Breaking News

Anggaran Kejaksaan Minim, Wakil Jaksa Agung: Tetap Tingkatan Kinerja dan Kepercayaan

Wakil Jaksa Agung (Waja) Arminsyah menyatakan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) idealnya sebesar Rp10 triliun. Untuk tahun ini anggaran yang diterima hanya Rp6,3 triliun di antaranya untuk reformasi birokrasi.

“Idealnya anggaran kejaksaan itu Rp10 triliun,” kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah seusai menutup acara Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi (Bimtek RB) Kejaksaan RI di Jakarta, Kamis (03/05/2018).

Menurutnya, anggaran yang masih minim menjadi kendala reformasi birokrasi kejaksaan dapat berjalan optimal, seperti dalam penanganan perkara. “Satu perkara satu kejari (Kejaksaan Negeri),” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, jumlah personel kejaksaan di seluruh Indonesia masih kurang. Banyak daerah tertentu yang jaksanya tidak sesuai dengan jumlah perkaranya.

“Kita juga meminta untuk penambahan personel jaksa,” katanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya akan tetap meningkatkan kinerja dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa kejaksaan layak mendapatkan penambahan anggaran kepada DPR.

“Solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran itu dengan meningkatkan kinerja dan memberikan kepercayaan,” katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo dalam acara nota kesepahaman antara Kejagung, Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Maret 2018 menyoroti jatah anggaran yang jauh lebih kecil dibanding instansi penegak hukum lainnya.

“Ini bukan curhat Bu Menteri. Untuk penegak hukum, kejaksaan adalah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran,” katanya.

Meski dengan anggaran kecil, Kejagung dituntut untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. “Setiap tahun kejaksaan hanya mendapat jatah 1 perkara, ini yang kita hadapi sekarang,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*