Breaking News

Anomali Garam, Masa Mengurus Garam Saja Pemerintah Indonesia Ini Tidak Mampu?

Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI): Anomali Garam, Masa Mengurus Garam Saja Pemerintah Indonesia Ini Tidak Mampu?

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

 

Pulau Sumbawa termasuk daerah penghasil garam, seperti di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

 

Daerah Labuhan Bontong ini merupakan pesisir yang memiliki masalah kronis soal kemiskinan. Konflik seringkali terjadi, pemimpinnya kurang bervisi. Daerah ini terkenal pepatah bagi masyarakat miskin yakni “Buya Siup Kakan Siup, Buya Rawi Saboe Rawi” (Cari Pagi Makan Pagi, Cari Sore Habiskan Sore). Pepatah ini tidak berlaku bagi perampok, pencuri, pengusaha China hitam di Sumbawa dan kata pepatah itu hanya berlaku bagi rakyat miskin dan gelarnya petambak Garam.

 

Bagi kartel China, sejak 1970-an mereka masuk Pulau Sumbawa melalui berbagai skema bisnisnya.

 

Seingat saya di Desa Labuhan Bontong saja seorang bernama Nce (toke) Chipe dan Toke Kocong (sekarang milik Losmen Bala Kemar) di Desa Empang. Tambak garam mereka ini persis berdampingan dengan tambak Garam milik orang tua saya di sekitar wilayah Dewa Butil desa Labuhan Bontong.

 

Menyewa tambak waktu itu, kadang pemilik tambak bersifat ikhlas apa adanya tanpa memiliki skema bisnis seperti Chipe dan Kocong. Yang terpenting ada yang garap dan perbaiki tambak garamnya. Kadang-kadang saja, kalau Chipe dan Kocong panen garam, kasi uang kepada pemilik tambak sekedarnya saja sekitar Rp. 5000 atau setara Rp. 5.000.000 sekarang.

 

Kartel garam ini sudah lama terjadi di Sumbawa, mereka sudah gerogoti puluhan tahun lalu. Semua China sisa konflik banyak yang pindah ke Sumbawa bagian timur. Rata-rata mereka sebagai rujukan ekonomi desa-desa pesisir. Toko-toko dan pusat perbelanjaan yang mereka bangun banyak pekerjakan orang-orang sekitar. Karakter China Sumbawa bagian timur lebih bersahabat dan sosialitatif. Namun, tetap merambah lahan bisnis garam, tambak udang windu dan bandeng. Bahkan mereka mencari petani tambak yang kesulitan uang, maka mereka kesempatan membelinya dengan harga murah meriah dengan diskon 80%.

 

Karena ada kesalahan besar dalam persfektif dan cara pandang sebagian besar orang Sumbawa bahwa apabila tiba waktu susah dan masa paceklik, maka semua harta berupa tanah dan hewan peliharaan dijual seharga “batu sungai” (pen: Istilah orang dulu balo tolo – nenek moyang – di Sumbawa).

 

Kalau dihitung dengan harga batu sungai, maka kisaran harganya hanya Rp. 1000 – 5000, hal ini berlaku tahun 1930-an hingga akhir 1970-an. Karena itu, sering kita dengar kata “Ada Jual Batu Berang” – “Ada Jual Batu Sungai”. Begitulah kartel China bergerak hingga mereka menemukan momentumnya sekarang ini. Sebagaimana kiblat pemerintahan Jokowi – JK dan arah pengelolaan wilayah laut yang ditanda tangani 3 tahun lalu di Beijing, China.

 

Kembali pada pepatah diatas “Buya Siup Kakan Siup, Buya Rawi Saboe Rawi” (Cari Pagi Makan Pagi, Cari Sore Habiskan Sore) juga berlaku bagi petambak garam di seluruh Indonesia. Ada banyak daerah penghasil garam seperti Madura, Sumbawa, Sumatera, Aceh dan lainnya.

 

Apabila pemerintah komitmen mengembangkan potensi ekonomi garam maka petambak garam diseluruh Indonesia, Insya Allah akan mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, karena para pejabat tidak memiliki kesetiaan pada kedaulatan petambak garam, maka semua garam harus impor. Ini sangat ironis dan anomali garam Indonesia.

 

Argumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyikapi krisis garam ini, sangat mustahil dan beralasan bahwa beberapa daerah mengalami kekurangan stok garam. Hal ini menyebabkan harga garam di sejumlah wilayah terpaksa naik. Kekurangan stok garam nasional terjadi karena petambak garam di beberapa daerah sentra penghasil garam belum mulai panen. Alasan-alasan di atas dinilai sebuah kegagalan bagi KKP RI.

 

Apalagi, sangat banyak kebijakan Susi Pudjiastuti “Ugal-ugalan” seperti skandal pemberian rekomendasi garam, Langka. Karena adanya anomali garam sebagai sebuah alasan, maka menjadi legitimasi untuk membuka kran impor yang luas. Kebutuhan bahan baku garam konsumsi sangat dinantikan.

 

Hal ini juga tidak sepenuhnya dibaca sebagai bagian dari berantas mafia garam. Wacana krisis garam ini merupakan exit poll Susi Pudjiastuti agar tidak dikatakan terlibat dalam skandal garam. Hampir seluruh media secara massif memberitakan krisis garam. Padahal di lapangan sesungguhnya tidak semua terjadi, framming sebuah strategi bebas dari skandal impor garam yang dilakukan Susi Pudjiastuti.

 

Ketika alasan hasil verifikasi di lapangan menjadi dasar penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi pada 2017. Menerbitkan izin impor garam konsumsi kepada PT Garam sebagai BUMN yang menangani usaha di bidang pergaraman guna pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi.

 

Garam konsumsi yang dimaksud ini adalah garam dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) paling sedikit 97% yang digunakan untuk industri garam konsumsi ber-yodium. Seharusnya juga ke depan, pemerintah menyesuaikan agar definisi kadar Natrium Chlorida (NaCl) garam konsumsi pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015  disesuaikan dengan Permenperin Nomor 88 Tahun 2014.

 

Sebagai titik dasar pijakan Susi Pudjiastuti agar tidak dikatakan terlibat dalam skandal impor garam, saat ini KKP menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

 

Akibat tidak ada stok garam khusus perusahaan yang bergerak bidang garam produksi kolaps. Efeknya akan terjadi PHK dimana-mana. Karyawan produsen garam konsumsi akan dirumahkan karena sudah stop produksi. Puluhan ribu orang yang bergantung terhadap produsen garam akan menganggur. Krisis inilah menjadi alasan penuh KKP membuat Peraturan Menteri. Tentu, tujuannya melindungi KKP dari skandal impor garam. Pemerintah harus segera membuka keran impor garam demi untuk memenuhi kebutuhan garam baik untuk konsumsi maupun untuk industri.

 

Sementara saat ini, stok garam dalam negeri terus menipis. Tingginya kebutuhan belum bisa diimbangi oleh produksi dalam negeri yang baru bisa mencapai 1,8 juta ton per tahun. Sementara total kebutuhan garam baik untuk konsumsi dan industri mencapai 4,3 juta ton per tahun. Kalau pemerintah tidak segera mengambil diskresi maka akan terjadi chaos. Masa pemerintah mengurusi garam saja enggak mampu?.***(Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia atau FNI)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*