Breaking News

AKTIVIS 98: PAKET KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM WUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Praktik pungli kembali disorot setelah polisi menangkap tangan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan yang diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa (09/10). Sehari setelah itu, Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar bernama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli), yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jend. (purn) Wiranto, dengan Kepolisian sebagai sektor terdepan.

Satgas Saber Pungli menuai keraguan masyarakat akan efektifitasnya, pasalnya Kepolisian yang memimpin satgas tersebut, juga diduga masih sarat dengan pungli. Selain itu perizinan sebagai komiditi paling laris di Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber munculnya pungli.

“Pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan langkah cerdas pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam memangkas biaya non-produksi yang membebani pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri,” ujar Agus Rihat P. Manalu (Aktivis 98/Koordinator Nasional Tim Advokasi Gerakan Rakyat Indonesia).

“Kalau ada dugaan Kepolisian sebagai “sarang pungli” kini saatnya Kepolisian harus berbenah diri, karena Satgas Saber Pungli yang melibatkan masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan tindakan oknum kepolisian yang melakukan pungli dengan sanksi yang sudah ditetapkan. Jadi kita jangan terlalu menghakimi dan melemahkan institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Makanya Satgas Saber Pungli harus diisi oleh orang-orang yang tepat serta memiliki komitmen kebangsaan untuk wujudkan pemerintahan kuat dan bersih, serta berkesinambungan,’ katanya.

“Apalagi ada usulan daripada membentuk Satgas Saber Pungli, lebih baik membuat semua sistem perizinan diurus lewat internet/online hanya demi efisiensi dan efektifitas. Tanpa melihat dampak sosialnya, yaitu pengangguran akan bertambah, angka kemiskinan meningkat, serta kriminalitas akan merajalela,” ungkapnya.

Pada kesempatan lain, Sandi Situngkir (Aktivis 98/Ketua Seknas Advokat Jokowi), mengatakan bahwa pada usia ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyiapkan paket kebijakan reformasi hukum sangat tepat dan harus di dukung oleh semua pihak, mengingat negara kita adalah negara hukum sesuai amanat UUD 1945, karena revitalisasi dan reformasi hukum ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum”, tegasnya.

“Negara harus kuat dan dapat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kami berharap paket kebijakan reformasi hukum ini dapat menguatkan institusi negara dan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945 yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang satu nafas dengan Revolusi Mental dan Nawacita pemerintahan Jokowi-JK,” tukasnya.

(R1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*