Breaking News

Akibat Konflik Agraria Petani Diculik, Kok Presiden Jokowi Diam Saja?

Pertahankan tanahnya dari perampasan kelompok PT Agung Podomoro Land dan aparat, petani Karawang diculik.

Presiden Jokowi diminta segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan konflik agraria yang sudah memakan korban masyarakat kecil, seperti petani. Selain mengalami ketidakadilan, intimidasi, petani pun sudah diculik dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh orang-orang suruhan pengembang yang merampas tanah rakyat.

 

Ketua Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTB) Aris Wiyono mengungkapkan, seperti yang dialami oleh para petani di Karawang, Jawa Barat, konflik agrarian yang berbuntut pada upaya mengacam nyawa para petani harus segera diakhiri.

 

Dia juga meminta Presiden Jokowi agar berpihak kepada petani sebagai pemilik lahan. Aris mengatakan, saat ini, rakyat semakin mederita.Namun penderitaan para petani itu tidak pernah membuat pemimpin di Negara ini sadar diri.

 

“Itulah yang dialami petani Karawang yang saat ini terancam penggusuran total pemukiman dan lahan pertaniannya oleh PT Pertiwi Lestari dengan bantuan aparat Brimob dari Polda Jawa Barat. Bukannya membantu meredakan ketegangan dalam konflik agraria tersebut, tapi Muspida Kabupaten Karawang justru semakin aktif menekan masyarakat agar meninggalkan tanahnya dan mengambil uang tali asih yang disediakan perusahaan. Ada apa dengan Muspida dan aparat Kepolisian?” tanya Aris dalam keterangan persnya, Sabtu (27/08/2016).

 

Aris mengungkapkan, pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, kejadian tak terduga juga terjadi salah satu pengurus Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu. “Pak Madhari yang merupakan Sekretaris Umum STTB mengalami penculikan dan intimidasi secara fisik dan mental oleh sekelompok orang tak dikenal sepulang dari pengajian di pesantren,” ungkapnya.

 

Dalam kondisi naik sepeda motor sendirian, dijelaskan Aris, ketika sampai di tempat sepi di sekitar Kawasan Industri KIIC Karawang, tiba-tiba sepeda motor Madhari dihadang sebuah mobil. Kemudian, orang-orang dari mobil tersebut langsung menggelandang Madhari masuk mobil dan membawanya pergi.

 

“Sepanjang perjalanan Pak Madhari dipaksa untuk menandatangani suatu berkas yang tak boleh dibaca, namun Pak Madhari menolak meski kepalanya ditempeli sesuatu yang menyerupai sebuah pistol,” kata Aris.

 

Dengan nada ancaman hendak menghilangkan nyawa Madhari, orang-orang yang memakai topeng (balaklava) itu menyuruh Madhari untuk berhenti dari kepengurusan STTB dan meninggalkan desanya.

 

Namun, lanjut Aris, karena Madhari bersikukuh menolak dan menyerahkan pada penculiknya jika hendak diambil nyawanya, akhirnya dia dilepaskan di suatu tempat yang tak jauh dari tempatnya diambil paksa.

 

“Sangat disayangkan tidak ada seorangpun yang mendampingi Pak Madhari bepergian di tengah situasi darurat agraria saat ini di kampungnya. Sehingga tidak ada saksi yang menetahui kejadian secara langsung. Kondisi Pak Madhari yang masih trauma dengan kejadian tersebut menunjukkan betapa horornya situasi keamanan di negara ini, dengan perilaku aparat keamanan yang berpihak pada pemodal dan uang,” ujar Aris.

 

Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Yoris Sindhu Sunarjan menyampaikan, persoalan seperti yang dialami petani di Karawang itu adalah ancaman nyata pada rakyat yang mempertahankan hak-hak agrarianya.

 

“Oleh sebab itu, karena sudah tidak dapat lagi berharap keadilan dari para penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

 

Untuk itu, dia menyampaikan, per Jum’at, 26 Agustus 2016, sebanyak 200-an orang perwakilan STTB melakukan Aksi Jalan Kaki menuju Istana Presiden RI.

 

“Untuk menuntut keadilan agraria sesuai janjinya (Jokowi) pada hari Rabu, 24 Agustus 2016 kemarin yang dimuat di berbagai media massa,” pungkas Sindhu.

 

Presiden Joko Widodo mengatakan ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan masih menjadi persoalan hingga kini. Pemerintah menganggap perlu membuat terobosan sebagai solusi masalah tersebut, melalui reforma agraria.

 

“Sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak punya lahan, dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare per orang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang reforma agraria, Rabu, 24 Agustus 2016, di Istana Negara, Jakarta. “Dua kategori petani ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah.”

 

Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

 

Jokowi mengatakan, tingkat pendapatan petani yang rendah membuat buruh tani dan petani gurem sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan. Pendapatan rendah juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota.

 

“Saya berharap reforma agraria dapat menjadi solusi baru mengatasi kemiskinan dan ketimpagan ekonomi, khususnya di pedesaan,” kata Jokowi.

 

Dia mengatakan semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wilayah, dan sumber daya alam. Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan, serta antara masyarakat dan pemerintah.

 

Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi reforma agraria. Ini dilakukan dengan mewujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy), sinkronisasi sitem hukum dan semua peraturan, sehingga tidak menimbulkan dualisme dan multitafsir yang menyebabkan sengketa agraria.

 

Jokowi meminta penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset. “Sertifikat sangat perlu sekali dan jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Kalau rakyat urus sertifikat bertahun-tahun, tetapi yang gede-gede kalau urus sertifikat hanya sehari, dua hari, tiga hari. Ini harusnya terbalik-balik,” ujarnya.

 

Jokowi minta implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah, terutama hak guna usaha yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.

 

“Jadi, kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi rakyat,” ucap Presiden.

 

Selain itu, kata Jokowi, masyarakat perlu diedukasi serta dikuatkan dalam memperbaiki tata guna, sehingga penggunaan tanah lebih produktif.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*