Breaking News

Bantuan Fasilitas Sarana Produksi di Kementerian Pertanian Ternyata Kasus, Dua Orang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Bantuan Fasilitas Sarana Produksi di Kementerian Pertanian Ternyata Kasus, Dua Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi bantuan fasilitas sarana produksi di Kementerian Pertanian (Kemenpan) tahun 2015 senilai Rp 24 miliar.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung (JAM Pidsus) M Adi Toegarisman menyampaikan, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah satu orang dari pihak Kementerian Pertanian dan satu orang dari pihak swasta.

 

“Jadi penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni inisal AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SL selaku Direktur CV. Cipta Bangun Semesta,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung  M Adi Toegarisman, di Jakarta, Jumat (23/02/2018).

 

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-10/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 untuk tersangka “AA” dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-11/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 untuk tersangka “SL”.

 

Kasus ini bermula dari surat pengesahan DIPA Petikan Satuan Kerja Ditjen Hortikultura Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA-018.04-1.625875/2015, Digital Stamp : 3560-1403-1153-8184 tanggal 14 November 2014 terdapat kegiatan Penggerak Membangun Desa dan Kelompok Tani Binaan dari Penggerak Membangun Desa Penerima Bantuan Sarana Produksi Hortikultura senilai Rp 24 miliar.

 

Penerima bantuan tersebut, untuk 4 wilayah provinsi penerima bantuan yakni, Sumatera Barat 32 kelompok, Kalimantan Barat 32 kelompok; Kalimantan Selatan 44 kelompok, Kalimantan Timur 36 kelompok.

 

“Bahwa jenis dan spesifikasi teknis bantuan yang akan diterima oleh setiap kelompok Petani antara lain cultivator, kendaraan roda 3 (tiga), pompa air, hand sprayer, selang dorong dan lain sebagainya,” ujarnya.

 

Selain itu, penyedia barang dalam kegiatan ini adalah CV. Cipta Bangun Semesta serta melakukan pendistribusian barang kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 tersebut ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian/kontrak, antara lain, pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/kekurangan volume penyaluran pupuk Granul merk Nutrizim, keterlambatan pendistribusian barang dan sebagainya.

 

“Ketika diselidiki dan tenyata berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kemenpar ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 3.506.454.377,” kata Adi.

 

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*