Breaking News

Aparat Hukum Kemana Aja Nih? Ormas Yang Main Kekerasan Harus Ditindak Tegas Dong

Aparat Hukum Kemana Aja Nih? Ormas Yang Main Kekerasan Harus Ditindak Tegas Dong.

Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai masih loyo dan membiarkan organisasi massa (ormas) tertentu masih bebas berkeliaran melakukan tindak kekerasan kepada anggota masyarakat lainnya. Karena itu, peristiwa bentrok yang terjadi di Pamekasan, Madura harus diusut tuntas dengan menindak tegas para pelaku kekerasan.

 

Peneliti Setara Institute Hilaludin Safary menyampaikan, tindakan kekerasan dan sweeping yang dilakukan ormas tertentu di Pamekasan, Madura harus ditindak tegas dan diberikan efek jera.

 

“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan hukum yang memadai dan memenjarakan para pelaku sweeping brutal di Pamekasan, Madura,” tutur Hilaludin Safary, dalam siaran persnya, Rabu (28/01/2018).

 

Lebih lanjut, Hilaludin yang merupakan pengacara di Lembaga Bantuan Hukum PP GP Ansor itu mendesak pemerintah bertindak cepat dan tegas.

 

“Mendesak pemerintah untuk memberikan tindakan hukum secara organisasional kepada FPI dan ormas-ormas milisional lainnya yang secara berpola melakukan tindak kekerasan, tindakan melawan hukum, dan aksi main hakim sendiri,” ujarnya.

 

Kemudian, dia juga mengingatkan para politisi yang sedang berkompetisi dalam perhelatan Pilkada dimana pun, untuk tindakan memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut untuk bertindak sebagai “polisi moral” yang seringkali mengatasnamakan dan mengklaim sebagai representasi aspirasi mayoritas demi kepentingan menghimpun suara (vote getting).

 

Diungkapkan Hilaludin, sweeping yang dilakukan oleh Laskar  Pembela Islam (LPI), kelompok milisi di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI), di Pamekasan, Madura nyata-nyata tindakan melawan hukum.

 

Menurut dia, tindakan vigilante yang mendapat perlawanan dari masyarakat setempat tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka akibat tindak kekerasan, mulai dari pemukulan dengan pentungan hingga penyiraman air cabai.

 

“Selain itu, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh LPI-FPI tersebut telah mengakibatkan trauma di kalangan anak-anak dan perempuan,” ujarnya.

 

Senada dengan Hilaludin, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos menyampaikan, atas kejadian itu SETARA Institute mengingatkan kepada pemerintah dan publik; pertama, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh LPI-FPI semakin menegaskan watak kekerasan yang tidak beradab yang ditampilkan secara berpola dan konsisten oleh FPI.

 

Kedua, FPI, sebagaimana kelompok-kelompok laskar vigilante lainnya selalu memanfaatkan masyarakat sebagai objek untuk menunjukkan eksistensi dan daya tawar diri mereka, terutama dalam perhelatan politik yang mulai menghangat di Jawa Timur.

 

Ketiga, kelompok-kelompok kekerasan ini seringkali menggunakan tameng agama dan klaim mewakili aspirasi mayoritas muslim dalam melakukan tindakan-tindakan organisasional untuk kepentingan mereka sendiri.

 

“Padahal umat Islam di Indonesia pada umumnya mengimani Islam yang berorientasi rahmatan lil ‘alamiin, termasuk umat Islam di Madura,” ujarnya.

 

Keempat, impunitas atau ketiadaan tindakan hukum yang memadai dan menjerakan dari pemerintah atas aksi-aksi mereka di berbagai tempat telah mengundang pengulangan tindakan oleh FPI dan laskar-laskar keagamaan lainnya.

 

“Ketiadaan hukuman itu selalu mengundang kejahatan yang lebih besar atau yang dikenal dengan impunitas semper ad deteriora invitat,” ujar Tigor.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*