Breaking News

Awasi Permainan Harga, Kejagung Teken MoU Dengan Kemendag

Awasi Permainan Harga, Kejagung Teken MoU Dengan Kemendag.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan hukum.

 

MoU itu diteken langsung Jaksa Agung, HM Prasetyo dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/05/2017).

 

Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam sambutannya berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu taat hukum, sehingga ke depannya mereka tidak perlu khawatir apabila bersentuhan dengan hukum selama itu dilakukan sesuai aturan yang benar.

 

“Hal yang menjadi sorotan penting adalah bagaimana Kejagung berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan yang merupakan tugas dari Kemendag. Di ranah itulah nantinya pihak kejaksaan juga akan bekerja,” ujar Prasetyo.

 

Menurut Prasetyo, pihaknya akan bersedia untuk saling bertukar informasi bersama Kemendag dalam upaya menstabilkan harga tersebut. Karena di sana banyak spekulan dan pengusaha hitam, yang cenderung memanfaatkan situasi dan kondisi.

 

“Ini yang akan kami awasi supaya kejadian seperti itu tidak terulang secara kronis. Dengan pendampingan ini tentu kami harapkan dapat meringankan beban tugas Kemendag dalam melaksanakan tupoksi, demi tercapainya kepentingan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

 

Ditempat yang sama, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menyampaikan, kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi positif antara Kemendag dan Kejagung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum.

 

Menurutnya, kerjasama ini sekaligus sebagai komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perdagangan serta pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Permintaan dan Pembangunan (TP4).

 

“Kami tidak mau salah dalam mengambil langkah, baik saat ini maupun yang akan datang, agar terhindar dari kriminalisasi atas kegiatan atau kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan, ujar Enggar.

 

Enggar berharap, melalui pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) dan pendampingan dari Kejagung dalam setiap kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan dapat menjadi lebih bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Proses penegakan hukum di bidang perdagangan bukanlah permasalahan yang mudah ditangani karena sensitif dengan kompleksitasnya yang tinggi. Oleh karena itu, kerjasama ini akan menjadi pedoman bagi Kemendag dan Kejagung untuk mengoptimalkan perannya,” ucap Enggar.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*