Breaking News

Alamak, BPJS Ketenagakerjaan Malah Sibuk Urus Perluasan Kantor

Rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Dewas BPJS TK) untuk menambah kantor pelayanan di 514 Kabupaten/Kota dinilai tidak efektif.

Rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Dewas BPJS TK) untuk menambah kantor pelayanan di 514 Kabupaten/Kota dinilai tidak efektif.

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengatakan, untuk kondisi saat ini rekomendasi tersebut tidak tepat dilaksanakan oleh BPJS TK.  Jika tetap dilaksanakan akan menyebabkan besar pasak dari tiang.

 

“Mestinya prioritaskan sosialisasi, peningkatan kepesertaan dan pelayanan terhadap peserta BPJS TK dulu. Untuk perluasan kantor pelayanan jika pesertanya tidak naik hanya buang-buang anggaran saja itu,” ujar Hery di Jakarta, Senin (16/01/2016).

 

Menurut Hery, dari jumlah karyawan kantor cabang dan kantor cabang pembantu BPJS TK yang ada saat ini masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan jaminan sosial.

 

“Dari pada harus menambah kantor dan karyawan, lebih baik menambah jaringan kerjasama dengan publik luas,” jelas Hery.

 

 

Hery menjelaskan, berdasarkan info dilapangan semakin banyak karyawan dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu BPJS TK di Kabupaten/Kota yang rajin turun ke lapangan malah mengganggu pelayanan terhadap peserta.

 

“Jadi sangat tidak efektif penambahan kantor dan karyawan BPJS TK,” ucapnya.

 

Hery mengatakan, ranah BPJS TK adalah pekerja bukan seluruh warga negara, sangat berbeda dengan BPJS Kesehatan yang meliputi seluruh warga negara. Untuk itu, lanjutnya, perluasan kantor di seluruh Kabupaten/Kota bukan menjadi sebuah keharusan untuk BPJS TK.

 

Selain itu, lanjutnya, sebagai badan hukum publik BPJS TK harus mampu mendorong partisipasi masyarakat baik kalangan pemberi kerja, pekerja formal dan pekerja informal dalam peningkatan kepesertaan BPJS TK.

 

“Bukan lagi saatnya bekerja dari oleh dan untuk BPJS TK, namun bagaimana mewujudkan BPJS dari oleh dan untuk rakyat,” tukasnya.

 

Menurut Hery, dengan komposisi Dewas BPJS TK yang terdiri dari unsur pemerintah, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat itu, harusnya bekerja untuk memperkuat unsur-unsur tersebut. Bukan malah membuat blunder politik, adu kuat pengaruh dengan jajaran Direksi dan staf BPJS TK.

 

“Dewas itu jangan hanya berafiliasi secara sempit. Coba saja tanya ke banyak komunitas, apakah Dewas yang berasal dari unsur pemerintah, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat itu benar-benar membangun relasi dengan berbagai komunitas unsur tersebut secara luas,” jelas Hery.

 

Hery mengatakan, dengan kondisi BPJS TK saat ini perbaikan kinerja Dewas menjadi sangat penting dalam membangun relasi guna peningkatan kepesertaan dan pelayanan BPJS TK.

 

“Problem itu bukan di sektor hilir, hanya dengan memonitor dari kantor BPJS TK, melainkan di sektor hulu yakni membangun relasi publik dengan mendorong perluasan sosialisasi, kepesertaan dan pelayanan BPJS TK,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*