Breaking News

Anak Buah Jaksa Agung Tak Serius Usut Korupsi Bupati Puncak, Masyarakat Papua Akan Mengadu ke Presiden Jokowi

Anak Buah Jaksa Agung Tak Serius Usut Korupsi Bupati Puncak, Masyarakat Papua Akan Mengadu ke Presiden Jokowi.

Merasa tidak kunjung ada kejelasan pengusutan kasus korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou milik Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, oleh penyidik di Kejaksaan Agung, Masyarakat Papua akan mendatangi dan mengadukan hal itu ke Presiden Joko Widodo.

 

Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) Arnold Wendanas menyampaikan, pihaknya sudah tidak bisa mengharapkan kinerja penyidik di Kejaksaan Agung, lantaran sudah dua tahun tidak ada juga perkembangan signifikan atas pengusutan kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 146 miliar itu.

 

“Kami pun sudah berkali-kali menanyakan perkembangan pengusutannya, namun tidak ada progress report-nya dari jaksa. Kami akan mengadukan ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Arnold, Kamis (06/04/2017).

 

Menurut Arnold, sudah sejak 2015 dilaporkan dan dilakukan pengusutan oleh jaksa. Mulai dari Kejaksaan Tinggi Papua, hingga setahun terakhir ditarik oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk ditangani di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

 

“Kami mempertanyakan pengusutan kasus ini. Kami menduga penyidik kejaksaan malah sudah delapaneman dengan Bupati Puncak Papua dan kawan-kawannya. Sudah ada main mata, sehingga kasus ini pun tidak diusut,” ujar Arnold.

 

Karena itu, dia berharap Presiden Jokowi turun tangan dan mengeksekusi Jaksa Agung agar mengusut tuntas perkara ini. “Selain akan mendatangi Pak Presiden Jokowi, kami juga akan melaporkan pengusutan kasus ini ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, ke Komisi Kejaksaan, dan ke Komisi III DPR RI,” ujarnya.

 

Pembelian pesawat tua yang baru satu tahun dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Papua itu diduga dilakukan dengan kong kalikong. Baru dua bulan diizinkan uji terbang, pesawat yang menghabiskan anggaran negara hingga Rp 146 miliar itu jatuh pada 31 Oktober 2016. Alhasil, pesawat itu tak bisa dipergunakan lagi.

 

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Dr Arminsyah mengatakan, proses pengusutan dugaan korupsi pembelian peswat tua itu terkendala lantaran belum ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkam kepada penyidik di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

 

“Yang pasti proses pengusutannya sudah naik ke tahap penyidikan. Memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kami sedang menunggu hasil audit. Berapa besaran kerugian negara dalam pembelian pesawat itu belum diketahui pasti. Kami sudah minta ke BPK untuk melakukan audit. Ya kami masih menunggu hasil audit dari BPK,” ujar Arminsyah.

 

Menurut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung ini, paling tidak ada dua unsur utama yang menyebabkan adanya kerugian negara dalam pembelian pesawat itu. Arminsyah menyampaikan, proses pembeliannya memang ditemukan bukti adanya penggelembungan anggaran.

 

“Selain itu, ada dugaan keterlibatan dengan pihak jejaring mereka dalam jual beli pesawat itu. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Puncak Papua dengan pihak perusahaan tempat mereka membeli pesawat itu di Amerika Serikat. Ini masih perlu terus didalami,” urainya.

 

Arminsyah pun memastikan bahwa pengusutan dugaan korupsi di salah satu Kabupaten di Provinsi paling Timur Indonesia itu tidak berhenti. “Tunggu saja hasil audit, saya pun tak berhenti mengusut kasus ini,” ujar Arminsyah.

 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Baharullah Bahar menjelaskan, terkait pengadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua itu, dilakukan oleh PT TAS melalui broker dari Amerika Serikat yakni PT PEN Turbo Aviations dengan melibatkan konsultan hukum Muhammad Afzal & Assosiates.

 

Baharullah Bahar yang merupakan auditor BPK RI VI untuk Kawasan Indonesia Timur itu mengatakan, di internal BPK telah dilakukan audit terhadap proyek pengadaan pesawat tua itu.

 

“Sudah dilakukan audit. Pada saat audit LKPD Kabupaten Puncak Papua pada 2015 lalu. Bahkan, temuannya sudah dimuat di dalam LHP Kepatuhan yang intinya bahwa pengadaan pesawat tersebut sulit diyakini kewajarannya. Dan, pesawat itu tidak dapat dimanfaatkan, karena belum mendapat izin dari Kementerian Perhubungan saat itu,” tutur Baharullah Akbar.

 

Setahu Baharullah, kasus itu pun sudah ditangani langsung oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena itu, dia masih menunggu perkembangan dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

 

“Kasus ini sudah diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Setahu saya, itu diproses berdasarkan laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung,” ujar Baharullah.

 

Namun, lanjut dia, pihak Kejaksaan Agung belum melakukan permintaan secara resmi kepada BPK untuk mengaudit pengadaan pesawat yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah itu.

 

“Sejauh ini, belum ada permintaan untuk audit penghitungan kerugian negara yang kami terima dari Kejaksaan Agung. Waktu BPK melaksanakan audit keuangan LKPD, pengadaan pesawat itu masih dalam proses,” tutup dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*