Breaking News

Aktivis Penolak Pabrik Semen Dilaporkan, Pak Presiden Tolong Segera Hentikan Kriminalisasi Masyarakat

Aktivis Penolak Pabrik Semen Dilaporkan, Pak Presiden Tolong Segera Hentikan Kriminalisasi Masyarakat.

Presiden Jokowi diminta mendengarkan dan segera menghentikan kriminalisasi terhadap salah satu aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Joko Prianto, yang dilaporkan oleh kuasa hukum PT Semen Indonesia atas tuduhan pemalsuan. Kriminalisasi tersebut dinilai bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.

 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menuturkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi yang dilakukan atas Joko Prianto yang dituduh mengada-ada oleh pihak pro pembangunan pabrik semen.

 

“Joko Prianto dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan tuduhan mengada-ada oleh pihak PT Semen Indonesia. Kasus itupun kemudian diproses. Pada Kamis, 28 Desember 2017, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (26/12/2017).

 

Menurut DIA, kriminalisasi terhadap Joko merupakan upaya untuk mementahkan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan lingkungan. Apalagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) soal Pegunungan Kendeng senada dengan putusan MA.

 

“Bahkan dalam putusan MA telah menguatkan putusan tersebut, sehingga bukanlah peristiwa pelanggaran hukum,” ujarnya.

 

Joko sendiri telah beberapa kali melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia ke Polda Jawa Tengah. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti. Kepolisian bahkan tidak menindaklanjuti kegiatan ilegal yang diduga dilakukan perusahaan semen tersebut.

 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 99 PK/TUN/2016 perusahaan semen tersebut sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. “PT SI ternyata tetap melakukan kegiatan usahanya yang dapat diartikan sebagai usaha ilegal,” sebut Asfinawati. Pihaknya meminta atas nama UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 66, agar presiden segera menghentikan hal tersebut.

 

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah mengatakan, pelaporan terhadap Joko Prianto yang berasal dari pihak pabrik semen, semakin menegaskan bahwa kasus ini terkait kasus lingkungan hidup.

 

“Soal tuduhan pemalsuan ini sudah diangkat di pengadilan. Tapi hakim tidak menindaklanjuti. Malah MA menguatkan putusan, sehingga bukanlah peristiwa pelanggaran hukum,” katanya.

 

Dia mengingatkan, Pasal 66 UU PPLH telah menegaskan bahwa setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat digugat pidana maupun perdata. Untuk itu, Presiden Jokowi, menteri terkait, seperti Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup, Menteri Agraria & Tata Ruang, Menteri ESDM, Kapolri untuk menghentikan kasus Joko Prianto.

 

“Pak Presiden dan para menteri mohon segera stop dan hentikan pelimpahan kasus ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*