Breaking News

Bah, Ngeri Juga, Industri Pertahanan Indonesia Masih Jauh Dari Harapan

Industri pertahanan Indonesia belum menjanjikan. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peralatan dan persenjataan Indonesia baru hanya bisa memproduksi yang ringan-ringan saja.

Direktur Eksekutif SENTRA Indonesia Arief Rachman menyampaikan, keinginan BUMN untuk memperoleh keuntungan dianggap masih bertolak belakang dengan kondisi Indonesia saat ini.

Menurut Arief, ke depan BUMN harus bisa mengembangkan sinergisitas dengan semua stakeholders dan para user industri pertahanan. BUMN juga mesti mengedepankan kebutuhan daripada keuntungan semata.

“Saat ini, belum keuntungan yang harus difokuskan, tetapi ketersediaan kebutuhan peralatan yang memadai bagi pertahanan dan keamanan Nasional. Dan kalau bisa, harus memprioritaskan produk dalam negeri,” tutur Arief Rachman dalam Focus Group Discussion dengan tema ‘Penguatan Industri Pertahanan: Fakta dan Realita-Fokus Industri Kedirgantaraan’, di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, yang diselenggarakan oleh Institut SENTRA Indonesia, Selasa (14/03/2017).

Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa penyediaan peralatan dan persenjataan Indonesia masih banyak diimpor dari negara lain.

“Faktanya, masih begitu banyak kekurangan dan kelemahan yang harus kita benahi bersama-sama di sektor ini. Dan itu harus dilakukan dengan serius, agar ke depan industri pertahanan kita bisa menjadi sumber penghasilan bagi negara, tentu dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Arief.

Hadir sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Industri Strategis, Pertambangan dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, dengan para panelis yakni anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pariera, Wakil Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Marsda (Purn) Eris Heriyanto, Kepala Proyek Satelit Telkom Tonda Priyanto, anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya.

Deputi Bidang Industri Strategis, Pertambangan dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dalam keynote speech-nya menyampaikan, di bawah BUMN kondisi industri strategis saat ini mulai membaik.

“Dapat diukur dari alat ukur untung atau rugi. Ya kini tinggal dua BUMN dalam industri ini yang masih merugi,” ujar Fajar.

Memang, lanjut dia, ada sejumlah kelemahan dan kekuarangan yang harus terus dibenahi. Sebagai contoh, lanjut dia, untuk BUMN Industri Strategis, sudah 10 tahun tidak ada rekrutmen.

“Sumber Daya Manusia atau SDM kita masih terkendala jadinya. Sepuluh tahun dihabiskan tanpa rekrutmen,” ujarnya.

Selain SDM, banyak regulasi juga belum berpihak kepada industri strategis itu.

Bayangkan saja, lanjut Fajar, sebagai contoh, saat ini terdapat 120-an perusahaan galangan kapal. Industri ini tidak diberikan insentif, sehingga sulit mengembangkan diri.

“Karena itu, BUMN juga perlu secara betul-betul memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Jangan rumangsa, mesti tahu kelemahan dan kekurangan-kekurangan dan harus diperbaiki,” ujar Fajar.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan, hingga periode lalu, kebanyakan pembahasan anggaran pertahanan dan ketahanan negara di DPR berkutat seputar uang lauk pauk. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia belum menapaki langkah maju dalam sektor ini.

“Untuk urusan lauk pauk pasukan kita pun belum tuntas. Itu menandakan kita belum melangkah maju. Makanya, sekarang kita harus melangkah maju, dengan memikirkan anggaran dan political will yang kuat dalam pengembangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan atau Alpalhankam, yang dulu istilahnya dikenal Alat Utama Sistem Pertahanan alias Alutsista,” tutur Andreas Hugo.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, Indonesia harus mulai mampu memproduksi peralatan sistem pertahanan untuk memenuhi minimal essetial forces dari produksi dalam negeri.

Bayangkan saja, lanjut Andreas Hugo, untuk jenis pesawat tempur penyerang atau strike sebagai surprising air defences, Indonesia belum punya.

“Ketersediaan persenjataan Indonesia masih di bawah 30 persen. Itu pun low quality,” ujarnya.

Dari 72 unit pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, lanjut dia, hanya 10 unit yang tercatat sebagai produk Indonesia sendiri.

Karena itu, lanjut Andreas, BUMN harus mensinergikan pengguna atau user dengan produsen persenjataan.

“Sebab selama ini, apa yang dibutuhkan TNI kita masih banyak sekali yang tidak bisa diproduksi Indonesia, makanya masih banyak memakai produk luar,” ujarnya.

Dia pun meminta, ketergantungan Indonesia terhadap produk persenjataan dari luar harus dikurangi, dengan memaksimalkan produk dalam negeri.

