Breaking News

APBN Dipangkas, Lapangan Kerja ‘Sekarat’, Jutaan Buruh Terancam PHK

Pemangkasan APBN picu PHK besar-besaran dan peningkatan pengangguran di Tanah Air.

Jutaan buruh diperkirakan akan segera mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK lantaran niat pemerintah memangkas anggaran hingga 133,8 triliun rupiah.

 

Selain belum adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, tingkat pengangguran akan terus membludak di Indonesia dengan adanya kebijakan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintahan Jokowi.

 

Karena itu, perlawanan demi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat akan terus berlanjut.

 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, ancaman PHK itu akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia kian terpuruk.

 

“Ancaman PHK yang paling nyata terjadi pada pekerja di sektor jasa transportasi, perhotelan, industry makanan dan minuman, konstruksi dan manufaktur. Dalam waktu dekat akan segera terjadi PHK besar-besaran,” ungkap Arief, di Jakarta, Minggu (14/08/2016).

 

Dia menjelaskan, langkah Menteri Keuangan yang akan melakukan efisiensi terhadap APBN-P 2016 dengan memangkas sejumlah pos pengeluaran pemerintah, seperti biaya perjalanan dan biaya operasional sebesar Rp 133,8 triliun yang berupa anggaran kementerian, lembaga dan transfer ke daerah, menunjukkan kebijakan pemerintah yang tidak mengerti mengurus Negara ini.

 

Menurut Arief, jika dilihat besaran jumlah pemangkasan anggaran yakni Rp 133,8 triliun, sangat mungkinkan anggaran yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN juga pasti akan terpangkas atau tertunda.

 

Begitu juga, transfer dana ke daerah yang sudah dipastikan akan dipangkas, mempunyai korelasi dengan pembangunan di daerah-daerah, berupa terkendalanya perbaikan infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan lain-lain.

 

“Dan ini akan berdampak serius dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah, menyebabkan peningkatan inflasi di daerah, akibat kurangnya atau jeleknya sarana dan prasarana infrastruktur dalam proses supply chain barang dan jasa di daerah,” ujar dia.

 

Dia mengingatkan, saat ini, perekonomian Indonesia lebih ditopang dengan belanja Negara. Yang artinya, jika dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun, juga akan berdampak pada tingkat penciptaan lapangan kerja baru di daerah-daerah.

 

“Serta sangat mungkin akan terjadi penurunan hubungan kerja terhadap buruh akibat permintaan barang dan jasa yang menurun dari belanja pemerintah,” ujarnya.

 

Begitu juga dengan pemangkasan biaya operasional kementerian dan lembaga serta transfer dana ke daerah, menurut Arief, akan menurunkan pendapatan sektor usaha konstruksi dan industry, akibat turunnya permintaan dari belanja Negara.

 

Apalagi, lanjut dia, akan sangat berbahaya jika pemerintah sampai membatalkan atau menunda dana alokasi untuk penyertaan modal negara di BUMN. Hal itu akan berdampak pada RKAP dan business opportunity yang sudah direncanakan oleh BUMN, terutama BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dari APBN.

 

Dengan demikian, pemangkasan alokasi dana APBN sebesar Rp 133,8 triliun akan berdampak dengan makin bertambahnya jumlah pengangguran baru pada angkatan kerja baru. “Akibat tidak adanya lapangan kerja baru, yang dipengaruhi dari belanja Negara. Sebab, setiap Rp 50 triliun yang dibelanjakan negara akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru. Nah, dengan begitu maka lapangan kerja baru sebesar 1,3 juta tidak akan tercipta,” ujarnya.

 

Karena itu, kata dia, dalam melakukan pemotongan APBN-P yang sudah ditetapkan oleh DPR RI, Menteri Keuangan tidak bisa seenaknya saja memangkas  anggaran sebesar  Rp 133,8 triliun.

 

“Semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu, baik di legislative, daerah maupun kepala daerah dan dewan  di daerah,” ujar Arief.

 

Dampak lain dari rencana pemangkasan anggaran oleh Menkeu itu, terkhusus terhadap transfer daerah, akan menimbulkan pratek mafia anggaran baru tumbuh subur, dan berkeliaran di Kementerian,  untuk berusaha agar alokasi dana anggaran yang sudah disetujui tidak dipangkas oleh Kementrian Keuangan.

 

“Nah, kalau sudah begitu, KPK jangan tinggal diam. Sebab akan banyak Operasi Oper Tangan atau OOT, para mafia anggaran di Kementerian Keuangan,” ujar Arief.

 

Kalau sudah terjadi kelesuan Ekonomi yang sudah sangat akut, lanjut dia, dengan tingkat pengangguran tinggi, tidak ada jalan lain, maka masyarakat dan buruh akan bergerak dengan sendirinya untuk menuntut pemerintahan hengkang dari kekuasaan.

