Breaking News

Alamak, Empat Tahun Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Alami Defisit Besar-Besaran, Kerja Direksi Ngapain Aja Sih..

Alamak, Empat Tahun Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Alami Defisit Besar-Besaran, Kerja Direksi Ngapain Aja Sih..

Kinerja Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dipertanyakan, lantaran sudah memasuki tahun keempat sejak lembaga itu berdiri terus menerus mengalami defisit besar-besaran.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, sejumlah faktor bisa saja mempengaruhi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan itu. Namun, dari laporan keuangan lembaga itu menunjukkan bahwa memang tidak ada perbaikan yang berarti selama empat tahun ini.

 

“Saya meyakini bahwa BPJS Kesehatan tidak ditakdirkan untuk terus menerus mengalami defisit. Memang, tentunya defisit yang terjadi tidak hanya ditentukan oleh jumlah iuran yang masuk, tetapi juga oleh jumlah pembiayaan yang terjadi,” ujar Timboel Siregar, dalam siaran persnya, Sabtu (12/08/2017).

 

Memang, lanjut Timboel, dengan membaca laporan keuangan Program Jaminan Kesehatan per 30 Juni 2017,  sangat kaget dengan defisit yang terjadi. Dalam laporan itu, tercatat jumlah penerimaan Rp 35.697.316.085.998,-, sementara jumlah pengeluaran Rp 41.588.924.913.954,-.

 

“Sehingga aktivasi operasional Nett (bersih) tercatat defisit sebesar Rp 5.891.608.827.956,” ujarnya.

 

Bila memasukkan penerimaan dari aktivitas investasi nett yaitu sebesar Rp 127.537.916.248,- maka defisit yang tercatat sebesar Rp 5.764.070.911.707,-.

 

Dikatakan Timboel, pernyataan Menteri Kesehatan yang memperkirakan defisit BPJS kesehatan di tahun 2017 ini sebesar Rp 9 triliun menjadi tepat. Dengan data semester satu 2017, perkiraan Menteri Kesehatan relatif mendekati benar.

 

“Tentunya perkiraan itu bisa lebih besar lagi, bila dengan hitungan matematika sederhana, aktivasi operasional BPJS Kesehatan di akhir tahun berpotensi mencatat defisit sebesar Rp 11 triliun lebih loh,” ujar Timboel.

 

Ya, dikatakan Timboel, sepertinya di tahun keempat ini BPJS Kesehatan harus kembali menorehkan catatan defisitnya, setelah hattrick defisit terjadi sejak mulai beroperasi. Pada tahun 2014 tercatat defisit sebesar Rp 3,3 triliun, di tahun 2015 defisit sebesar Rp 5,7 triliun, dan di tahun 2016 defisit sebesar Rp 9,7 triliun.

 

Padahal, bila membaca Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)BPJS Kesehatan sampai 30 Juni 2017, lanjut dia, sebenarnya dalam perencanaannya, Direksi BPJS Kesehatan menargetkan Pendapatan Iuran per 30 Juni 2017 sebesar Rp 40,41 triliun.

 

“Akan tetapi, sepertinya Direksi gagal memenuhi targetnya itu. Ada selisih kegagalan sebesar Rp  4,4 triliun,” ujarnya.

 

Dia menyampaikan, selisih kegagalan memenuhi Rencana Kerja Anggaran Tahunan itu, bisa jadi disebabkan oleh kegagalan mendapatkan iuran dari Badan Usaha (BU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 2,4 triliun–dari target Rp 12,8 triliun hanya tercapai Rp 10,4 triliun- dan kegagalan mendapat iuran dari PBPU sebesar Rp 1,3 trilun (dari target Rp 4,5 triliun hanya tercapai Rp 3,2 triliun).

 

“Saya menilai kegagalan Direksi mencapai target iuran dari BU dan BUMN disebabkan oleh rendahnya tingkat rekrutmen kepesertaan BU dan BUMN,” ujar Timboel.

 

Bayangkan saja, lanjut dia, dari data kepesertaan per 28 Februari 2017, peserta dari BU dan BUMN tercatat sebanyak 10.127.263 pekerja. Berarti hanya naik sebesar 443.602 pekerja selama 4 bulan, atau hanya rata-rata rekrutmen bersih sebanyak 110.900 pekerja per bulan.

 

“Jumlah peserta dari BU dan BUMN per 30 Juni 2017 sebanyak 10.570.865 pekerja. Dengan laju rekrutmen bersih per bulan sebanyak 110 ribuan saya memperkirakan di akhir 2017 ini jumlah peserta BU dan BUMN hanya mencapai 11 juta-an pekerja. Angka ini masih sangat jauh dari angka Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji yang dicatat BPS per Februari 2017 sebanyak 38,08 juta orang,” urainya.

 

Tidak hanya itu saja, Timboel mengatakan, defisit itu juga dikontribusi oleh kegagalan Direksi BPJS Kesehatan menagih piutang iurannya.

 

Dari laporan per 30 Juni 2017, tercatat piutang iuran sebesar Rp 3,86 triliun. Dengan menetapkan penyisihan piutang iuran sebesar Rp 1,93 triliun, maka Direksi hanya berusaha menagih piutang iuran sebesar Rp  1,92 triliun.

 

Tercatat, Piutang Iuran BU dan BUMN sebesar Rp 541,197 miliar, sementara piutang iuran PBPU sebesar Rp 2,097 triliun dan piutang Jamkesda sebesar Rp 577,599 miliar.

 

“Tidak hanya itu, sampai dengan 30 Juni 2017 terdapat 2 Pemda yang tidak menyetorkan iuran wajib pemberi kerja dan 79 Pemda yang belum secara optimal menyetorkan iuran wajib pemberi kerja, dengan perkiraan penerimaan iuran masing-masing sebesar Rp 3,949 miliar dan Rp 51,430 miliar,” ungkap Timboel.

 

Dengan laporan seperti itu, lanjut Timboel, diduga Direksi BPJS Kesehatan belum serius melakukan penagihan piutang iuran tersebut. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan anggaran di Pos Beban Penagihan Iuran hingga akhir Juni 2017 hanya dipakai sebesar Rp 26,68 miliar atau sekitar 21,66 persen. Padahal, yang dianggarkan setahun sebesar Rp 123,17 miliar.

 

“Bila Direksi mengklaim sudah menggandeng Kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan dan pembayaran iuran, mengapa hingga akhir Juni 2017 ini angka kepesertaan masih rendah dan piutang iuran BU dan BUMN masih tinggi?” ujar Timboel.

 

Semakin serius membuka dan mempelajari data dan laporan yang disajikanb itu, lanjut Timboel, semakin tergambar betapa kinerja BPJS Kesehatan selama empat tahun ini banyak yang tidak beres.

 

“Dari data-data di atas, saya kira dalam satu semester ke depan Direksi BPJS Kesehatan harus lebih giat lagi menunjukkan prestasinya untuk memaksimalkan penerimaan iuran guna mengurangi defisit yang terjadi dalam semester pertama ini,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*