Breaking News

Aktivis Berkumpul, Keluarkan Petisi Eh Malah Dikriminalisasi

Kasus Kriminalisasi Aktivis Tani & Peternak, Gugatan Dicabut, Penyelesaikan Bisa Lewat Pengadilan atau di Luar Pengadilan.

Pada Kamis 22 November 2018, bertempat di sebuah rumah makan di Kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Yeka berinisiasi mengundang 30 orang individu dan atau perwakilan organisasi, komunitas maupun asosiasi, untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertanian.

Sejumlah diskusi, kajian dan juga penelitian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dibahas dalam pertemuan itu. Sebagai aktivis, mereka mengkritisi sejumlah kebijakan dan juga penyampaikan data yang tidak akurat dari Kementerian Pertanian kepada masyarakat.

“Dasar pertimbangannya adalah pencitraan surplus pangan yang berlebihan dan sudah tidak masuk nalar akal sehat. Yang disampaikan pihak Kementan itu bertolak belakang dengan koreksi data Badan Pusat Statistik (BPS), dan tidak sesuai dengan keadaan pasar yang menunjukkan adanya kelangkaan dan peningkatan harga. Petani dan Peternak banyak yang dirugikan akibat berbagai kebijakan Menteri Pertanian saat ini,” tutur Yeka, Rabu (08/01/2019).

Nah, dari 30-an orang yang diundang,  sebanyak 22 orang hadir. Dan setelah berdiskusi selama kurang lebih 2,5 jam akhirnya menyepakati terlahirnya petisi. “Bukan mosi tidak percaya loh. Tetapi petisi,” tegas Yeka.

Petisi tersebut dinamakan Petisi Ragunan. Bunyi lengkap petisinya adalah, “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berkumpul bersama menyatakan pendapat bahwa telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Atas pertimbangan tersebut Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Menteri Pertanian”.  Kemudian, Petisi Ragunan itu ditandangani oleh 20 orang.

Nama-nama aktivis dan perwakilan yang hadir, yakni 20 orang penandatangan Petisi Ragunan adalah Edy Wijayanto (Komunitas Sapi Bagus), Budiyono (Komunitas Sapi Indonesia-KSI), Dean Novel (Jagung Patriot Pangan), Cuncun Wijaya (Asosiasi Petani Padi Nasional-APPN), Darwin Saragih (Perhimpunan Peternak Kambing Perah Indonesia-PERKAPIN), Sugeng Wahyudi (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional-GOPAN), Sigit Prabowo (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional-GOPAN), Kadma Wijaya (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara-PPUN), Alvino Alvian (Koperasi Pertanian Karya Asri Semesta), Tresno Wibowo (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara-PPUN), Guntur Rotua (Koperasi peternak Unggas Mandiri), Agus Warsito (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia-APSPI), A. Rizal (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia-APSPI), Rio Erlangga (Petanj Hortikultura), Ferry Kusmawan (Komunitas Sapi Indonesia-KSI), Irvan (Rumah Tani Indonesia- RTI), Saib Murtal (Petani Hortikultura), Toni J Kristanto, Salamudin Daeng (AEPI), Yeka Hendra Fatika (PATAKA).

“Kemudian, waktu itu rilis Petisi Ragunan disebarkan ke berbagai media cetak, online dan televisi dan telah menjadi viral,” tutur Yeka.

Nah, pada hari Senin, 26 November 2018,  Yeka sendiri mendapatkan surat somasi dari Kementerian Pertanian.

“Saya sendiri yang dapat somasi. Padahal, yang menjadi penandatangan petisi bukan Cuma saya. Kok ditujukan ke saya?” tanyanya.

Surat somasi yang diterimanya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementrian Pertanian. Isi somasi pada intinya berisi dua hal, pertama,  perbuatan Yeka dinilai telah melanggar hukum karena telah sengaja menyebarkan opini ke berbagai media yang mencemarkan nama baik Kementrian Pertanian.

“Katanya saya telah menuduh Kementrian Pertanian melakukan pembohongan data produksi pertanian,” ujar Yeka.

Kedua, Yeka  diminta untuk mencabut dan memberikan pernyataan minta maaf di media yang memberikan Petisi Ragunan. Yeka diberikan waktu selama tiga hari yakni pada 29 November 2018.

“Saya tidak bisa memenuhi permintaan somasi  itu dong,” ujarnya.

Pertimbangan Yeka tidak memenuhi somasi itu adalah, pertama,  tuduhan somasi tidak sesuai dengan materi Petisi Ragunan.

Kedua, Yeka hanya salah seorang penandatangan petisi. Struktur petisi tidak ada ketua dan anggota.

Ketiga, karena Yeka merasa isi petisi adalah kebenaran, maka Yeka  tidak bisa memenuhi somasi untuk memberikan permintaan maaf dan mencabut Petisi Ragunan.

“Petisi itu lahir dari diskusi dan penilaian bersama yang menandatangani petisi loh. Itu kan penilaian bersama, masa diskusi dan menilai digugat? Dikriminalisasi? Aneh kan,” ujar Yeka.

Selanjutnya, pada hari Jumat, 30 November 2018, Yeka dan para penandatangan petisi menyampaikan isi Petisi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

“ORI menerima isi petisi, dan akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk keperluan internal ORI sendiri,” ujarnya.

Nah, pada tanggal yang sama, Kementrian Pertanian melakui Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN), mendaftarkan gugatan perdata kepada saya di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur dengan tuduhan “Perbuatan Melawan Hukum”, dengan no surat 549/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim.

Dan,  pada Rabu, 19 Desember 2018, Yeka menerimat surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Atas surat itu Yeka diminta menghadap Pengadilan Tinggi Jakarta Timur pada Hari Selasa, 08 Januari 2018. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*