Breaking News

Bank Mandiri dan Kejagung Teken MoU Tangani Kejahatan Perbankan

Kejagung dan Bank Mandiri Teken MoU Tangani Kejahatan Perbankan.

PT Bank Mandiri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) lakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MOU) yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejagung dengan PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Desember 2016 lalu. Penandatanganan itu terkait tindak pidana kejahatan perbankan maupun pengembalian aset-aset negara.

 

Direktur Utama PT Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya mengatakan, ‎kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas sesama lembaga negara untuk saling membantu dan memberikan hal yang positif salah satunya dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum.

 

“Setiap siklus keuangan di negara selalu ada penumpang gelap, sekitar 5 persen berniat tidak baik, supaya sektor keuangan berkembang dengan baik kami menggandeng Kejagung,” kata Kartika di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).

 

Menurut Kartika, kejahatan di perbankan saat ini sangat beragam, mulai dari yang konvensional maupun tindakan kejahatan melalui teknologi atau cybercrime, sehingga koordinasi antar instansi sangat diperlukan dalam mencegah dan mengatasi hal tersebut.

 

“Kerjasama ini juga untuk pengembalian aset yang muncul dari kredit bermasalah, jadi Kejagung nanti menjadi pengacara kami untuk melakukan penuntutan nasabah yang tidak beritikad baik,” ujarnya.

 

Terkait nilai kredit bermasalah yang akan dibawa ke rana hukum, Kartika menyebut sekitar 2 persen hingga 3 persen yang terindikasi melakukan tindakan pelanggaran.

 

“Tapi yang macet karena risiko bisnis itu tidak masalah kami tidak lakukan tindakan hukum, tetapi kalau pemalsuan penggunaan kredit, penggelapan, atau laporan keuangan dipalsukan itu kami bawa ke hukum,” ucapnya.

 

Kartika menyebutkan, dalam perjanjian kerjasama itu ada lima point yang disepakati, antara lain; Pertama, tentang koordinasi penegakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, koordinasi penegakan hukum tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum lainnya.

 

“Ketiga, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

 

Lalu yang keempat, optimalisasi kegiatan pemulihan aset dan yang terakhir tentang pengembangan sumber daya manusia.

 

“Intinya kesepakatan ini meningkatkan profesionalisme antara kedua belah pihak dan meningkatkan perekonomian sosial. Kami berharap dari kerjasama ini dapat memberikan efek jerah bagi oknum-oknum yang tidak beritikad baik,” ujarnya.

 

Sementara itu ditempat yang sama, Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tugas mengawal kerja-kerja Bank Mandiri dari segi hukum.

 

“Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perbankan yang terjadi di sektor perbankan. Kejaksaan selaku penegak hukum berkomitmen mengawal, menjaga dan memperkuatnya dengan berkoordinasi dengan perbankan khususnya PT Bank Mandiri,” ujarnya.

 

Menurut Prasetyo, dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkembang dan mempengaruhi kualitas serta kuantitas kejahatan maka dibutuhkan SDM yang mampu menangani persoalan itu.

 

“Harus ditingkatkan kompetensi dan kualitas dari SDM. Kita berkeyakinan dalam satu tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, niscahya akan menghasilkan suatu yang baik juga,” ucapnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*