Breaking News

Alami Kemunduran, Komnas HAM Perlu Dievaluasi

Alami Kemunduran, Komnas HAM Perlu Dievaluasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM mengeluhkan turunnya kinerja Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir. Hal itu tampak dari tidak adanya kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diusut tuntas. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat melansir kejanggalan dalam laporan keuangan Komnas HAM.

 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menyebutkan sejak memasuki era reformasi, Komnas HAM mengalami penurunan kinerja, khususnya dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM. “Dalam perjalanan reformasi dari 1998 hingga saat ini kami menemukan nyaris tidak ada perkembangan berarti dari Komnas HAM,” katanya di Jakarta.

 

Pihaknya mencatat, ada sejumlah penyelidikan pelanggaran HAM yang tidak tuntas. Misalnya seperti penyelidikan kasus Paniai Berdarah 2014, kasuh pelanggaran HAM di Aceh, kasus Wasior Wamena, dan kasus vaksin palsu. “Sejumlah penanganan dan penyelidikan kasus pro justisia gagal,” ujar Asfinawati.

 

Tak hanya lambat mengusut kasus, Komnas HAM juga mengalami persoalan internal. Diantaranya, masa jabatan pimpinan yang berganti setahun sekali, dari sebelumnya dua tahun enam bulan. Selain itu, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kejanggalan terhadap laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015.

 

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, mengatakan selama ada upaya pelemahan Komnas HAM. Pelemahan itu terlihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalny. “Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu,” ujarnya.

 

Pihaknya menilai, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk bagian dari skenario melemahkan kerja Komnas HAM. “Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi,” terangnya.

 

Kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Khalisah Khalid, mengeluhkan kinerja Komnas HAM dalam penanganan ribuan kasus konflik agraria dan perebutan sumber daya alam yang dilaporkan publik ke lembaga itu.

 

Walhi mencatat, sepanjang 2012 sampai 2016, terdapat 1.030 kasus konflik agraria yang dilaporkan publik ke Komnas HAM. Namun, sampai saat ini penanganan mayoritas kasus-kasus tersebut belum jelas.  “Kami menyoroti akuntabilitas bukan saja soal anggaran, tapi juga (keterbukaan) soal sejauh mana penanganan kasus-kasus itu bisa di-update ke publik,” katanya.

 

Khalisah juga menilai Komnas HAM masih lamban dalam merespon laporan kasus konflik agraria dan perebutan sumber daya alam. Bahkan Komnas HAM juga jarang mempublikasikan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut dan target penyelesaiannya. “Bahkan, pada sebagian kasus, korban konflik agraria dan perebutan SDA justru semakin tertekan setelah kedatangan tim Komnas HAM,” ungkapnya.

 

Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid, mengatakan saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengalami degradasi kredibilitas. Lembaga itu berpotensi keluar dari marwahnya sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

 

Menurutnya, Komnas HAM menjadi terdegradasi kredibilitasnya dengan proses rekrutmen anggotanya yang terkesan politis. “Salah satu peristiwa yang juga mencoreng wajah lembaga tersebut yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan banyak kejanggalan dalam pengeluaran Komnas HAM,” katanya.

 

Tak hanya itu, Usman melihat lembaga tersebut tidak pernah mendapat dukungan penuh

pemerintah, kecuali di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*