Breaking News

Aktivis Korban Kekerasan Menolak Hadiri Persidangan, Bongkar Dulu Dong Persekongkolan Aparat Hukum, Jaksa dan Polisi Dilaporkan ke Jakarta

Aktivis Korban Kekerasan Menolak Hadiri Persidangan, Bongkar Dulu Dong Persekongkolan Aparat Hukum, Jaksa dan Polisi Dilaporkan ke Jakarta.

Ada dugaan persekongkolan di antara aparat penegak hukum yang menangani laporan penganiayaan yang dialaminya, aktivis lingkungan menolak memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diperiksa di persidangan.

Jhohanes Marbun, saksi korban penganiayaan terdakwa Jautir Simbolon, menolak hadir di Persidangan Pengadilan Negeri (PN) Balige, Rabu (6/2/2019).

Alasan pria yang akrab disapa Joe ini, karena menganggap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Samosir bersekongkol dengan penyidik Polres Samosir.

Penuntut Umum pada Kejari Samosir mendakwa Jautir Simbolon—kakak kandung Bupati Samosir, Rapidin Simbolon- melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP.

Kuasa Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan tergabung dalam Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato) yang menangani kasus penganiayaan 2 orang aktivis, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, persidangan yang digelar bagai persidangan guyonan.

Mengapa demikian? Karena menurut Sandi bahwa Pasal 170 KUHP sangat jelas menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, yang mengandung makna tersangkanya ada 2 orang atau lebih, sementara dalam perkara ini Jautir Simbolon hanya seorang diri.

“Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa menjelaskan siapa terdakwa lain yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Pasal 170 KUHP. Apakah tersangka tersebut diadili dalam Berkas Terpisah (splitzing) atau tersangkanya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO),” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Dia mengungkapkan, penyidik Kepolisian Resort (Polres) Samosir tidak pernah menetapkan tersangka lain selain Jautir Simbolon. Dalam SP2HP yang diterima oleh saksi korban Jhohanes Marbun, disebutkan di dalamnya tersangka Jautir Simbolon ditersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP.

Dalam KUHAP,  mengenal istilah Criminal Justice System, jaksa berfungsi selaku Koordinator Pengawasan Penyidikan oleh Polri, sehingga Jaksa berwenang untuk menyatakan dan memerintahkan Polres Samosir untuk menetapkan tersangka lain, supaya Pasal 170 KUHP memenuhi unsur didakwakan kepada Jautir Simbolon.

“Akan tetapi Kejari Samosir menyatakan berkas perkara Jautir Simbolon lengkap atau P21 tanpa ada tersangka lain,” ujarnya.

Sandi pun mempertanyakan, langkah JPU yang menyatakat berkas perkara lengkap, sementara yang ditersangkakan Pasal 170 KUHP tanpa ada pelaku lainnya.

“Ada dugaan, Kuasa Hukum tersangka akan mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan yang memuat Dakwaan Pasal 170 KUHP. Tentu saja bagi pengacara pemula sekalipun, ia akan mudah melakukan eksepsional terhadap Surat Dakwaan,” ujarnya.

Dengan begitu, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta ini mengatakan, Hakim Pengadilan Negeri kemungkinan besar akan menjatuhkan putusan sela, menerima eksepsi terdakwa yang menyatakan dakwaan tidak cermat dan lengkap dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Skenario lain, lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang tidak serius mendakwa Jautir Simbolon dengan Pasal 170 KUHP, tetapi Pasal 351 KUHP dengan dakwaan yang menguntungkan terdakwa Jautir Simbolon.

“Kalau JPU mendakwa Jautir Simbolon Pasal 351 KUHP tentu saja Jautir Simbolon akan memperoleh hukuman ringan,” ujarnya.

Perlu dipahami, terang dia, kasus ini bukan persoalan pribadi antara korban dengan terdakwa Jautir Simbolon, akan tetapi terdakwa tidak setuju dengan kegiatan Advokasi Lingkungan Kawasan Danau toba yang dilakukan oleh saksi korban yang juga Pengurus YPDT Pusat di Jakarta dan YPDT Perwakilan Toba Samosir.

Perusahaan penambangan batu milik terdakwa Jautir Simbolon dapat mengubah struktur tanah di Pulau Samosir yang terbentuk dari lempengan batu akibat letusan gunung berapi (volcano).  Struktur tanah Pulau Samosir terdiri dari bebatuan dan pasir yang apabila ditambang mengubah peta geo tanah.

“Kami akan melaporkan Kejari Samosir ke Jaksa Agung Bidang Pengawasan (JamWas)  Kejaksaan Agung RI dan Bidang Propam Mabes Polri,” ujar Sandi.

Perlu diingatkan,  menurut Sandi, sejak awal, pelaku penganiayaan tidak kooperatif dalam proses hukum. Sandi Ebenezer Situngkir yang juga Ketua Bidang Hukum YPDT menyampaikan, karena merasa merasa memiliki kekuasaan, dikarenakan JS adalah saudara kandung dari Bupati Samosir, sehingga bisa seenaknya melanggar hukum.

Perkara tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan YPDT memberikan pemahaman kepada Polres Samosir bahwa Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) dan Aktivis Lingkungan Hidup miliki immunitas menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak dapat dipidana.

“Perkara ini juga pernah kami laporkan kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri ketika itu dijabat Irjend Pol Martuani Sormin,  juga dilaporkan ke Komnas HAM, Kompolnas,” ujarnya.

Kejaksaan Negeri Samosir menjebloskan JS (59), tersangka penganiaya dua aktivis lingkungan Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun, aktivis lingkungan hidup di kawasan Danau Toba.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Aben Situmorangmenyatakan, JS ditahan di Rumah Tahanan Pangururan pada Rabu (23/1/2019).

Penahanan dilakukan setelah pihaknya menerima berkas P-21, berupa barang bukti dan tersangka atas nama JS dari kepolisian yang diserahkan personel Satuan Reskrim Polres Samosir, Briptu Roy Grimslay.

Barang bukti yang diterima berupa satu kaus warna cokelat dengan bercak darah dan satu kaus berkerah warna merah maron dalam kondisi robek.

“Sudah lengkap berkas perkara, tersangka kita tahan. Tersangka cukup kooperatif,” kata Aben, Kamis (24/1/2019).

Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak tersangka diterima. Selama itu pula, JPU menyempurnakan surat dakwaan sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

“Dalam masa 20 hari itu kita sempurnakan dakwaan dan kemudian kasus ini segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan perkara,” ujarnya.

Aben menyebut, dua jaksa penuntut umum sudah disiapkan dalam kasus ini yakni Juliser Simare-mare dan Antonius Ginting Terhadap JS, jaksa menerapkan Pasal 170 Ayat 1 subsider Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Awal kasus ini terjadi saat Sebastian Hutabarat diduga dianiaya tersangka pada Selasa, 15 Agustus 2017. Ketika itu, Sebastian dan Jhohannes melakukan pengamatan terhadap penambangan batu dengan stone crusher di Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.

JS sendiri diketahui kerabat dari Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, merupakan pemilik usaha pertambangan tersebut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*