Breaking News

Aparat Hukum Diminta Tindak Tegas Pengembang Nakal

Ngeyel Tak Serahkan Barang Bukti

Ngeyel Tak Serahkan Barang Bukti, Aparat Hukum Diminta Tindak Tegas Pengembang Nakal.

Aparat penegak hukum diminta menindak tegas pengembang nakal karena mempersulit proses penyidikan dugaan penipuan dan tindak pidana perizinan dengan tidak kunjung menyerahkan barang bukti untuk disita oleh penyidik.

Anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, proses hukum harus gencar dilakukan bagi pengembang yang dilaporkan menipu dan melakukan tindak pidana.

Apalagi, jika untuk proses penyidikan, demi penegakan hukum, pengembang nakal menahan dan ngeyel tidak menyerahkan barang bukti.

“Pengembang dari Pluit Sea View Tower Belize A yakni PT Binakarya Bangun Propertindo ngeyel dan membandel, tidak mematuhi proses hukum, menghalang-halangi proses penyidikan dengan tidak kunjung memberikan barang bukti untuk disita. Ini sungguh langkah yang menghina dan menginjak-injak hukum Indonesia. Harus ditindak tegas,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Dia mengatakan, penegakan hukum tidak akan terjadi, jika pengembang-pengembang nakal seperti itu dibiarkan berkeliaran tanpa penindakan tegas.

Sandi menuturkan, persoalan penegakan hukum yang diganjal sedemikian rupa, menunjukkan bahwa pengembang nakal yakni PT Binakarya Bangun Propertindo, akan terus-terusan berulah tidak baik dan melanggar hukum.

Dia pun meminta agar penegak hukum segera menangkap pihak PT Binakarya Bangun Propertindo. “Udah enggak bener yang begitu. Mesti segera ditindak atau dipaksa secara hukum,” ujarnya.

Kanit II Harda Satreskrim Polres Jakarta Utara, AKP Samsono mengatakan, pihaknya terus mengupayakan prosedur dan langkah hukum untuk melakukan pengusutan kasus itu. “Kami sedang persiapkan langkah,” ujar AKP Samsono, ketika dikonfirmasi.

Dia pun enggan membeberkan langkah yang akan dilakukan untuk segera memroses dan mengambil alih barang bukti yang menjadi persoalan utama dalam dugaan penipuan dan tindak pidana perizinan di Jakarta Utara itu.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak bersangkutan. Sedang diproses,” tutupnya.

Sebelumnya, Lim Ratna Sari, Warga Penjaringan, Jakarta Utara melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan pengembang PT Binakarya Bangun Propertindo kepada dirinya.

Lim Ratna Sari berniat membeli satu unit apartemen di Pluit Sea View Tower Belize A, Lantai 20, Unit 1, Tipe 3 BC, seluas 68.00 M2. Apartemen itu dimiliki dan dipasarkan oleh PT Binakarya Bangun Propertindo, Tbk, yang beralamat di Mall Taman Palem Lantai 3, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pada 25 Maret 2012, Lim Ratna Sari melakukan booking fee kepada PT Binakarya Bangun Propertindo sebesar Rp 200 juta. Booking fee itu terkonfirmasi berdasarkan Surat Konfirmasi Unit Nomor 0745 tertanggal 25 Maret 2012 melalui Credit Card BCA Master 2500.

Pada 30 Maret 2012, PT PT Binakarya Bangun Propertindo Group sebagai Pengembang Pluit Sea View menerbitkan kuitansi yang diteken dan disetujui bersama pemesan yakni Lim Ratna Sari dengan penerima pesanan bernama Ridwan, Master Stock Zakiyah dan Zales Andrew.

Harga satu unit apartemen itu adalah Rp 466 juta. Selanjutnya Lin Ratna Sari melakukan angsuran sampai lunas.  Pada 5 Maret 2014, angsuran ke 24 sebagai angsuran terakhir atau pelunasan telah dilakukan lewat Internet Banking pada Bank BCA Nomor Rekening 5910995555 atas nama Binakarya Bangun Property pada BCA.

“Lin Ratna Sari dijanjikan akan menerima kunci apartemen akhir bulan itu. Nah, ternyata unit itu tidak ada. Di cek di Pluit Sea View Tower Belize A, Lantai 20, Unit 1, Tipe 3 BC, seluas 68.00 M2, tidak ada unit seperti itu. Fiktif. Sampai sekarang malah uang Lin Ratna Sari ditahan dan tidak dikembalikan pihak pengembang,” beber Sandi.

Sekarang persoalan ini sedang ditangani di Kepolisian Resort Jakarta Utara. Namun sudah satu tahun sejak dilaporkan, kasus ini tak kunjung ada perkembangan maju.

Dari konfirmasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, diterangkan bahwa izin membangun apartemen oleh PT Binakarya Bangun Propertindo tidak ada.

Dalam surat bernomor 4805/-1.752.13, tertanggal 31 Juli 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, dijelaskan bahwa proses izin mendirikan bangunan dari PT Binakarya Bangun Propertindo untuk bangunan Apartemen Pluit Sea View Tower Belize A yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak ada.

“Proses Izin Mendirikan Bangunan dari PT Binakarya Bangun Propertindo untuk bangunan Apartemen Pluit Sea View Tower Belize A yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, belum dapat diproses, karena masih terdapat kekuarangan berkas persyaratan,” tutur Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto.

Sandi mengungkapkan, di tanggal itu sudah berdiri PT Binakarya Bangun Propertindo untuk bangunan Apartemen Pluit Sea View Tower Belize A. “Tidak ada izin, tetapi kok bisa membangun dan dipasarkan. Dan unit yang dipasarkan fiktif pula,” ujarnya.

Menurut Sandi, yang menjadi korban penipuan oleh pengembang ini bukan hanya Lin Ratna Sari dan keluarganya. Untuk Apartemen Pluit Sea View Tower Belize A saja, lanjutnya, ada sekitar 30 orang yang menjadi korban penipuan dari PT Binakarya Bangun Propertindo. “Mereka juga sedang menunggu proses hukum dari laporan Ibu Lin Ratna Sari ini,” ujarnya.

Pihak pengembang  Apartemen Pluit Sea View Tower Belize A yakni PT Binakarya Bangun Propertindo dilaporkan dan diancam dengan pidana pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*