Breaking News

Aset Dijual, BUMN Rugi, Tarif Listrik Naik, di Era Jokowi Rakyat Indonesia Kian Terpuruk

Aset Dijual, BUMN Rugi, Tarif Listrik Naik, di Era Jokowi Rakyat Indonesia Kian Terpuruk.

Langkah pemerintah menawarkan penjualan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena perusahaan pelat merah merugi, ditambah dengan kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) membuat Indonesiia kian terpuruk.

 

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, pencabutan subsidi listrik daya 900 VA, 26 BUMN yang merugi 3 triliun rupiah lebih pada kwartal I 2017, dan kebijakan Presiden Jokowi yang berhasrat menjual aset-aset BUMN demi infrastruktur yang mulai menuju melambat, kian memperparah kondisi Indonesia.

 

“Indonesia kini kian jauh tertinggal. Dibanding propaganda media yang selalu memberitakan ground breaking alias peletakan batu pertama meminjam istilah umum, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Memang unik Presiden kita, gemar ground breaking dan gemar peresmian,” ujar Ferdinand Hutahaean, di Jakarta, Kamis (04/05/2017).

 

Berbicara tentang kenaikan TDL, lanjut dia, merupakan sebagai fakta sahih bahwa rejim berkuasa ini tidak punya niat sedikitpun mencoba memahami kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat secara umum.

 

“Padahal fakta sesungguhnya, rakyat saat ini mayoritas hanya hidup untuk bertahan bukan hidup untuk bertumbuh,” ujarnya.

 

Apa yang ada dalam hati rakyat saat ini bahwa tarif dasar listrik naik? Menurut dia,sesungguhnya inipun pemahaman yang salah, karena TDL tidak naik atau tetap. Yang terjadi adalah, dari sekitar 23 juta pelanggan PLN dengan daya 900 VA, sekitar 19 Juta pelanggan dinyatakan oleh pemerintah sesuai data dari Tim Percepatan Pemberantasan Kemiskinan tidak layak mendapat subsidi.

 

Maka mulai Januari 2017 secara bertahap hingga Mei 2017 pencabutan subsidi itu dilakukan dan puncaknya bulan ini sebesar 30%.

 

“Ini memang masalah keadilan bagi penerima subsidi, bahwa kita sepakat subsidi harus dinikmati oleh yang berhak. Terlebih masih banyak saudara kita yang belum menikmati lstrik. Jadi sesungguhnya tidak ada kebaikan TDL, yang ada pencabutan subsidi listrik dari konsumen daya 900 VA,” ungkapnya.

 

Menurut Ferdinand, pencabutan subsidi adalah momentum pencabutan yag tidak tepat. Ekonomi rakyat belum bertumbuh, rakyat baru saja dipajaki ugal-ugalan atas nama Tax Amnesty, waktunya menjelang bulan Puasa dan musim pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas yang tentu menjadi biaya tambahan bagi masyarakat.

 

“Mengapa pemerintah tidak bersabar? Mengapa tidak menunggu hingga momennya tepat? Lantas dana subsidi yang dicabut itu kenapa tidak digunakan untuk mensubsidi kesehatan misalnya? Haruskah dialihkan ke infrastruktur yang semu? Sepertinya menang rejim ini tidak bisa merasa tapi hanya merasa bisa,” ujarnya.

 

Selain masalah listrik, kata dia, yang menjadi trending topic, ada juga kisah 26 BUMN yang merugi 3 Trilliun lebih pada Kwartal I 2017.

 

Berita ini, kata Ferdinand, tentu membuat kening berkerut. Kenapa demikian? Karena menjadi aneh ketika BUMN merugi di sela berita-berita yang diproduksi pemerintah yang menyebutkan infrastruktur jalan dan ekonomi membaik serta meningkat. Jika memang infrastruktur jalan dan ekonomi meningkat, lantas mengapa 26 BUMN tersebut merugi? Sementara BUMN dengan segala fasilitas lebih banyak harusnya tidak rugi.

 

“Artinya, ada 2 hal fakta yang berbanding terbalik dengan berita produksi pemerintah. Ekonomi tidak sedang tumbuh dan infrastruktur baru hanya sebatas catatan kertas,” ujarnya.

 

Jika mengikuti informasi pemerintah yang menyatakan infrastruktur sedang jalan dan ekonomi sedang membaik, perlu ditelusuri secara faktual.

 

“Kira-kira dengan informasi tersebut, apa yang membuat BUMN kita rugi? Jawabannya mungkin hanya tersisa dua bagian,” katanya.

 

Pertama, BUMN diurus orang yang tidak tepat dan salah, atau kedua uang BUMN kita dikorupsi. Apakah kedua hal ini yang mengakibatkan BUMN kita rugi?

 

“Tampaknya BPK harus segera turun melakukan audit. Kerugian ini penting segera diusut. Terlebih BUMN sekarang banyak diurus oleh Relawan Jokowi,” ujarnya.

 

Menurut dia, jangan sampai nama Relawan Jokowi rusak oleh kerugian BUMN ini. Maka sudah selayaknya seluruh Relawan Jokowi mendukung investigasi penyebab kerugian ini. Supaya jelas dan clear apa yang menjadi penyebab utama.

 

“Stigma di tengah publik terlanjur terbentuk negatif, maka sudah selayaknya para relawan itu membuka ke publik apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN yang diurusnya. Buktikan dengan konkret kontribusi apa yang sudah diberikan agar semua menjadi jernih,” ujarnya.

 

Terlebih, lanjut dia, dalam 2 tahun saja, BUMN Indonesia telah menerima lebih dari Rp 100 triliun dana Penyertaan Modal Negara.

 

“Nah, mengalir kemana itu uang negara? Kenapa bisa merugi? Ayo para relawan, tunjukkan ke publik bahwa kalian berprestasi dan layak disana dengan menunjukkan bukti konkret kinerja selama menjabat,” ujarnya.

 

Terlepas dari kisah rugi BUMN tersebut, kembali Indonesia dikejutkan oleh pernyataan Presiden Jokowi yang menerintahkan BUMN menjual asetnya supaya bisa membangun infrastruktur.

 

“Ini ceroboh dan terlalu bermental broker atau makelar. Dimana-mana negara selalu menambah aset, bukan menjual aset. Demikian juga BUMN selalu berorientasi menambah kekayaan dalam bentuk aset bukan malah menjual-jualin aset yang ada,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*