Breaking News

Alihkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Biayai Proyek Infrastruktur, Bagi Buruh Rezim Ini Memuakkan

Alihkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Biayai Proyek Infrastruktur, Bagi Buruh Rezim Ini Memuakkan.

Direktur Utara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto dikecam buruh, lantaran mengalihkan anggaran BPJS Naker buat memodali pembangunan proyek infrastrukturnya Jokowi.

Pembina Utama Komunitas Buruh Indonesia (KBI) Jacob Ereste mengatakan, langkah Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa dimaafkan. Selain hak buruh dan dana yang dihimpun dari buruh di BPJS Ketenagakerjaan dikelola tidak pada tempatnya, Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya telah bersengaja mengorbankan buruh untuk proyek yang bukan kebutuhan buruh.

“Ini ternyata yang terjadi dana BPJS Ketenagakerjaan sudah diembat duluan untuk proyek infrastruktur. Busyet, sekarang buruh dan masyarakat lagi yang dikorbankan ketika BPJS mengalami defisit. Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah benar-benar tidak bertanggung jawab nih. Kita mengecam tindakan mereka itu. Harus dipertanggungjawabkan ke buruh,” tutur Jacob Ereste, dalam siaran persnya, Sabtu (04/08/2018).

Jacob menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah tidak boleh seenaknya mengalihkan duit buruh ke urusan-urusan lain.

Woi, BPJS itu murni uang iuran rakyat, dan kalian (Dirut BPJS serta Pemerintah) kok memakai seenaknya sendiri, tanpa persetujuan pemiliknya, yakni buruh dan masyarakat itu sendiri?” ujarnya.

Dengan sepak terjang seperti itu, lanjut dia, rezim Jokowi dianggap telah melakukan keburukan, dan tidak bisa dipercaya.

“Harus bertanggung jawab. Rezim ini benar-benar menjadi rezim terburuk sepanjang sejarah bangsa ini. Sungguh rezim yang memuakkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebutkan dana BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 73 triliun dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur .

Agus mengatakan invetasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu berbentuk surat hutang.

“Ada sebesar 73 T yang kita (BPJS Ketenagakerjaan) investasikan untuk mendukung infrastuktur namun demikian tidak dalam bentuk investasi langsung, tapi investasi melalu instrumen utamanya instrumen surat hutang,” ujar Agus di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Sementara, kata Agus, hingga Januari 2018, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 320 triliun.

Ia mengatakan 81 persen dari jumlah total itu digunakan untuk mendukung roda-roda pemerintah.

Untuk diketahui, per Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan dana kelolaan sebesar Rp 317 triliun. Adapun untuk tahun ini ditargetkan bisa bertambah Rp 70 triliun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*