Breaking News

Aksi Long March Buruh Dari Medan ke Jakarta Memasuki Jambi, Ibu-Ibu Bagi Air Minum, Peserta Disambut dan Menginap di Kantor Partai PDIP

Aksi Long March Buruh Dari Medan ke Jakarta Memasuki Jambi, Ibu-Ibu Bagi Air Minum, Peserta Disambut dan Menginap di Kantor Partai PDIP.

Hari Senin 6 Februari 2017, para peserta aksi long march buruh PT Pelindo I dari Medan menuju Jakarta sudah memasuki Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Semangat dan perjuangan harus menemui Presiden Jokowi di Jakarta dan menyampaikan semua persoalan buruh yang tak kunjung diselesaikan oleh pekabat Kemenakertrans dan PT Pelindo I terus bergelora.

Koordinator Aksi April Waruru menjelaskan, memasuki Kota Jambi, para peserta aksi disambut dengan antusias oleh warga di sepanjang jalan. Bahkan, karena terketuk hatinya, ibu-ibu warga Jambi membelikan minuman air mineral di pinggir jalan dan memberikannya kepada para peserta aksi yang terlihat kelelahan.

Aksi long march buruh ini pun mendapat sambutan dari fungsionari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jambi. “Kami disambut dan diminta rehat menginap di kantor DPD PDIP Provinsi Jambi,” ujar April Waruru, Senin malam (6/2/2017).

Koordinator DPP SBSI untuk aksi Longmarch Medan-Jakarta Johannes Dartha Pakpahan menjelaskan, alasan para buruh yang tergabung dalam aksi long march Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Medan menuju Jakarta dikarenakan tidak adanya kepedulian negara dan pemerintah terhadap nasib mereka.

Dartha Pakpahan merinci, pada tanggal 2 Januari 2017 Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Terminal Peti Kemas (Kopkarpel UTPK) Belawan-Pelindo I yang tergabung dalam FIKEP SBSI melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat PT. Pelindo I, di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara.

Aksi ini merupakan respon atas tindakan Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo 1 dan PT. Pelindo 1 yang secara tiba-tiba meminta semua buruh Kopkarpel untuk menandatangani perjanjian kerja baru dengan perusahaan outsourcing lain bila masih ingin bekerja.

Untuk buruh yang menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing baru, maka masa kerja mereka selama ini dihilangkan dan kembali menjadi 0 tahun. Sedangkan untuk buruh yang tidak mau menandatangani, maka dianggap tidak lagi bekerja untuk Pelindo I di UTPK Belawan.

Hal ini bertentangan dengan hasil perundingan yang dilakukan di tahun 2016, dimana saat itu disepakati penyelesaian semua hak buruh (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kekurangan upah dan lembur) serta akan melanjutkan perundingan terkait status buruh.

“Sebelum melaksanakan aksi, bahkan selama aksi beberapa upaya perundingan yang dilakukan selalu menemui kegagalan, karena pihak PT Pelindo I menolak hadir. Pihak Pelindo I menganggap permasalahan ketenagakerjaan ini merupakan permasalahan antara buruh dan Kopkarpel, serta tidak ada hubungannya dengan PT Pelindo I,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, lanjut Dartha, PT Pelindo I selalu mengatakan bila tuntutan buruh salah alamat, karena tidak ada sangkut pautnya antara buruh dengan Pelindo I. Hal ini bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur setiap buruh alih daya yang dipekerjakan oleh perusahaan pemberi kerja pada bidang pekerjaan yang merupakan inti usaha secara otomatis beralih menjadi buruh perusahaan pemberi kerja.

Selain itu perusahaan penerima pekerjaan harus merupakan badan hukum yang memiliki ijin penyaluran tenaga kerja menurut lembaga yang mengurus masalah ketenagakerjaan. Di sisi lain, buruh yang bekerja telah melebihi masa kerja 3 tahun sebagaimana yang ditentukan undang-undang untuk dapat diangkat sebagai buruh tetap.

Tindakan PT Pelindo I, lanjut dia, merupakan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, terutama setelah dikuatkan oleh rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing Komisi 9 DPR RI tanggal 25 Oktober 2013, yang disepakati oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Rekomendasi tersebut meminta kepada semua BUMN untuk menghapuskan segala bentuk kerja outsourcing di dalam BUMN, dan bahkan meminta Kementerian BUMN untuk mengganti semua direksi BUMN yang menolak melaksanakannya.

