Breaking News

Aksi Simbolis Serahkan Tiang Gantungan dan Kain Kafan ke KPK, SPRI Desak Hukum Mati Koruptor E-KTP

Aksi Simbolis Serahkan Tiang Gantungan dan Kain Kafan ke KPK, SPRI Desak Hukum Mati Koruptor E-KTP.

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi massa sekaligus aksi simbolis dengan menyerahkan tiang gantung dan kain kafan untuk koruptor kepada KPK, Selasa (21/03/2017).

 

Ketua Umum SPRI Marlo Sitompul menyampaikan, aksi itu sebagai cara mengingatkan aparat penegak hukum dan koruptor, bahwa korupsi telah merampas hak hidup orang miskin di Indonesia.

 

“Karena itu, para koruptor proyek e-KTP layak dihukum gantung,” ujar Marlo Sitompul.

 

Marlo menjelaskan, sejak proyek e-KTP mulai dijalankan beberapa tahun yang lalu, pelayanannya sama sekali tidak memuaskan.

 

Dia mengatakan, masyarakat miskin dibuat susah ketika mengurus KTP. Kasus yang paling sering terjadi adalah tidak adanya blangko.

 

Soal ketersediaan infrastruktur juga jadi masalah, seperti ketiadaan jaringan internet, hingga alat perekam yang terbatas dan cepat rusak.

 

“Kejadian-kejadian ini menambah rumit pengurusan KTP. E-KTP pun, yang harusnya sudah diperoleh maksimal 14 hari setelah perekaman data, nyatanya tak juga muncul. Banyak warga menunggu hingga berbulan-bulan,” ujar Marlo.

 

Jadi, kata dia, di tengah carut-marutnya pelayanan e-KTP selama ini, di tengah rakyat miskin yang tak kunjung memiliki e-KTP, ada segelintir orang yang justru bahagia karena uang negara masuk ke kantong pribadi mereka.

 

“Mereka adalah musuh rakyat. Belum lagi jka angka yang dikorup disetarakan dengan beberapa kebutuhan rakyat miskin,” tegas Marlo.

 

KPK menyebut, kerugian negara karena e-KTP sepanjang 2016 saja mencapai angka Rp 2,3 triliun. Angka tersebut setara dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk 2,5 juta pelajar SD, dengan asumsi Rp 800 ribu per orang, 2,3 juta pelajar SMP, atau 1,4 pelajar SMA/SMK.

 

Menurut Marlo, angka yang dikorup dalam proyek e-KTP itu juga setara dengan upah UMR DKI Jakarta untuk 686 ribu buruh.

 

Jumlahnya juga setara dengan satu per tiga alokasi APBD DKI Jakarta untuk Kesehatan yang mencapai Rp 8,3 triliun.

 

“Karena itulah, kami meminta agar pengusutan kasus korupsi e-KTP hingga tuntas. Segera tangkapi semua koruptor e-KTP,” ujar Marlo.

 

Di tempat yang sama, Sekjen SPRI Dika Moehammad mendesak pengembalian uang yang dikorupsi iti kepada Negara, untuk selanjutnya dipergunakan bagi kebutuhan rakyat miskin.

 

“Dengan cara pemiskinan koruptor,” ujar Dika.

 

Dia juga mendesak KPK untuk memberi hukuman yang sekeras-kerasnya kepada koruptor e-KTP.

 

“Yaitu dengan memberikan hukuman mati,” ujarnya.

 

SPRI, lanjut Dika, mendesak Negara untuk segera mengeluarkan surat pelarangan terhadap partai-partai yang terlibat korupsi e-KTP tidak bisa ikut pemilu.

 

“Juga tetapkan batas waktu pengurusan e-KTP dalam waktu secepat-cepatnya,” ujarnya.

 

Selain itu, dia juga menyerukan kepada  seluruh rakyat di Indonesia untuk melaporkan kelurahan atau jaringan birokrasi yang masih lambat mengurus e-KTP.

 

“Semakin banyak kasus-kasus terkuak, semakin baik bagi penegakan anti korupsi di Indonesia,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*