Breaking News

Aktivis Tagih Janji Anies-Sandi Wujudkan Partisipasi Masyarakat

Aktivis Tagih Janji Anies-Sandi Wujudkan Partisipasi Masyarakat.

Sejumlah aktivis lintas organisasi mendeklarasikan Gerakan Jakarta Kritis. Langkah ini dibuat sebagai upaya menagih janji Gubernur DKI Jakarta terpilih soal meningkatkan partipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, menuturkan pasca Pilgub DKI Jakarta sudah waktunya masyarakat bersatu untuk untuk membangun Jakarta dengan melepaskan keterkaitan terhadap elit politik tertentu.

 

“Sekarang masyarakat yang harus punya daya tawar terhadap pemerintah, bukan para elit saja,” katanya di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

 

Menurutnya, ada banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari predikat Jakarta sebagai kota yang tidak aman bagi perempuan dan anak, akses bagi disabilitas yang belum memadai, kemacetan yang semakin parah, hingga upah pekerja yang tergolong rendah.

Janji pemerintah meningkatkan partipasi masyarakat juga harus dimaknai secara mendalam. Alasannya, level tertinggi partisipasi adalah pemberdayaan masyarakat.

 

“Jangan lagi ada kebijakan pukul rata, seperti semua korban penggusuran harus pindah ke rusun,” ujarnya.

 

LBH Jakarta berharap pergantian tampuk pemerintahan di Jakarta harus membawa perubahan cara pandang terhadap masalah. Alghiffari menyebutkan, penggusuran warga di Banjir Kanal Barat beberapa waktu lalu menunjukkan tidak ada perbedaan antara Gubernur Anies Baswedan dengan Gubernur Ahok.

 

“Mindset penggusuran itu masih sama, padahal orang miskin yang menempati wilayah bantaran sungai juga harus dilindungi,” tegasnya.

 

Pihaknya juga mendorong dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) soal penataan ruang. Dengan demikian, program revitalisasi, normalisasi, dan penataan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak.

 

Pegiat Aliansi Menolak Penggusuran Ciracas, Daniel Kristiadi, menyebutkan dirinya dan para warga Ciracas mengeluhkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan nasib mereka.

 

“Soal KTP dan tempat tinggal, dari era Jokowi jadi gubernur sudah ada disposisi, tapi kita ke Dukcapil, Wali Kota, sampai lurah selalu dibilang ‘disposisi ini bukan surat perintah’, akibatnya sampai saat ini kami kesulitan mengurus KTP,” ungkapnya.

 

Pihaknya bahkan mengadukan hal ini sampai ke Ombudsman dan Komnas HAM. Namun belum menemui hasil. Bahkan Daniel dan rekan-rekannya sudah melayangkan surat permohonan audiensi ke Gubernur Anies Baswedan.

 

“Sampai sekarang belum ada tanggapan, alasannya biro yang berwenang mengaku masih mempelajarinya,” katanya.

 

Aktivis Komunitas Ciliwung Merdeka, Isnu Handono, menyesalkan sikap Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno komunitas yang memberikan label ‘warga liar’ terhadap warga miskin yang tinggal di bantaran sungai.

 

“Kalau begini yah sama saja dengan gubernur sebelumnya, gejala untuk mengulangi perilaku melanggar HAM bakal terjadi lagi,” ujarnya.

 

Dirinya mengaku kecewa dengan program normalisasi sungai yang hanya berbentuk betonisasi sungai. Isnu berharap masyarakat diikutsertakan dalam menjaga sungai demi mempertahankan sumber air tawar di Jakarta.

 

“Padahal Jakarta tidak hujan sebulan saja orang sudah susah mencari air, sementara saat hujan airnya malah cepat-cepat dialirkan ke laut,” ujarnya.

 

Aktivis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, Hendrik, mengatakan proyek reklamasi menimbulkan masalah serius bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Selain menggeser pola hidup nelayan, reklamasi juga berdampak pada sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir.

 

“Nelayan ini kan hidup dari tradisi, jadi ini bukan hanya soal pendapatan tapi juga menjaga lingkungan, kalau nelayan disingkirkan dari tempat tinggalnya tentu akan jadi masalah serius,” katanya. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*