Kemudian, lanjut Dartha, pada mogok kerja hari ke-8 tanggal 10 Januari 2017, perwakilan SBSI diminta untuk bertemu dengan Kapolres Belawan di kantor Polres Belawan. Dalam pertemuan tersebut SBSI yang diwakili oleh Nicholas Sutrisman (Ketua Korwil SBSI Sumatera Utara), Arsula Gultom (Konsolidasi Korwil SBSI Sumatera Utara), dan Johannes Dartha Pakpahan (Staff DPP SBSI bidang Program dan Konsolidasi) menyampaikan tuntutan buruh yaitu Bayarkan semua kekurangan upah buruh sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sesuai UU dan kesepakatan tahun 2016; Bayarkan semua kekurangan upah lembur buruh tahun 2016; Terkait status yakni pertama, angkat buruh menjadi buruh tetap PT Pelindo I sesuai ketentuan, karena bidang pekerjaannya merupakan inti produksi, masa kerjanya telah lebih dari 3 tahun, dan Kopkarpel bukan merupakan badan usaha resmi yang memilik ijin melakukan pelaksanaan outsourcing, atau kedua, bila PT Pelindo I tidak mau melaksanakan ketentuan undang-undang secara otomatis, tetap pekerjakan buruh melalui Kopkarpel sambil menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, namun diminta perjanjian tertulis bahwa semua pihak akan mentaati apapun hasil keputusan pengadilan.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah, Kapolres bersedia menjadi mediator dan akan menyampaikan tuntutan buruh kepada SBSI dan SBSI sepakat untuk melanjutkan aksi namun khusus hari itu (tanggal 10) tidak akan dilakukan di depan kantor pusat PT Pelindo I.

“Namun langkah yang diambil oleh Kapolres Belawan tersebut juga tidak membawa hasil, karena Pihak Pelindo I tetap tidak merasa bertanggungjawab atas aksi buruh. Bahkan beberapa perundingan lain yang dicoba dengan bantuan DPRD Medan dan DPRD Sumatera Utara juga tidak membawa hasil,” ungkap Dartha.

Karena arogansi PT Pelindo I yang merasa di atas hukum (menolak menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum), maka PT SBSI Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I, merasa satu-satunya langkah adalah mengadukan hal ini secara langsung ke Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan karena, pertama, PT Pelindo I secara terang-terangan menolak proses hukum, yang membuat PK SBSI Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I meragukan pelaksanaan isi putusan bila menempuh jalur hukum.

“Karena Pelindo I sudah tidak mau menempuh jalur hukum, maka dipastikan dengan kekuasaannya Pelindo I akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi proses hukum sebagaimana yang telah terjadi dimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan laporan pelanggaran hak normatif yang disampaikan oleh PK SBSI sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Kedua, PT Pelindo I merupakan Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia. Bila perusahaan BUMN menolak untuk melaksanakan ketentuan peraturan, maka lebih baik melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengambil keputusan tertinggi, Presidan atau Kementerian BUMN.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 2017, PT SBSI Kopkarpel UTPK Belawan – Pelindo 1 (132 orang yang tersisa) bersama dengan 4 orang pengurus DPC FIKEP SBSI dan seorang pengurus Korwil SBSI Sumatera Utara melakukan aksi longmarch MEDAN – JAKARTA.

Titik keberangkatan dimulai dari depan kantor pusat Pelindo I jalan Krakatau Ujung No. 100, Medan, Sumatera Utara dan akan berakhir di depan Istana Merdeka, Jakarta. Kesiapan peserta aksi dapat dilihat ketika keberangkatan mereka dilepas oleh keluarga. Bahkan beberapa tokoh juga ikut memberangkatkan rombongan dari depan Mesjid Raya Medan.

Dalam orasinya saat keberangkatan, Korwil SBSI Sumatera Utara Arsula Gultom menyatakan, karena arogansi PT Pelindo I yang merasa kebal hukum, maka keberangkatan aksi ini tidak hanya mengemban misi menyampaikan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I, namun juga dugaan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, selain akan mengunjungi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN serta Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mabes Polri, dan DPR RI terutama komisi VI yang membidangi BUMN dan Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan.

“Langkah ini untuk mendukung program pemerintah menyelenggarakan pelabuhan yang profesional dan bersih dari segala kecurangan termasuk pungli serta agenda penegakan hukum terutama di bidang ketenagakerjaan. Buruknya pelaksanaan aturan ketenagakerjaan dan pengawasannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi memaksa mereka untuk melakukan tindakan nekad ini,” ujar Dartha.

Dia menyampaikan, melalui langkah yang dilakukan ini dapat mendorong penegakan aturan hukum ketenagakerjaan, terutama di seluruh BUMN.

“Dan juga berharap agar setibanya di Jakarta, dapat menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan dukungan mereka terhadap upaya penegakan hukum, dengan menyampaikan data-data yang mereka miliki. Mereka juga berharap untuk dapat diterima oleh Kapolri di Mabes Polri, Ketua KPK, Ketua BPK, Komisi VI dan Komisi IX DPR RI,” ujarnya.(JR)

Untuk Perkembangan Aksi dapat berkomunikasi dan menghubungi:
Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan: 081295853704
Sekjen DPP SBSI Andi Naja F Paraga: 087884044215
Korwil SBSI Se-Sumatera Amser Hutauruk: 087711145338
Korwil SBSI Sumatera Nicholas Sutrisman: 081263976597
Ketua Korwil SBSI Sumut Arsula Gultom: 085297318011
Ketua DPC SBSI Medan April Waruwu: 081310052827 dan 081310052872

Leave a comment

Your email address will not be published.


*