 

“Dengan people power, Joko Widodo-JK harus diturunkan segera, karena sudah gagal dalam mengelola keuangan Negara,” pungkas dia.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyisir sejumlah proyek-proyek infrastruktur bermasalah untuk mempermudah kementerian melakukan rekomposisi anggaran. Rekomposisi dilakukan terkait rencana pemangkasan anggaran yang akan kembali dilakukan pemerintah.

 

“Kalau ada proyek yang progresnya lambat, kami perhitungkan (untuk rekomposisi). Tergantung masalah di lapangan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

 

Dia mengaku belum mengetahui berapa besar anggaran yang akan dipangkas untuk kementeriannya. Kementerian Keuangan juga belum memberikan arahan terkait rencana pemangkasan anggaran yang kedua kalinya di tahun ini.

 

Dia mengakui bahwa ada proyek infrastruktur yang dikorbankan terkait dengan pemangkasan anggaran kali ini. Makanya, harus dipilih lagi mana saja proyek yang layak untuk dihapuskan atau ditunda pembangunannya dalam pelaksanaan anggaran tahun ini.

 

Selain proyek yang bermasalah dan perkembangannya lambat, kementerian juga mengutamakan proyek tahun jamak (multiyear) untuk dikorbankan. Proyek ini rentang waktu pengerjaannya panjang dan anggarannya bisa ditunda tahun berikutnya.

 

Menteri mengaku belum bisa memastikan nasib proyek strategis nasional akan terganggu atau tidak dengan adanya pemangkasan anggaran saat ini. Menurutnya meski sudah dilelang, tapi yang dibayarkan tahun ini hanya uang mukanya saja. Sementara kebutuhan anggaran pembangunan sejumlah proyek baru akan dimasukkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

 

Pemangkasan anggaran juga akan dilakukan pada belanja operasional kementerian, seperti perjalanan dinas, anggaran rapat, dan lain-lain. “Saya sudah kerjasama dengan teman-teman dari Sekretariat Jenderal untuk yang perjalanan dinas (dipotong),” kata Basuki.

 

Seperti diketahui, pemerintah melalui Sidang Kabinet Paripurna, 3 Agustus lalu, memutuskan pemotongan belanja sebesar Rp 133,8 triliun. Perinciannya, belanja K/L Rp 65 trilun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan semua kementerian harus mengencangkan ikat pinggang. “Kecuali yang sudah kecil sekali anggarannya,” ucap Mardiasmo di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Namun ia tak merinci daftar Kementerian yang akan dipangkas dan tidak.

 

Menurut Mardiasmo, anggaran yang akan dipotong merupakan anggaran belanja yang bukan prioritas. Salah satunya anggaran perjalan dinas dan dana lelang.

 

“Program lain adalah perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, dan kegiatan lain yang tidak prioritas dan tidak mendukung tupoksi,” ujarnya.

 

Anggaran yang dipotong, lanjut dia, hanya sebagian.  Mardiasmo pun memastikan anggaran tersebut mencukupi pembiayaan hingga akhir 2016.

 

Realisasi pemangkasan anggaran masih menunggu terbitnya instruksi presiden. Mardiasmo berharap inpres rampung secepatnya. “Segera,” ujarnya.

 

Pemerintah berencana memangkas anggaran senilai total Rp 133,8 triliun. Anggaran yang dipotong berasal dari belanja pemerintah senilai Rp 65 triliun. Sedangkan Rp 68,8 triliun lain yang akan dipotong merupakan dana transfer ke daerah.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga mengatakan pemangkasan anggaran akan diterapkan di semua kementerian. “Semua kementerian (dipangkas),” ucap Bambang setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.

 

Rencananya Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan Instruksi (Inpres) mengenai pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam beberapa hari ke depan. Inpres ini dikabarkan memuat tujuh jenis belanja yang akan dipotong.

 

Pertama, belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, honorarium tim, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, pemerintah telah menghilangkan sekurangnya Rp 6,5 triliun yang tersebar di semua kementerian dan lembaga. Adapun belanja operasional berhasil dihemat Rp 8 triliun.

 

Kedua, anggaran yang kegiatannya belum dikontrakkan tetapi bukan yang prioritas. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan. Kelima, anggaran yang tidak mungkin direalisasikan tahun ini karena persoalan waktu.

 

Keenam, kegiatan yang sifatnya duplikasi karena dilaksanakan di daerah dan pusat. Terakhir, penghematan melalui strategi efisiensi proses lelang seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 2 triliun dan Kementerian Kesehatan hampir Rp 1 triliun.

 

Ketujuh jenis belanja yang aka dipangkas ini sudah disosialisasikan kepada seluruh instansi untuk dikaji. “Kalau realisasi anggarannya masih sedikit, kami akan perhatikan bisa nggak direalisasikan sampai akhir tahun,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.

 

Darmin menegaskan, pada prinsipnya anggaran yang tidak dipotong adalah yang kontraknya sudah berjalan sehingga tidak bisa diubah. Kemudian, program prioritas yang akan dilelang.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*