Breaking News

Awasi Pembahasan RUU Pemilu, Tolak Pembatasan Capres, DPR Diminta Hapuskan Presidential Threshold

Aksi unjuk rasa Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) mengawasi pembahasan RUU Pemilu dan menolak pembatasan pencapresan, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/01/2017).

Pembahasan revisi undang undang pemilihan umum (RUU Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus diawasi dengan ketat. Interest politik sangat kental dalam pembahasan dan perubahan Undang Undang yang sedang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan itu.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi dan bahkan sudah menggelar aksi di depan Gedung DPR agar pembahasan RUU Pemilu itu tidak hanya mengakomodir kepentingan politik segelintir orang saja.

 

Menurut Sya’roni ada sejumlah poin krusial yang harus dipastikan untuk disikapi di dalam pembahasan itu, yakni menyangkut ketentuan ambang batas pencapresan atau presidetial threshold.

 

“RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR masih jauh dari harapan. Poin krusial yang menyangkut presidential threshold atau ambang batas pencapresan, menunjukkan betapa masih kuatnya cengkraman sejumlah elit partai politik. Adanya presidential threshold tidak lebih hanya sebagai katup pengaman agar pilpres masih dikendalikan oleh segelintir orang,” tutur Sya’roni, di Jakarta, Sabtu (21/01/2017).

 

Dia menjelaskan, DPR kini sedang diisi oleh orang-orang yang sangat getol menutup ruang demokrasi bagi warga Indonesia, untuk membiarkan sebanyak mungkin potensi pencapresan nantinya.

 

“DPR  masih diisi orang-orang berwatak oligarkis yang tidak menginginkan terciptanya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

 

Padahal, lanjut dia, sudah terbukti pembatasan jumlah capres melalui penerapan presidential threshold gagal memberikan pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara Indonsia.

 

Presiden datang silih berganti namun tetap belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

 

“Padahal cita-cita demokrasi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujarnya.

 

Sya’roni menyampaikan, pada aksi unjuk rasa yang digelar Prima pada Jumat 20 Januari 2017 di depan Gedung MPR-DPR RI, pihaknya pun menyampaikan bahwa anggota DPR harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia, dan benar-benar berpikir dan mengupayakan penyaringan yang tidak membatasi capres yang mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia.

 

Kegagalan yang terus berulang, lanjut dia, mestinya menyadarkan pucuk atau elit politik untuk melepaskan cengkraman tiraninya.

 

Dan momentum penyeleggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang secara bersamaan dalam Pemilu 2019, kata Sya’roni, harus dimanfaatkan untuk memberikan rakyat banyak pilihan calon presiden.

 

“Caranya adalah dengan menghilangkan adanya presidential threshold sehingga setiap partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan tokoh terbaiknya,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan, tugas parpol sesuai konstitusi adalah mencalonkan kandidat capres, dan tugas rakyat adalah memilih yang terbaik di antara kandidat yang ada.

 

“Dan semakin banyak pilihan akan semakin baik dan rakyat pasti akan mampu memilih yang terbaik,” katanya.

 

Karena itu, lanjut dia, elit politik sebaiknya segera menghentikan upaya merekayasa RUU Pemilu sebagai instrumen untuk menjegal keinginan rakyat mendapatkan pemimpin terbaik.

 

“Hentikanlah akrobat dan tipu-tipu politik sekarang juga. Sudah saatnya rakyat diberikan banyak pilihan capres dan biarkanlah rakyat yang menentukan siapa figur terbaik untuk memimpin Indonesia,” ujarnya.

 

Sya’roni menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk melakukan pengawasan dan menyelamatkan RUU Pemilu dari cengkaraman tirani oligarkis elit politik.

 

“Selamatkan demokrasi Indonesia dari tipu-tipu politik.  Tolak pembatasan capres, dan hapuskan presidential threshold,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*