Breaking News

Atasi Krisis, Pemerintah Dengarkan Petani Garam Dong

Atasi Krisis, Pemerintah Dengarkan Petani Garam Dong.

Pemerintah diharapkan mendengar langsung masukan dan situasi yang dihadapi petani garam di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan krisi garam yang terjadi, petani garam jangan ditinggalkan. Selama ini, petani garam tidak pernah secara serius dianggap dalam upaya pengembangan dan produksi garam di Tanah Air.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, sejumlah argumentasi yang diungkapkan pemerintah kepada rakyat agar meyakini bahwa impor garam dianggap urgen sekali tidak perlu dilakukan.

 

Menurut Rusdianto, negara ini tidak perlu melakukan impor garam, jika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

 

Polemik impor garam, lanjut dia, sangat berdampak langsung kepada para petani garam. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait krisis garam kali ini.

 

Pertama, mengapa harus impor? pertanyaan ini tergantung sikap pejabat negara dan kadar nasionalisme apabila memenuhi kebutuhan rakyat dengan impor maka kebanggaan kita terhadap garam nasional dipastikan tidak ada,” ujar Rusdianto Samawa, Senin (31/07/2017).

 

Dia mengatakan, pola importir garam ini merupakan sistem yang sudah lama digeluti oleh para kartel asing yang bekerjasama dengan pejabat yang merupakan penyalurnya.

 

Karena itu, adanya alasan paling mendasar untuk impor adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan kelangkaan garam itu tidak tepat.

 

“Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Bukan karena cuaca. Namun, keterbatasan regulasi kontrol pemerintah yang tegas terhadap para kartel pebisnis garam yang selama periode 4 bulan ini mereka menampung dan menumpuknya,” ujarnya.

 

Bahkan, lanjut dia, dengan mudahnya menyalahkan alam karena matahari kurang sahabat dan hujan, bukanlah suatu alasan yang tepat.

 

Rusdianto mengatakan, harusnya pemerintah memperbaiki pola distribusi garam di tingkat petani maupun pasar.

 

“Pola distribusi ini yang sering membuat krisis garam karena pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sering saling kontak dengan kartel garam,” ujarnya.

 

Kedua, infrastruktur pengelolaan garam nasional belum memadai. Dari sejak 1942 hingga 1995, kata Rusdianto, kondisi petani garam sangat susah untuk memodernisasi alat produksi garam maupun tempat penampungan garam di petani tambak.

 

“Kalau pemerintah komitmen mengembangkan pengelolaan dan memusatkan kerja pelayanan untuk bantuan pembangunan infrastruktur garam, maka harus ada alokasi infrastruktur garam nasional yang memadai, misalnya pembangunan tempat penampungan garam, alat produksi, mesin penyedot air atau penimba air tawar,” ungkapnya.

 

Oleh karena itulah, pemerintah diminta fokus memperbaiki infrastruktur garam nasional, dan juga memperpendek pola distribusi garam, tanpa harus melibatkan kartel asing.

 

“Sehingga petani garam nasional bisa memiliki kemandirian yang kuat dan bertahan serta stok garam selalu tersedia.”

 

Ketiga, untuk garam satu bungkus isi 10 kotak garam, semula harga Rp 2500 kini naik menjadi Rp 7 ribu. Sedangkan untuk garam dapur, yang semula hanya seharga Rp 10 ribu kini melonjak hingga Rp 25 ribu.

 

“Kegagalan garam pada 2016 dan 2017 menjadi kambing hitam yang dipersalahkan pemerintah. Kelangkaan garam di sebuah negeri yang memiliki matahari, laut, dan garis pantai lebih banyak dibanding di sebagian besar negara dunia tentu amat mencengangkan. Karena itu, pasti ada yang tidak beres ihwal kebijakan pengelolaan komoditas yang proses produksinya sungguh sederhana ini, yaitu dengan cara menguapkan air laut,” tutur dia.

 

Bahkan, menurut Rusdianto, krisis ini seharusnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya. Tanda akan terjadi darurat garam sudah terlihat jauh hari.

 

“Misalnya, sejak Lebaran, harga garam atau jerut nyaris tak pernah turun lagi. Di tingkat konsumen, harga melambung hingga empat kali lipat,” ujarnya.

 

Kebutuhan garam nasional setiap tahun sebesar 4,3 juta ton, mencakup garam industri dengan kadar Natrium Klorida (NaCl) di atas 97 persen dan garam konsumsi dengan kadar NaCl di bawahnya.

 

Sebanyak 1,8 juta ton di antaranya dipasok dari dalam negeri, kebanyakan untuk garam konsumsi yang kini langka. Di tambak milik PT Garam di Sumenep, misalnya, produksi garam pada Mei-Juni hanya 50 ton, anjlok dibanding angka biasanya yang mencapai 2.500 ton. Produksi garam konsumsi tahun 2016 sebesar 144.000 ton tak cukup guna memenuhi kebutuhan nasional.

 

Sebenarnya, kata dia, impor garam tidak tergantung pada NaCl-nya. Metode ini sebetulnya sudah harus diketahui sebelum impor dilakukan.

 

“Yang jadi masalah pemerintah tidak mendahulukan kepentingan rakyat petani tambak garam. Seyogyanya terlebih dahulu melakukan distribusi kepada seluruh pasar tradisional sebagai pusat kebutuhan rakyat,” ujar Rusdianto.

 

Menurut dia, pemerintah juga harus lebih keras memotong mata rantai kartel garam yang selama ini menjadi penyakit bagi petani garam. Mata rantai kartel inilah yang membuat banyak daerah penghasil garam anjlok.

 

Upaya memperkuat petani garam dengan kebijakan atau regulasi pemberdayaan dan pembangunan yang sustainable, sangat diperlukan. Salah satu yang paling penting dibangun adalah alat distribusi garam, jalan kurang lebar, gudang tempat penampungan garam, serta alat-alat produksi garam. Semua itu harus diperbaiki, selain menata sistem distribusi dan alur garam.

 

“Jangan sampai pemerintah berniat mengimpor garam, lalu improvisasi kebijakan dengan menyetir kartel untuk membeli, menampung dan mendistribusi serta merubah kadar NaCl-nya. Masukan petani garam bagi pemerintah harus segera dilaksanakan. Termasuk menghadirkan metode teknologi yang tinggi agar garam nasional dapat dipenuhi,” pungkas Rusdianto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*