Breaking News

Atasi Defisit BPJS, Pemerintah Diminta Segera Realiasikan Bailout & Coba SCF

Atasi Defisit BPJS, Pemerintah Diminta Segera Realiasikan Bailout & Coba SCF.

Masalah tunggakan klaim pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Rumah Sakit (RS) sampai saat ini masih terus bermasalah. Ada RS yang justru mempublikasi “nasib” mereka ke publik atas keterlambatan BPJS membayar klaim ke RS.  Janji Menkeu membailout BPJS sebesar Rp 4,9 triliun masih saja terus dinanti kalangan RS, supplier obat dan supplier alat kesehatan, dan sebagainya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar berharap, ada langkah yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang dialami Rumah Sakit, Suplier Obat, Suplier Alat Kesehatan dan lainnya itu. “Semoga minggu depan cair, seperti janji pemerintah,” ujar Timboel Siregar, Senin (24/09/2018).

Timboel menjelaskan, posisi awal September 2018, utang klaim yang belum dibayar BPJS ke RS sekitar Rp 7 Triliun, terus naik karena pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dilayani RS.

Per akhir Mei 2018 posisi utang klaim tersebut sebesar Rp 4.2 Triliun. Artinya, dalam posisi utang sebesar Rp 4,2 Triliun hingga Rp 7 Triliun dalam 3 bulan (Juni-Agustus 2018) maka secara rerata beban denda BPJS  bertambah sekitar minimal 150 miliar (= 3 bulan x 1% x Rp 5 triliun).

“Tentunya beban BPJS akan terus bertambah bila tunggakan tersebut tidak juga kunjung dibayar ke RS,” ujarnya.

Sejak Menkeu Sri Mulyani berjanji membailout BPJS, lanjut Timboel, lalu dilakukannya audit oleh BPKP hingga dikeluarkannya PMK No. 113/2018 hingga janji akan mencairkan bailout Rp 4,9 Triliun pada minggu depan, merupakan sejumlah proses waktu yang berakibat pada penambahan beban BPJS ke RS.

“Karena adanya kewajiban membayar denda 1 persen per bulan atas keterlambatan pembayaran klaim tersebut,” ujarnya.

Kalau saja beban denda atas tunggakan tersebut disadari pemerintah dan  BPJS Kesehatan, maka seharusnya Pemerintah dan BPJS Kesehatan menggunakan instrumen Supply Chain Financing (SCF) dengan meminjam ke Bank untuk menutupi tunggakan utang klaim tersebut.

Dikatakan Timboel, regulasi SCF saat ini hanya memposisikan RS yang pro aktif minjam ke bank. Tidak semua RS mau menggunakan SCF ini guna membantu cash flow-nya karena RS berharap dapat 1 persen denda secara keseluruhan, tidak mau mensharingkannya ke bank.

“BPJS Kesehatan terkendala untuk meminjam dari bank,” ujarnya.

Dengan BPJS menggunakan SCF, lanjutnya, maka BPJS Kesehatan akan menjamin pembayaran klaim ke RS cepat terlaksana dan beban denda 1 persen akan dihemat.

“Dengan SCF, maka cash flow RS segera pulih. Dengan SCF maka RS tidak akan mem”bully” BPJS lagi. Tidak akan ada lagi spanduk-spanduk yang memojokkan BPJS karena telat bayar klaim. Dengan SCF maka denda BPJS akan berkurang,” tuturnya.

Bank akan membebankan bunga ke BPJS di bawah 12 persen per tahun atau di bawah 1 persen per bulan. Bank akan membebankan bunga ke BPJS bervariasi sekitar 0.5-0.8 persen. Ini artinya, denda 1 persen yang wajib dibayarkan BPJS ke RS akan bisa dihemat sekitar 0.2 – 0.5 persen per bulan dari outstanding tunggakan klaim.

Dengan SCF ini, misalkan, bila bank membebankan suku bunga pinjaman 0.7 persen perbulan ke BPJS maka BPJS bisa menghemat denda sebesar 0.3 persen per bulan atau selama Juni-Agustus 2018 ini bisa menghemat sekitar Rp 45 miliar (= 3 bulan x 0.3 persen x Rp. 5 triliun).

“Suatu penghematan yang besar tentunya,” ujar Timboel.

Timboel melanjutkan, dengan SCF maka pundi pundi APBN akan bertambah. Dengan BPJS Kesehatan menggunakan SCF  maka pendapatan bunga dan pendapatan administrasi bagi bank akan meningkat. Pendapatan bank yang meningkat ini tentunya menjadi pendukung keuntungan bagi bank, yang akhirnya menjadi obyek pajak bagi negara dan yang akan menambah pundi-pundi APBN.

Bila denda 1 persen dibayar ke RS dan itu menjadi pendapatan RS maka dipastikan nilai pajak RS lebih kecil dari pajak keuntungan bank. APBN akan mendapat pajak lebih besar dari bank dibandingkan dari RS.

“Nah, oleh karena itu ketentuan ttg SCF harus segera direvisi dengan posisi BPJS harus pro aktif menggunakan SCF ini, tentunya dalam kondisi defisit seperti saat ini,” sarannya.

Bila saja minggu depan dana bailout Rp 4.9 triliun turun maka utang klaim sebesar Rp. 7 triliun akan dibayarkan. Tapi masih ada kekurangan Rp 2 triliun.

“Ini artinya masih ada tunggakan BPJS ke RS yang cukup besar dan berakibat pada pembayaran denda 1 persen lagi atau sekitar Rp 20 miliar per bulan,” Timboel mengingatkan.

Dengan kondisi defisit yang sangat besar maka beban denda akan terus bertambah. Bila pemerintah hanya membailout Rp 4.9 triliun. Oleh karenanya memang pemerintah harus membuat skenario bailout tahap II ke BPJS di tahun ini.

“Dan dalam proses penantian pencairan bailout tahap II ini SCF bisa digunakan, sehingga klaim tunggakan ke RS bisa terbayarkan dan defisit 2018 tidak terbawa ke tahun 2019,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*