Breaking News

Aparat Arogan, Stop Kriminalisasi Nelayan

Aparat Arogan, Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari.

Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari menuding aparat Kepolisian telah bertindak arogan dengan melakukan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap nelayan.

 

Nelayan yang tidak bersalah dipaksakan mengikuti proses hukum tanpa kejelasan perkara yang dituduhkan ke mereka.

 

Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Matthew Michele Lenggu menyampaikan, terdapat tiga orang nelayan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara yang mengalami kriminalisasi. Kasus itu pun dipaksakan oleh kepolisian untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

 

Menurut anggota Koalisi Selamatkan Pulau Pari ini, pada tanggal 15 Mei 2017 Polres Kepulauan Seribu melimpahkan berkas ketiga nelayan pulau pari yakni Mustaghfirin alias Boby, Bahrudin alias Edo, dan Mastono alias Baok  ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

 

Ketiga Nelayan tersebut diduga melakukan pungli  di Pantai Perawan Pulau Pari. Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari terkejut dengan pelimpahan berkas yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu. Bahkan, sebelumnya Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari telah mengirimkan surat permohonan gelar perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

 

“Kami telah mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan gelar perkara, kami ingin memperlihatkan didepan polisi dan jaksa bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh ketiga nelayan, kami berkesimpulan kasus ini dipaksakan oleh pihak kepolisian. Sehingga sudah seharusnya dilakukan penghentian perkara terhadap perkara ini” ujar Matthew, dalam keterangan persnya, Rabu (17/05/2017).

 

Sebelumnya, pada tanggal 11 Maret 2017  tiga nelayan pulau pari itu ditangkap aparat Polres Kepulauan Seribu. Ketiganya dituduh melakukan pungli dengan membebankan biaya sebesar Rp 5000 kepada para wisatawan yang ingin masuk ke wilayah Pantai Pasir Perawan.

 

Faktanya, setelah dicek ke lapangan, menurut Pengacara Publik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tigor Hutapea, tindakan pungli yang dituduhkan polisi kepada para nelayan itu tidak benar.

 

“Kami tim hukum sudah melakukan pengecekan dilapangan. Pantai Perawan ini merupakan wilayah kelola bersama nelayan. Nelayan-nelayan Pulau Pari bersama-sama membuka Pantai Perawan sebagai tempat wisata, untuk menjaga Pantai Perawan tetap bersih maka seluruh warga sepakat membebankan kepada para wisatawan yang berkunjung dikenakan biaya Rp 5000. Namun  apabila ada wisatawan yang tidak ingin membayar warga tetap mempersilahkan mereka masuk dan tidak memaksa,” ungkap Tigor.

 

Selanjutnya, uang tersebut dikumpulkan dan tidak untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut dikelola bersama untuk membayar petugas kebersihan, membayar listrik penerangan, membangun sarana dan prasarana pantai, membangun tempat ibadah dan menyantuni anak yatim.

 

“Karenanya kami menilai ada kekeliruan dan pemaksaaan penerapan hukum dalam kasus ini,” ujar Tigor Hutapea.

 

Senada dengan dua rekannya, Pengacara Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ronald Siahaan menyampaikan penolakan atas tindakan kriminalisasi dan diskriminasi yang dilakukan aparatur penegak hukum kepada para nelayan itu.

 

“Kami juga menolak penahanan yang dilakukan terhadap ketiga nelayan ini oleh kejaksaan, kemaren kami mendatangi kejaksaan meminta penangguhan penahanan. Kami tidak sepakat dengan tindakan Jaksa menahan ketiga nelayan ini,” ujar Ronald.

 

Pada tingkat kepolisian, lanjut dia,  ketiga nelayan ini mendapatkan penangguhan penahanan, mereka secara rutin melakukan wajib lapor tidak mengulangi perbuatannya.

 

“Namun Jaksa secara paksa menahan ketiga nelayan ini, kami harap jaksa dapat mengabulkan penangguhan penahanan yang kami ajukan. Kami berani menjamin ketiga nelayan tidak akan melarikan diri sebab mereka warga yang baik,” ujar Ronald Siahaan.

 

Atas dasar itu, Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara agar menangguhkan penahanan terhadap ketiga nelayan Pulau Pari.

 

“Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali meneliti berkas yang ada dan berhati-hati dalam menerapkan hukum dalam kriminalisasi nelayan Pulau Pari,” pungkas Ronald.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*