Breaking News

Apa-apaan Itu Kenaikan Tarif Pengesahan STNK dan BPKB, Batalkan!

Apa-apaan Itu Kenaikan Tarif Pengesahan STNK dan BPKB, Batalkan!

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Peraturan Pemerintah itu berisikan kenaikan tarif pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparamsi Anğgaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, PP Nomor 60 Tahun 2016 yang menggantikan PP Nomor 50 tahun 2010 itu akan memberatkan masyarakat sebagai pembayar pajak. Selain itu tak ada jaminan pelayanan umum terkait tarif tersebut akan menjadi lebih baik.

 

Yenny menilai, proses penyusunan payung hukum tersebut sama sekali tidak transparan. Sebab, dalam perjalanannya, pemerintah tidak pernah melakukan uji publik kepada masyarakat, terkait dengan kesiapan untuk menghadapi kenaikan biaya urus kendaraan bermotor.

 

“Fakta yang dirasakan masyarakat, pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) rumit dan boros waktu,” katanya di Jakarta, Kamis (05/01/2017).

 

Dia meminta agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencari alternatif lain, apabila tujuan menaikkan biaya urus surat-surat kendaraan bermotor hanya sekedar untuk meningkatkan PNBP.

 

Sebab, menurut Yenny, masih banyak sektor potensial lain. Misalnya sektor kehutanan yang setiap tahun potensi kehilangan PNBP mencapai Rp30,3 triliun.

 

“Harus diperhatikan sektor lain yang potensi penerimaannya lebih besar dari ini. Kenaikan PNBP dari PP 60/2016 ini kan hanya Rp 1,7 triliun,” ujarnya.

 

Yenny menambahkan, yang perlu dijadikan pertimbangan ke depan adalah tarif tersebut jangan sampai memberatkan masyarakat. “Fitra menolak PP 60/2016 tersebut dan mendesak pemerintah mengkaji ulang. Nilai kenaikannya juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan daya beli rakyat,” tandasnya.

 

Direktur Indonesian Tax Care, Basuki Widodo, menilai pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sporadis dengan menerbitkan peraturan untuk menaikkan biaya urus surat-surat kendaraan bermotor. Kebijakan itu dianggap hanya akan memberatkan masyarakat.

Menurutnya, langkah pemerintah menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB telah menjadi bukti gencarnya pemerintah mengejar penerimaan negara.

 

“Pemerintah terlalu kalap mencari sumber-sumber anggaran. Terlalu memaksakan kehendak,” ujarnya.

 

Basuki menerangkan, banyak kejanggalan dalam PP no. 60 tahun 2016 tersebut. Mulai dari, penghitungan nominal kenaikan yang mencapai 300 persen. Ini menunjukkan dasar penghitungan kenaikan biaya urus surat kendaraan bermotor tak memiliki alasan yang pasti.

 

Misalnya, dari aspek pelayanan aparat kepolisian. Basuki mengatakan, terbukti sampai saat ini pelayanan aparat keamanan terhadap masyarakat masih relatif buruk. Padahal, seharusnya ini yang menjadi perhatian yang lebih difokuskan pemerintah.

 

“Banyak uang yang diberikan kepada oknum, supaya mempercepat. Pungutan juga terus berjalan. PP ini harus dievaluasi, kalau perlu dibatalkan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pengesahan STNK dan BPKB dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.

 

“PNBP dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh kementerian lembaga dan harus mencerminkan jasa yang diberikan. Jadi dia harus menggambarkan pemerintah yang lebih efisien, baik, terbuka dan kredibel,” katanya.

 

Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif PNBP ini merupakan kewajaran karena terakhir kali tarif tersebut mengalami penyesuaian pada 2010 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang dinamis. Untuk itu, menurut Sri Mulyani, dengan adanya kenaikan tarif PNBP tersebut maka masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan jumlah pungutan tidak resmi dapat ditekan.

 

Untuk diketahui, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016, tarif penerbitan BPKB roda dua dan tiga, naik dari Rp80.000 menjadi Rp225.000. Tarif penerbitan BPKB roda empat atau lebih, naik dari Rp100.000 menjadi Rp375.000. Adapun tarif untuk penerbitan BPKB ganti pemilik sama dengan penerbitan baru.

 

Tarif penerbitan STNK roda dua dan tiga, naik dari Rp50.000 menjadi Rp100.000. Roda empat atau lebih, naik dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. Tarif perpanjangan sama dengan penerbitan. Selain itu pemerintah juga menaikan tarif penerbitan TNKB roda dua dan tiga dari Rp30.000 menjadi Rp60.000. Roda empat atau lebih, naik dari Rp50.000 menjadi Rp100.000.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*