Breaking News

Akan Segera Disahkan, DPR Jangan Melenceng Dari Tujuan Awal Merevisi KUHP

Akan Segera Disahkan, DPR Jangan Melenceng Dari Tujuan Awal Merevisi KUHP.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera disahkan oleh DPR. Berdasarkan konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah beberapa waktu lalu, telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah satunya yang telah disepakati adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat.

 

Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menuturkan ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sebenarnya masih menyisakan masalah. Salah satunya adalah pemerintah belum menyusun ataupun membuat kompilasi hukum adat mana saja yang dapat dikatagorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

 

“Sehingga ditakutkan nantinya, akan terjadi banyak overkriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Dengan potensi adanya overkriminalisasi, maka akan ada potensi juga terkait tindakan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai penerapan pasal tersebut,” katanya dalam siaran persnya, Senin (23/01/2018).

 

Selain itu, terdapat wacana bahwa pengaturan lebih rinci mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat ini akan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah masing-masing yang masih memiliki hukum pidana adat. Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR sama-sama tidak konsisten dalam tujuan perumusan RKUHP yang digadang-gadang merupakan unifikasi hukum melalui kodifikasi.

 

Menurut Erasmus, hal ini akan menyisakan kerumitan sendiri di lapangan khususnya bagi aparat penegak hukum, dimana tidak adanya kepastian hukum dengan disepakatinya ketentuan tersebut. Serta, terkait dengan sanksi pidana adat yang adalah pemenuhan kewajiban adat dikhawatirkan ke depan dapat tidak sesuai dengan kategori pemidanaan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR.

Atas dasar hal tersebut, ICJR mendorong pemerintah dan DPR untuk tetap konsisten dengan tujuan perubahan KUHP yaitu adanya unifikasi hukum pidana melalui kodifikasi.

 

“Sebaiknya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat tersebut dihapuskan. Mengingat tidak adanya kompilasi terkait hukum adat mana saja yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat,” ujarnya.

 

Jika pemerintah dan DPR bersikeras mengakomodasi hukum pidana adat, ICJR menyarankan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif. Dimana hukum adat digunakan menjadi alasan penghapus pidana serta alasan penghapus penuntutan.

 

“Selain itu, pemerintah dan DPR harus segera melengkapi aturan mengenai hukum acaranya guna menjadi jembatan hukum antara pidana adat masuk dan peradilan adat dengan hukum pidana nasional dan sistem peradilan pidana nasional,” tandas Erasmus.

 

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR dan pemerintah akan merampungkan beberapa rancangan undang-undang yang menjadi skala prioritas pada akhir masa persidangan III DPR tahun sidang 2017-2018. Salah satunya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

“Salah satunya RKUHP, UU MD3 pasti, dan nanti saya akan mereview paling tidak ada 10 UU sebelum periode ini (masa sidang) berakhir, yang bisa kami selesaikan dan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

 

Meski demikian, pembahasan RKUHP saat ini masih terkendala di beberapa pasal. Namun, Bamsoet belum bisa menyebutkan pasal-pasal apa saja yang menjadi kendala. Selain itu, lamanya pembahasan RKUHP terkendala dengan kelalaian pihak pemerintah dalam menghadiri rapat pembahasan.

 

“Tentang pembahasan UU dari sisi pemerintah juga sering lalai makanya saya akan minta masukan dan akan saya umumkan ke publik manakala ada pemerintah yang sering mangkir tidak hadir dalam rapat pembahasan,” sebutnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*