan kami diterima untuk beraudiensi namun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dengan dituding ada dalang di balik gerakan kami. Itu ada video pertemuan kami dengan Kajari,” ujarnya.

 

Selanjutnya, pada tanggal 13 September 2017, Jaelani dkk kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mengatasnamakan Pemuda Bekasi Anti Korupsi (PB AKSI) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

 

“Menuntut agar tuan Risman Torihoran sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengundurkan diri dari Jabatannya. Mengingat tidak merespon aspirasi kami agar melakukan conference press untuk terbuka atas laporan-laporan dugaan tindak pidana korupsi dan apa saja yang sedang maupun yang sudah selesai diproses oleh pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, serta meminta pihak Kejari memproses ketidakwajaran pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) meski tanpa laporan dari masyarakat,” ujarnya.

 

Jaelani menyampaikan, ada banyak bukti konkrit yang turut dilampirkan dalam laporan ke Jaksa Agung dan Jamwas terkait sepak terjang Kajari Bekasi Risman Tarihoran.

 

“Semoga apa yang menjadi amanah daripada undang-undang dan peraturan di Negeri ini tidak bersifat diskriminasi, seperti ungkapan peribahasa tidak mengenakkan yang sering kita dengar hukum jangan tumpul ke atas kok tajam ke bawah. Kami meminta keadilan ditegakkan, seperti ucapan mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak almarhum  Baharuddin Lopa,’Kendati Kapal Akan Karam, Tegakkan Hukum dan Keadilan,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*