Breaking News

Aturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tegakkan Hukum, Penyadapan Tetaplah Harus Melalui Perintah Pengadilan

Aturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tegakkan Hukum, Penyadapan Tetaplah Harus Melalui Perintah Pengadilan.

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR telah menyepakati bahwa penyadapan harus dengan ijin pengadilan, dan menambahkan mekanisme penyadapan dalam keadaan mendesak. Menyikapi hal ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengapresiasi hasil pembahasan tersebut dengan beberapa catatan.

 

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono menyampaikan, sejak awal pihaknya mempertanyakan prosedur penyadapan tanpa ijin pengadilan dalam RUU Terorisme. Dalam UU Terorisme yang berlaku saat ini, tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

 

“Tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Sementara revisi undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (27/07/2017).

 

Dipaparkannya, dalam Pasal 31 ayat (2) RUU Terorisme, pelaksanaan penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam konteks RUU tersebut penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa adanya izin pengadilan sama sekali, kemudian baru dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian.

 

Menurut Supriyadi, penyadapan dalam RUU Terorisme adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga mekanisme ini harus berdasarkan prinsip-prinsip fair trial.

 

“Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan,” terangnya.

 

ICJR mengusulkan, seharusnya dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan. Namun tetap dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.

 

Selain itu, ICJR mendorong agar rumusan dalam Rancangan KUHAP 2012 dijadikan contoh untuk pengaturan penyadapan dalam keadaan mendesak. “Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara,” katanya.

 

Jangka waktu tertentu juga memberikan kepastikan bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa waktu penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang. Penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum.

 

“Sekali lagi mekanisme ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam konteks intelijen. ICJR juga telah mengingatkan DPR dan Pemerintah agar sebaiknya menindaklanjuti putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa penyadapan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri,” ujar Supriyadi.

 

Intinya, penyadapan yang diatur dalam RUU tidak boleh lebih buruk dari undang-undang yang telah ada. Sebelumnya, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (Pansus RUU Terorisme) dan pemerintah bersepakat soal Pasal 31 tentang penyadapan tanpa izin pengadilan. Ketua Pansus RUU Terorisme, M. Syafii, mengatakan pembahasan pasal penyadapan ini berjalan alot karena berhadapan dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang privat.

 

“Itu salah satu hak asasi. Karena itu, kami ingin ini tidak bisa berlangsung semena-mena, harus dengan prosedur yang sesuai aturan dan menghormati hak asasi manusia,” katanya. Pembahasan pasal penyadapan bersama pemerintah sempat berjalan alot untuk menentukan waktu penyadapan.

 

Syafii menuturkan waktu ideal untuk penyadapan harus lebih dulu mendapatkan izin dari pengadilan. “Tapi di lapangan, ada hal-hal yang sangat luar biasa, yang kalau menunggu izin dulu, situasinya bisa berubah,” ungkapnya.

 

Alasan itulah yang membuat Pansus RUU Terorisme mengambil jalan tengah dengan memberi kesempatan bagi penyidik kepolisian melakukan penyadapan lebih dulu sebelum mendapatkan izin dari pengadilan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*