Breaking News

Angka Kemiskinan Meninggi, Bukti Korupsi Meningkat

Angka Kemiskinan Meninggi, Bukti Korupsi Meningkat.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta serius melakukan pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, angka kemiskinan di Indonesia sesungguhnya terus meningkat, hal itu berkaitan langsung dengan meningkatnya korupsi.

Koordinator Investigasi Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) Wahyudin Jali berpendapat, peningkatan angka kemiskinan tidak bisa dilepas dari meningkatnya korupsi di Tanah Air. Sebab, anggaran yang harusnya diperuntukkan bagi program menyejahterakan rakyat, ternyata dikorupsi oleh para elit dan koruptor lainnya.

“Rakyat yang jumlah orang miskinnya kian banyak, adalah bukti korupsi masih sangat massif. Tolonglah, pemerintah dan aparat penegak hukum serius memberantas korupsi ini,” tutur Wahyudin Jalil, Selasa (24/07/2018).

Di daerah, lanjut dia, korupsi itu malah kian marak terjadi. Namun, jumlah kemiskinan cenderung ditutupi. Wahyudin mengungkapkan, seperti yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Kabupaten Bekasi, dia menduga miliaran rupiah anggaran telah dikorup. “Kemiskinan kian merebak, ada bau busuk di BUMD Migas Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dia menuturkan, sejak tahun 2008, sudah hampir 10 tahun, tidak kurang dari 7 ladang minyak dan gas dikelola di wilayah kumuh Kabupaten Bekasi.

Tidak kurang dari 233 juta barel minyak dan jutaan kubik gas alam dikelola oleh BUMD bernama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (PT BBWM).

“Namun sejak 5 tahun kebelakang, keuntungannya anjlok sejak dipimpin oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin, hingga tahun 2016 tercatat keuntungan sekelas BUMD Migas hanya sebesar Rp 11 Miliar,” ujar Wahyudin.

Menurut dia, ada yang tidak beres dalam tata kelola BUMD Migas di Kabupaten Bekasi itu. Karena, sejak dipimpin oleh Bupati sebelum Neneng Hasanah Yasin, PT BBWM menyetorkan penghasilannya pada tahun 2012 mencapai Rp 70 Miliar.

Namun sejak tahun 2013, setoran penghasilan migas PTBBWM tersebut mulai turun hingga 50%. Perusahaan migas tersebut menyetorkan sebesar Rp  37 Miliar, pada tahun 2014 dan 2015 kembali anjlok mencapai Rp 30 miliar.

“Dan terakhir yang paling parah, pada tahun 2016, pendapatan PT BBWM yang menghasilkan minyak dan gas untuk nasional tersebut penghasilannya anjlok hingga 70%, yakni hanya mencapai Rp 11.152.276.630,” ujar Wahyudin.

Dia mengingatkan, UUD 1945 Republik Indonesia telah mengamahkan bahwa kekayaan alam sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Tapi rasanya amanah tersebut tidak dijalankan oleh Pemkab Bekasi, karena telah menelantarkan daerah penghasil minyak dan gas nasional,” ujar Wahyudin.

Pada tahun 2017, DPRD Kabupaten Bekasi ingin menggunakan hak interpelasi untuk menangani penurunan pendapatan yang parah tersebut, tapi hingga lewat semester I tahun 2018, jangankan interpelasi, panggilan kepada direksi PT BBWM saja tidak selesai dilakukan oleh DPRD.

Dia pun menilai, DPRD sebagai wakil rakyat telah kangkangi oleh perusahaan yang bermasalah. Atas hal ini, seharusnya, DPRD menggunakan kewajibannya untuk mengawal proses hukum dan mengawal aspirasi masyarakat.

“Karena mereka dipilih karena untuk mewakili suara masyarakat. DPRD seperti kemasukan angin, ketika DPRD berurusan dengan hilangnya anggaran-anggaran yang besar di lingkungan Pemkab Bekasi,” ujarnya.

Sebagai penyuplai minyak dan gas nasional, lanjutnya, kondisi yang memprihatinkan di wilayah Utara Kabupaten Bekasi tersebut tidak seharum penghasilannya sebagai penyalur minyak dan gas bagi bangsa.

Dia mengatakan, pada kenyataanya, Babelan, salah satu wilayah tersubur sebagai ladang minyak dan gas menjadi salah satu nominasi derah terkumuh pada tahun 2017. “Begitupun halnya dengan Tambun Utara, dan Cikarang Utara,” ujarnya.

Bagi Wahyudin, kondisi tersebut bukan kesalahan masyarakat, tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bahkan, lanjutnya, jika memang sungguh-sungguh mendatangi wilayah kumuh dan miskin di Bekasi itu, akan terlihat bagaimana sampah terekspos bebas tanpa diakomodir oleh Dinas Kebersihan.

“Jalan rusak parah yang dapat dilihat melalui google karena memang pembangunan tidak sampai hingga wilayah ini. Kemudian, saluran air rumah warga, sanitasi, got, comberan, yang tidak pernah diurus Disbimarta secara serius,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi ini adalah ironi. “Di saat warga Negara euphoria terhadap infrastruktur Jokowi, warga wilayah utara Kabupaten Bekasi malah merasakan hal sebaliknya,” pungkas Wahyudin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*