Breaking News

Aksi Tolak Penutupan Gereja, Geruduk Mabes Polri & Kemendagri, GMKI Desak Pecat Kapolresta Jambi

Aksi Tolak Penutupan Gereja, Geruduk Mabes Polri & Kemendagri, GMKI Desak Pecat Kapolresta Jambi.

Para aktivis dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggeruduk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan kantornya Menteri Tjahjo Koemolo, untuk mendesak aparat kepolisian menindak tegas siapapun yang melakukan aksi penutupan rumah ibadah, seperti gereja di Jambi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Korneles Jacob Galanjinjinay menyampaikan, aksi serupa dilakukan oleh seluruh GMKI se-Tanah Air, agar Negara ini dan Presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap para pelanggar konstitusi.

Dia menegaskan, penutupan rumah ibadah dan pelarangan umat beribadah menurut agama dan kepercayaannya adalah pelanggaran keji terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Kementerian Dalam Negeri harus bertanggungjawab  terhadap penyegelan  Gereja yang dilakukan oleh Pemkot Jambi, dalam hal ini Walikota. Karena kebijakan Pemkot Jambi bertentangan dengan konstitusi dan mengganggu kehidupan umat beragama di Indonesia, sehingga perlu ada sanksi tegas terhadap Pemkot Jambi oleh karena keputusannya,” tutur Korneles, dalam orasinya, Jumat (19/10/2018).

Aksi bersama GMKI se-Tanah Air terkait penutupan Rumah Ibadah di Jambi itu, dimulai dari Sekretariat GMKI, di Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat. Kemudian bergerak ke  Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan  Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat. Selanjutnya bergeser ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No 3, Jakarta Selatan.

Ada tiga gereja yang disegel dan tidak diijinkan dipergunakan sebagai tempat beribadah oleh Pemerintah Kota Jambi. Ketiga gereja itu adalah  Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Metodist Indonesia (GMI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)  yang berlokasi di sekitar Jalan Lingkar Barat III, RT 07, Kelurahan Kenali Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Tidak hanya untuk gereja yang ditutup di Jambi, lanjut Korneles, gereja-gereja di Pulau Jawa, dan di Jabodetabek yang juga mengalami nasib yang sama harus dibuka, seperti GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi.

“Bukan hanya di Jambi, kita menuntut pemerintah agar juga membuka kembali rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi. Selama ini, pelarangan penggunaan rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia juga masih terus terjadi,” beber Korneles.

Dia mengatakan lagi, ratusan warga negara Indonesia di Kota Jambi tidak lagi  dapat beribadah di rumah ibadah yang selama belasan tahun telah mereka gunakan karena disegel oleh Pemkot Jambi.

Penyegelan dilakukan terhadap tiga gereja yaitu GSJA, GMI dan HKI yang terjadi pada hari Kamis, 27 September  2018.

Penyegelan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kota Jambi atas instruksi Wali Kota serta  didampingi pihak Polres Kota Jambi dan TNI Kodim Kota Jambi.

Perlu ditegaskan, lanjut dia, Negara melalui  Pemerintah Kota Jambi seharusnya hadir untuk Menjamin Hak Setiap Warga Negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan malah melarang  warganya beribadat bahkan melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah (Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945).

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dengan hak-hak dasarnya  telah dijamin di dalam konstitusi harus setia pada prinsip tidak ada mayoritas dan minoritas di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

“Hak-hak dasar yang dijamin di dalam konstitusi tidak boleh sama sekali dikesampingkan walaupun ada desakan dari sekelompok orang. Untuk itu Negara diberikan kewenangan agar dapat menjaga dan memastikan hak-hak  dasar itu  jalankan,” tuturnya.

Oleh karena Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi dan TNI-Polri justru  melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah, maka Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyatakan, pertama, Pemerintah Kota Jambi harus mencabut penyegelan rumah ibadah terhadap ketiga Gereja, yaitu GSJA, GMI dan HKI.

Kedua, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Agama harus menunjukkan bahwa “Negara hadir  melindungi hak-hak setiap warga Negara” yakni dengan memperhatikan permasalahan rumah ibadah di seluruh Indonesia secara khusus penyegelan rumah ibadah di Kota Jambi.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang melakukan tindakan intoleran,” ujarnya.

Kemudian, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus menindak tegas masyarakat dan aparatur pemerintahan yang melanggar konstitusi dan main hakim sendiri.

“Meminta kepada Kapolri, Tito Karnavian untuk menon-aktifkan anggotanya yang terlibat dalam proses penyegelan, dan menuntut  Kapolresta Jambi untuk diberhentikan dari jabatannya,” ujar Korneles.

Koordinator Aksi, Pranoto menyampaikan, aksi itu diikuti anggota dan pengurus GMKI dari Pengurus Pusat GMKI, Badan Pengurus Cabang GMKI se-Wilayah III yakni Jakarta, Jakarta Barat, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Sumedang, Karawang dan Serang.

Pranoto juga menyampaikan, aksi serupa diserukan dilakukan GMKI di daerah masing-masing. “Kita harus tegakkan konstitusi, Pemerintah dan Negara ini bukan milik kaum intoleran,” ujarnya.(JR)

1 Comment on Aksi Tolak Penutupan Gereja, Geruduk Mabes Polri & Kemendagri, GMKI Desak Pecat Kapolresta Jambi

  1. New Comers,
    New Fighting !

    Againt the System !

Leave a comment

Your email address will not be published.


*