Breaking News

Anti Pancasila, Pembubaran Ormas HTI Adalah Halal

Pemerintah diminta tegas untuk bertindak membubarkan organisasi atau pihak-pihak yang radikal dan hendak mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ideologi lain.

Sebagai tanggung jawab, pemerintah wajib melarang ormas yang tidak berasas Pancasila di Indonesia. Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta Gusti Arief saat menjadi pembicara dalam Forum General Discussion  dengan tema “Membumikan Pancasila”, yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahi), di Hotel Ibis, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu 18 Juli 2018.

Menurut Gusti Arief, salah satu ormas yang saat ini sedang dipermasalahkan adalah Hizbuttahrir Indonesia atau HTI. Dia mengatakan, HTI memiliki ideologi yang diusung bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, sebagai tanggung jawab penyelenggara Negara, pemerintah halal saja membubarkan ormas seperti itu.

“Bagaimana kita meluruskan sejarah dalam hal membumikan Pancasila? Jika kita melihat organisasi seperti  HTI, HTI ini adalah organisasi yang mempunyai ideologi yang berbeda dengan dengan ideologi Pancasila. Dimana dalam kerja-kerjanya mencoba menggantikan posisi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa ini,” tutur Gusti Arief.

Dia pun sepakat bahwa HTI dibubarkan. Negara harus bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan ideologi, masyarakat, wilayah dan juga kedaulatannya.

“Mengenai pembubaran HTI, dalam putusan pengadilan adalah bentuk tidak berdiam dirinya Negara dalam melaksanakan tugasnya. Karena paham HTI dengan jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan idelogi Pancasila. Kita harus menghargai  semua keputusan hukum yang ada. Ikuti dan tunduk pada hukum yang sah yang berlaku di Negara ini. Jangan malah memunculkan provokasi-provokasi yang tak produktif,” tutur Gusti Arief.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Viktus Murin menuturkan, langkah yang dilakukan pemerintah untuk membubarkan HTI sudah tepat.

“Secara prinsip, bahwa segala gerakan yang bertendensi menggantikan ideologi negara secara hukum, dalam konteks NKRI, sudah tepat langkah yang diambil pemerintah untuk membubarkan HTI,” ujar Viktus.

Mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menambahkan, sebagai Negara hukum, maka masyarakatnya pun mesti tunduk kepada hukum Negara yang berlaku.

Penghormatan terhadap langkah hukum yang dilakukan aparat Negara pun diakui sebagai bagian dari menjaga dan mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasila.

“Langkah para punggawa hukum untuk menjaga keutuhan Pancasila dari segala bentuk gerakan yang mencoba menggeser kedudukannya pun harus dihormati,” ujarnya.

Viktus juga berharap, ke depan para pemuda menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal tetap berdiri tegaknya ideologi Negara Pancasila.

“Kekayaan terbesar pemuda adalah gagasan dan pemikiran yang ideologis ini menjadai sumber utama pemuda dalam membumikan Pancasila. Dan siapapun oknum yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan cara melakukan gerakan-gerakan tertentu harus ditangkap,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengingatkan, HTI bukan hanya di Indonesia saja ditolak. Di berbagai Negara, termasuk Negara-negara sahabat yang mayoritas menganut agama Islam pun menolak HTI.

“Bukan Indonesia saja yang menolak HIT. Perlu diingatkan, HTI ini adalah partai pembebasan yang basisnya adalah internasinasionalisme dan beberapa negara juga menolak HTI, termasuk Mesir,” ujar Masinton Pasaribu.

Selain itu, lanjut dia, di Indonesia kehadiran HTI bertentangan dengan Pancasila. “Oleh karena itu harus dibubarkan. Karena segala bentuk gerakan-gerakan yanng dilakukan adalah gerakan ekstrimis dan ujungnya pada  kudeta. Loh, bahkan negara Islam pun melakukan pelarangan terhadap HTI,” ujarnya.

Masinton melanjutkan, sudah menjadi realitas dan kodrat Indonesia untuk menjadi Negara bangsa yang majemuk dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dipaksakan dengan ideology lain, niscahya akan pecah.

“Sebagai realitas, politik identitas kita mengedepankan aspek keindonesiaan. Pancasila dasarnya. Dan membumikan Pancasila kita ini adalah kewajiban. Kita harus menanggalkan yang namanya mayoritas minoritas itu. Begitu juga HTI, ya kalau sudah dibubarkan ya bubar saja,” ujarnya.

Intelektual Pemuda Nahdhatul Ulama (NU), Abdul Ghofur menjelaskan, terkait putusan hukum pembubaran HTI, sudah sesuai Pancasila dan hukum Negara. Karena itu, pengakuan terhadap Pancasila itu sendiri tidak perlu dipertanyakan lagi.

Dia mengatakan, yang perlu diwaspadai adalah upaya-upaya mendomplengi Pancasila. “Yang jadi masalah adalah ideologi yang dicangkokkan ke dalam Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang sudah pasti, tidak berkesesuaian dengan kultur dan natur bangsa, dan segala yang tidak sesuai dengan kultur dan natur bangsa akan hancur, percayalah,” ujar Abdul Ghofur.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahi) Andi Maruli Panjaitan menyampaikan, keputusan hakim PTUN yang menolak gugatan HTI sudah tepat.

Kalaupun HTI masih menjalankan proses hukum lanjutan, adalah hal yang masih sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Silakan saya mengikuti proses hukum yang sah. Karena konstitusi dan Negara kita sebagai Negara hukum memberikan ruang untuk proses hukum begitu,” tuturnya.

Akan tetapi, aparat penegak hukum harus bertindak tegas juga terhadap orang-orang yang masih saja membuat keonaran dengan membuat pernyataan-pernyataan yang anti Pancasila.

“Kita meminta agar statement-statement dari jubir HTI yaitu Ismail Yusanto jangan provokatif. Sebab, jika dibiarkan begitu, ya dapat memicu perpecahan. Taatilah hukum yang berlaku. Kita juga meminta kepada aparat yang berwenang agar segera menindak siapapun orangnya yang menyebarkan paham kebencian, terutama yang mencoba mengganti ideologi Pancasila,” tutur Andi Maruli.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*