Breaking News

Aturan Tak Jelas, Perusahaan Pembakar Hutan Bebas Melenggang

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid, mendesak pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi selama ini pemerintah harus mengeluarkan anggaran bila terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi.

Belum adanya peraturan soal dana jaminan pemulihan lingkungan hidup membuat perusahaan-perusahaan pembakar hutan masih bisa melenggang bebas. Pasalnya, mereka sulit untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

 

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid, mendesak pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi selama ini pemerintah harus mengeluarkan anggaran bila terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi.

 

Diterangkannya, UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 42 dan 43, telah mengatur mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan yang sumbernya dari korporasi. Namun, ketentuan tersebut belum ada peraturan turunannya. “Jadi belum bisa diimplementasikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

 

Dia menjelaskan, Pasal 43 ayat 2A berbunyi ‘dana jaminan pemulihan lingkungan hidup’ adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Sementara Pasal 43 ayat 2B berbunyi ‘dana penanggulangan’ adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

 

Khalisah menyarankan agar korporasi yang ingin mendapat izin dari pemerintah, diwajibkan memiliki dana pemulihan lingkungan hidup. “Agar tidak lagi menjadi tanggung jawab negara,” katanya.

 

Menurutnya, PP dana jaminan tersebut harus segera dikeluarkan sebab kebakaran hutan sudah menjadi kejahatan serius. Selain itu, belakangan muncul tren bahwa korporasi berupaya mengalihkan kerugian lingkungan hidup ke negara dan masyarakat.

Jika aturan dana jaminan ini diimplementasikan, maka pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses hukum untuk membuat korporasi membayar ganti rugi. Pemerintah bisa menggunakan dana tersebut sebagai talangan untuk pemulihan lingkungan. “Terlalu lama kalau menunggu proses hukum. Itu pun kalau berjalan baik dan dimenangkan,” tandasnya.

 

Pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia, Andri Wibisana, mengatakan pemerintah dapat menuntut dana pemulihan lingkungan hidup dari perusahaan ketika ada tuntutan hukum. Masalahnya, tidak semua kasus kebakaran hutan berakhir di tuntutan hukum.

 

Tuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus kebakaran hutan telah muncul sejak 2013. “Tapi jumlahnya kecil, dan tidak ada tuntutan hukum berasal dari masyarakat. Ada kesenjangan di sini,” ujarnya. Menurut Andri, anggaran pemulihan hutan yang bersumber dari APBN sama dengan memberikan subsidi bagi perusahaan pembakar lahan.

 

Selain itu, pemerintah dianggap kurang tegas kepada perusahaan tersebut untuk mengadakan kampanye perubahan iklim.

Dia menerangkan, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup bersifat seperti pajak dan menjadi dana publik. Berbeda dengan dana jaminan reklamasi di hutan yang harus dikembalikan ke koporasi bila telah selesai dilakukan.

 

“Dana ini semacam uang pajak yang diletakkan di kas dana penanggulangan. Jadi tidak bisa dipakai dan dikembalikan,” ujarnya.

Ditegaskan Andri, intinya adalah harus ada pihak yang membayar ganti rugi dari kerusakan lingkungan ini. “Tinggal pilih, kita yang bayar atau mereka,” imbuhnya. Bila pemerintah mengetatkan pemberian izin pada korporasi, maka perusahaan pun akan berhati-hati dalam aktivitasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*