Breaking News

Amankan Aset Kementerian Perhubungan Jaksa Agung Teken MoU Dengan Menteri Jonan

Tak Perlu Bayar, Jaksa Agung Siap Amankan Aset Kementerian Perhubungan, Gratis!

Kementerian Perhubungan dan Jaksa Agung meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pengamanan aset-aset milik Kementerian Perhubungan yang tercerai-berai di seluruh Indonesia.

Kesepakatan ini, juga sekaligus sebagai upaya memproses hukum setiap perampasan aset milik negara yang ada di bawah Kementerian Perhubungan.

“Termasuk menyelesaikan dan melakukan tindakan hukum terhadap aset-aset negara yang dirampas atau yang bermasalah secara hukum untuk dikembalikan ke negara,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo usahai menggelar penadatanganannya MoU dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan (Kamis, 23/03/2016).

Menurut HM Prasetyo, Kementerian Perhubungan tidak perlu menyewa pengacara swasta yang berbiaya mahal untuk memulihkan dan melakukan proses-proses hukum terhadap penyelamatan aset negara, sebab Jaksa Agung sendiri merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkewajiban untuk menyelamatkan aset negara tanpa dibayar.

“Buat apa bayar pengacara swasta mahal-mahal, kan ada Jaksa Pengacara Negara yang gratis yang siap menyelematkan aset negara,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Kejaksaan Agung untuk memastikan aset-aset bermasalah agar segera diselesaikan secara hukum.

“Ini tentang kesepakatan bersama antara Jaksa Agung dengan Mentri Perhubungan. Untuk menuntun masyarakat ke arah kebaikan,” ucap Prasetyo yang menggelar jumpa pers bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dikatakan mantan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, Jaksa Agung akan menyediakan Jaksa Pengacara Negara dengan program TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan). Kedua lembaga Negara ini saling memilki kesepahaman dalam melakukan kebaikan.

“Dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat makin maju. Banyak aset Kemenhub tersebar di tanah air. Kita akan lakukan verifikasi untuk menelusuri aset yang kemungkinan dianggap bermasalah padahal tidak,” terang Prasetyo.

Kejaksaan membuka ruang jika Kemenhub membutuhkan bantuan dalam menegakkan hukun untuk memulihkan aset Kemenhub yang kebanyakan dari peninggalan jaman belanda yang merasa milik masyarakat.

“Banyak aset Kemenhub warisan jaman Belanda. Ternyata banyak pihak yg mengaku itu milik mereka. Nanti akan kita selesaikan, Tenggat waktu nggak bisa ditargetkan berapa tahun karena bukan kerja ringan,” ujar Prasetyo.

Selain itu, menteri perhubungan Ignasius Jonan juga mengatakan, banyak asset negara  yang bercecer di polosok tanah air yang mempunyai masalah harus segera diambil alih.

“Banyak juga aset yang dimiliki Kemenhub yang miliki masalah hukum, nanti kita minta bantuan dari Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Jonan.

Kerjasama antara Kejaksaan dengan Kementerian Perhubungan ini tidak mempunyai batas waktu yang ditentukan. Keduanya sepakat melakukan pertukaran data guna mmendukung dan mendorong pembanguna bagi masyarakat.

“Kemenhub juga akan melakukan pertukaran info yang diperlukan terutama untuk perbaikan kinerja dan pemanfaatan aset barang milik negara supaya bisa makin lama makin berjalan baik,”  ujarnya.(Tornando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*