Dengan modal sekitar satu juta dolar amerika untuk membuat satu unit pesawat, kata dia, memang bukan persoalan mudah. Namun, harus diupayakan dengan maksimal potensi dalam negeri.

“Ketergantungan itu harus perlahan dan pasti dikurangi. Jika digenjot produksi dan kapasitas dalam negeri maka itu juga bisa membuka lapangan kerja yang besar, serta mendatangkan devisa bagi negara, memperoleh keuntungan ekonomi yang besar nantinya,” pungkas dia.

Wakil Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Marsda (Purn) Eris Heriyanto menjelaskan, segala persoalan penyediaan industri peralatan dan persenjataan Indonesia berada di bawah KKIP. Presiden Republik Indonesia sendiri sebagai Ketua dari KKIP, dengan anggotanya terdiri dari 19 Kementerian termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

“Semua dikelola di bawah kendali KKIP. Tentu dengan memperhatikan demand atau kebutuhan serta memacu produk dalam negeri,” ujar Eris Heriyanto.

Dia menjelaskan, ada sebanyak 120 jenis Alpalhankam yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Dan sampai kini, meskipun masih hanya bisa memenuhi kebutuhan ringan, seperti alat angkut ringan TNI sejenis pesawat Casa 212, Casa 235 dan C-295, itu semua sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Pengadaan atau produksi persenjataan Indonesia, lanjut Eris, dilakukan dalam lima bentuk, yakni memproduksi sendiri di dalam negeri sebanyak 40 persen, dikembangkan oleh lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebanyak 13 persen, diimpor dari luar negeri sebanyak 27 persen, joint development seperti Indonesia dengan Korea sebanyak 10 persen dan joint venture seperti dengan Prancis sebanyak 10 persen.

Eris menambahkan, paling tidak ada tujuh peralatan prioritas Indonesia untuk pertahanan dan keamanan saat ini, yakni teknologi canggih peralatan, peluru kendali, tank, roket, senjata canggih laras panjang, pesawat tempur, kapal selam.

Dalam industri persenjataan dan pertahanan keamanan, lanjut dia, BUMN tidaklah dalam posisi memprioritaskan keutungan.

“Harus melihat user sebagai pedoman. Dan user juga jarus komitmen dan konsisten. Jangan sudah setuju bentuk dan jenis tertentu misalnya, di tengah perjalanan berubah. Itu tak ada gunanya dong produksi,” katanya.

Keuntungan BUMN, kata dia, boleh saja dipikirkan, tetapi tanpa membebani dan tidak mempersulit produksi di Indonesia.

“BUMN harus memprioritaskan kebutuhan kita. Kalau dipaksakan harus untung, maka kita tak berkembang dan akan tetap bergantung pada luar. Salah satu solusinya agar BUMN tidak rugi, ya perlu insentif dan pajak,” ujar Eris.

Kepala Proyek Satelit Telkom Tonda Priyanto menyampaikan, untuk mendukung pertahanan dan keamanan, Indonesia telah membuat satelit Palapa C.

Persaingan penggunaan satelit pun, lanjut Tonda, kini masih dikuasai oleh orang asing.

“Ada sebanyak 34 satelit asing yang jualan di Indonesia saat ini. Kita hanya mempergunakan tak lebih dari separuhnya. Jika dihitung penerimaan pajak, mestinya satelit asing itu juga memberi pajak yang tidak kecil ke negara, area pajaknya 25 persen. Itu bisa dipergunakan untuk pengembangan perlatan dan teknologi kita,” ujarnya.

Nyatanya, kata Tonde, hampir semua alat impor tidak dipajaki. Memang, hal itu logis saja, lantaran teknologi asing pun jika dipajaki takkan mau beroperasi untuk Indonesia. Mestinya, BUMN memberikan insentif bagi satelit Indonesia. Insentif itu diberikan bagi satelit yang dianggap sangat strategis, sehingga aspek pertahanan keamanan Indonesia bisa dijamin.

“Kini, hampir semua teknologi sudah campur baur menjadi satu. Saat ini saja, sudah banyak satelit yang beratnya hanya 50 kilogram beterbangan di udara dengan kemampuan yang spesifik. Satelit itu canggih dan bisa mengklasifikasi transportasi darat, laut dan udara,” urainya.

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, BUMN harus bersinergi dengan semua pihak untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia.

Keuntungan akan seiring diperoleh bila semua pihak dilibatkan. “Tidak saling membebani. BUMN menjadi katalisator dan juga mampu menggerakkan kebutuhan persenjataan dalam negeri, serta bisa memproduksi untuk kebutuhan negara lain dan membeli dari Indonesia,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*