Breaking News

Banyak Celah Belum Dibehani, Pembahasan RUU PPMI Diharapkan Pro Buruh Migran

Banyak Celah Belum Dibehani, Pembahasan RUU PPMI Diharapkan Pro Buruh Migran.

Jaringan Buruh Migran (JBM) mencatat setiap tahunnya ratusan ribu warga negara Indonesia bermigrasi ke luar negeri menjadi buruh migran. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

 

Data BNP2TKI menunjukkan dalam enam tahun terakhir jumlah buruh migran Indonesia sebanyak 2,5 juta orang dan sebanyak 58 persen adalah perempuan. Namun diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia jauh melebihi angka resmi yang dirilis pemerintah yakni bisa mencapai hingga 7 juta orang.

 

Koordinator Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardani menuturkan, kasus terbanyak yang dialami buruh migran menurut data BNP2TKI selama 6 tahun (2011-2016) adalah gaji tidak dibayar, TKI ingin dipulangkan, putus komunikasi/hilang kontak, dan perjanjian tidak sesuai perjanjian kerja.

 

“Masih tingginya kasus yang dialami buruh migran, disebabkan karena payung hukum yakni UU 39/2004 memberikan celah meningkatnya kasus bagi buruh migran,” katanya dalam siaran persnya, Senin (09/10/2017).

 

Dari 2010 hingga sekarang, sudah hampir 7 tahun revisi UU 39/2004 belum disahkan. Dari hasil pantauan terakhir tim kerja JBM, pada 3 Oktober 2017, tim sinkronisasi dan tim perumus telah menyelesaikan sinkronisasi pasal-pasal RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Meski telah mensinkronisasi seluruh pasal-pasal, masih ada pasal yang dibahas ditingkat Panja RUU PPMI di DPR.

 

“RUU PPMI masih memiliki celah kelemahan yang berpotensi tidak memberikan perlindungan seutuhnya bagi buruh migran,” ujar Savitri.

 

Dilihat dari pasal-pasal RUU yang terdiri dari 87 pasal masih terdapat pasal-pasal yang perlu di kaji ulang terutama dalam hal perlindungan bagi pekerja mandiri dan perspektif gender, Jaminan Sosial melalui BPJS, pengawasan dan sanksi, kontrak, mekanisme penempatan dan kewajiban PPTKIS, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan di luar negeri.

 

Aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia, Boby Alwy, SBMI menyoroti pada bagian kontraktual yang mana dari hasil analisis penanganan kasus di SBMI, buruh migran sulit mendapat hak atas keadilan karena buruh migran menandatangani dua perjanjian kerja.

 

“Meski Kemnaker telah membuat Permen mengenai standarisasi perjanjian kerja dan penempatan, pada prakteknya tidak berlaku karena yang dipakai adalah perjanjian yang di tandatangani di luar negeri,” ungkapnya.

 

Bahkan perjanjian kerja tersebut menguntungkan pelaku kejahatan karena klausulnya lebih rendah dalam memberikan hak-hak bagi buruh migran. Boby merekomendasikan agar dalam RUU, perlu ada klausul dalam kontraktual memuat mekanisme penyelesaian baik di negara tujuan maupun di negara asal buruh migran.

 

“Selain itu isi kontratual, harus dipastikan dimengerti dan dipahami buruh migran sebelum buruh migran menandatanganinya,” katanya.

 

Dia juga menuntut mekanisme penempatan baik itu G to G, swasta, perusahaan dan mandiri harus dilindungi dan disiapkan layanannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, dapat diakses, keamanan dan bebas pungli.

 

Pengacara publik LBH Jakarta, Eny Rofiatul, mengatakan pengawasan ketenagakerjaan jangan hanya dilakukan ditingkat provinsi tetapi juga ditingkat daerah.

 

“Meskipun telah ada kebijakan yang memandatkan tugas pengawasan adalah tugas provinsi namun jangkauan provinsi untuk mengawasi kabupaten yang sangat luas secara geografis tidak dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

 

Untuk pasal sanksi, Eny mengusulkan perlu ada skala batasan dalam pemberian sanksi dan kepada siapa sanksi diberikan seperti misalnya bila melihat UU no. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 

“Selain itu perlu dipertimbangkan adanya Quasi Peradilan untuk penanganan kasus buruh migran agar kasus-kasus buruh migran dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*