Breaking News

Anggaran Penegakan Hukum Diamputasi, Koruptor Girang

Anggaran dipotong, penegakan hukum memble.

Pemotongan atau amputasi anggaran yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 8 tahun 2016 dianggap sebagai jalan mulus bagi para koruptor untuk bermain-main lebih leluasa untuk melakukan korupsi.

 

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, Inpres tentang amputasi anggaran itu adalah sebagai langkah awal bagi para koruptor untuk berpesta pora. Soalnya, di dalam Instruksi itu, alokasi anggaran penegakan hukum akan diamputasi sebesar Rp 3.751.169.872.000.
“Intruksi Presiden ini berwajah sadis, karena alokasi anggaran penegakan hukum maupun lembaga-lembaga yang bekerja di wilayah hukum akan diamputasi melalui payung hukum yang diberi nama Inpres ini sebesar Rp 3.751.169.872.000, untuk 8 kementerian atau lembaga negara,” ungkap Uchok kepada Sinar Keadilan.

 

Tindakan yang diambil pemerintah dengan dalih penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, menurut Uchok, sama saja dengan menghapuskan anggaran untuk kepentingan penegakan hukum, seperti pada lembaga KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK.

 

Dampak dari pemotongan anggaran untuk lembaga-lembaga hukum ini, lanjut dia, akan mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat kepada pemerintah.

“Bahasa penghematan pemerintah, sama saja dengan amputasi atau menghapus anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan penegaka  hukum yang akan berakibat kepada hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Para koruptor akan berpesta pora, karena alokasi anggaran pada aparat hukum sangat minim, dan akan susah menjangkau para maling anggaran negara. Bisa-bisa aparat hukum  seperti  Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan PPATK jadi mandul dalam membongkar kejahatan korupsi,” tandas dia.

Lihat saja, lanjut Uchok, anggaran Kepolisian saja dipotong sebesar Rp 2,9 triliun. Itu sangat sungguh besar dan tidak masuk akal sehat manusia. Maka jika itu terjadi, jangan salahkan jika rasa aman dan nyaman masyarakat akan sangat terganggu karena tidak sigapnya aparat kepolisian mengurusi kriminalitas yang meningkat.

 

“Publik tidak punya rasa aman dan nyaman lagi, karena tingkat kriminal meningkat lantaran akan ada pembiaran dari pihak kepolisian gara-gara anggaran minim. Atau, kalau ingin masyarakat menyuruh polisi  menanganani kasus-kasus kejahatan, masyarakat harus bayar, karena kepolisian tidak punya biaya atau minim alokasi anggaran,” ujar dia.

Uchok juga mengungkapkan kekecewaanya terhadap Dewan Perwaikalan Rakyat (DPR) yang tidak melakukan protes penolakan atas aksi amputasi anggaran yang diintruksikan oleh Presiden Jokowi ini. Padahal, lanjut dia, DPR punya kekuasaan, punya hak budget dan pengawasan, namun tidak dipergunakan sama sekali. DPR sebagai penyambung lidah rakyat hanya berdiam diri saja.

“Anggota dewan seperti ketakutan menghadapi Presiden Jokowi. Padahal, amputasi anggaran itu pun dilakukan tanpa ada persetujuan dari anggota dewan. Atau, jangan-jangan dengan diamnya DPR ini, patut dicurigai bahwa DPR pun ternyata senang dan gembira sekali dengan amputasi anggaran kepada lembaga KPK dan PPATK, sebab mereka pun bisa lebih leluasa bermain proyek-proyek APBN tanpa disadap oleh KPK,” tandasnya.

 

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah, tidak bisa hanya menggunakan Instruksi Presiden, namun harus melalui Undang-Undang.

 

“Tidak boleh pemotongan anggaran menggunakan Inpres, itu salah, nanti Presiden bisa digugat. Pemotongan anggaran semestinya dengan APBNP Tahap 2,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

 

Dia menegaskan, pemotongan anggaran itu hak DPR melalui hak budgeting dan terkait anggaran harus ketat yaitu melalui UU.

 

Fahri menegaskan, pemerintah tidak boleh mengelola keuangan dengan menggunakan instrumen hukum di bawah UU karena itu berbahaya dan bisa digugat.

 

“Kalau Inpres keluar, pertama-tama rawan gugatan dan menciptakan ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Fahri menyayangkan keputusan Presiden itu karena berbahaya dan menjadi preseden buruk bagi Indonesia.

 

Menurut dia, apabila pemerintah ingin memotong anggaran maka harus diajukan ulang ke DPR dan institusinya akan mempercepat prosesnya ketika itu menjadi keinginan pemerintah.

 

“Saya tidak setuju karena anggaran DPR tidak dipotong lalu kami setuju saja (Presiden keluarkan Inpres pemotongan anggaran). Pemerintah harus mengajukan ulang ke DPR dan kami akan mempercepat prosesnya,” katanya.

 

Fahri menilai, kalau pemotongan anggaran itu dianggap sebagai pelanggaran UU, maka Komisi XI DPR harus memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dimintai penjelasan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga.

 

Ada 87 kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Inpres tersebut per tanggal 26 Agustus 2016. Namun tiga lembaga di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tidak diminta untuk menghemat anggarannya.
Berdasarkan Inpres yang diunggah disitus resmi Sekretariat Kabinet, anggaran DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp4,7 Triliun.

 

Anggaran untuk DPR ini tidak diubah dan hanya diberi tanda strip di kolom penghematan anggaran, dan anggaran untuk MPR sebesar Rp768 Miliar dan DPD Rp801 Miliar. Kementerian yang tidak diminta melakukan penghematan anggaran hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp707 Miliar.

 

Dalam Inpres dijelaskan bahwa penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.

 

Selain itu penghematan dilakukan untuk pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

 

Berikut daftar Kementerian dan Lembaga hukum yang anggarannya telah diamputasi:

1. Kepolisian Negara sebesar Rp.  2.959.225.000.000
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp  550.908.000.000
3. Mahkamah Agung sebesar Rp 192.536.600.000
4. Kejaksaan Agung sebesar  Rp 18.032.000.000
5. Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 13.001.000.000
6. Mahkamah Konstitusi sebesar  Rp 10.849.534.000.000
7. Komisi Yudisial sebesar  Rp 3.873.738.000.000
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangaan sebesar Rp 2.744.000.000.000.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*