Breaking News

Ajak Kaum Muda Berpolitik Praktis, KNPI DKI Jakarta Manfaatkan Medsos Bagi Pemilih Pemula Secara Cerdas

Ajak Kaum Muda Berpolitik Praktis, KNPI DKI Jakarta Manfaatkan Medsos Bagi Pemilih Pemula Secara Cerdas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta Gusti Arief mengajak kaum muda masa kini, atau yang saat ini banyak dikenal sebagai generasi millenial untuk terjun ke dunia politik praktis, dengan cara memanfaatkan alat dan teknologi komunikasi informasi secara cerdas.

 

Gusti juga menantang partai politik (Parpol) agar menyasar kaum muda itu sebagai pemilih pemula, dengan mengajak dan memberikan pendidikan politik yang sehat dan cerdas, serta rasional mempergunakan media sosial, sebagai ciri utama generasi milenial.

 

“Pendidikan politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik, terutama pemilih pemula pada saat Pemilu,” tutur Gusti Arief, dalam sambutannya di kegiatan Focus Group Discussion KNPI Provinsi DKI Jakarta, dengan tema Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Era Digital (Upaya Menyehatkan Arus Informasi Dalam Menangkal Berita Hoax), di Gedung KNPI DKI Jakarta, Jalan Balap Sepeda (Veldrome), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/12/2017).

 

Gusti menekankan, dengan pendidikan politik, akan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai dinamika politik yang terjadi. Oleh karena itu, dia berharap, semua kaum muda dan parpol melandaskan motivasi pendidikan politiknya untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan Negara.

 

“Serta untuk menjaga agar pemilu dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka program pendidikan politik bagi pemilih muda dan pemilih pemula sangat penting, bahkan mendesak untuk dilakukan,” tutur Gusti.

 

Dia pun menantang semua pihak agar melakukan program pendidikan politik tersebut dengan cara dan metode baru. “Dengan materi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, minat dan tingkat pengalaman, serta pemahaman kaum muda tentang politik,” ujarnya.

 

Dalam berpolitik praktis, lanjut dia, tujuan pendidikan politik bagi kaum muda adalah agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab.

 

“Sehingga nantinya, kaum muda mampu berpolitik dan berpartisipasi nyata, dan terjun dalam Pemilu Legislative, misalnya,” ujar Gusti.

 

Gusti menyampaikan, saat ini, era digital sudah tidak bisa dihindari dalam hampir semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Era digital ini, lanjut Gusti, harus menjadi tren positif dalam melakukan berbagai inovasi.

 

“Era digital memang menjadi tren positif dalam berbagai hal untuk berinovasi. Bahkan, pekerjaan yang dulunya sangat rumit kini dipermudah oleh teknologi dengan segala kecanggihannya. Akan tetapi, hal itu bukan berarti tanpa kekurangan,” ujarnya.

 

Gusti pun mengingatkan agar generasi muda tidak lengah dengan segala tawaran dan ketersediaan kecanggihan teknologi informasi, alat komunikasi yang canggih serta era digital yang seperti sudah tanpa batas. Pemanfaatan media sosial dan kemajuan alat teknologi informasi yang berkembang pesat, lanjut dia, harus mampu dilakukan dengan cara cerdas dan obyektif.

 

“Pemuda tak boleh lengah atas capaian teknologi yang dapat berubah begitu cepatnya. Pemuda harus hadir dari sisi yang lain untuk bermanuver atau bahkan melakukan terobosan-terobosan baru dalam melakukan adaptasi dengan perubahan teknologi. Jika tidak demikian, maka Negara dan bangsa ini yang berharap kepada kaum muda untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 hanya isapan jempol belaka,” tutur Gusti.

 

Memang, lanjut dia, semua pihak tetap butuh kerja keras, kerja nyata dalam menggembleng jiwa dan komitmen perubahan yang lebih baik, sehingga tidak terninabobokan dengan segala kemajuan teknologi media sosial yang bisa membuat kaum muda salah menerapkan ini.

 

“Kaum muda harus berani menggembleng diri, harus berani keluar dari zona zamannya hari ini, dan mengambil peran dalam berbagai hal, termasuk berperan positif mempergunakan teknologi media sosial secara cerdas dan sehat dalam berpolitik,” ujar Gusti.

 

Dia mengingatkan, tahun 2018 dan tahun 2019 dikenal sebagai tahun politik di Indonesia. Karena itu, kaum muda juga harus berperan nyata dalam tahun-tahun politik itu.

 

“Butuh kerja sama dalam perbedaan dan keberagaman di  era digital itu sendiri. Jika para pemuda tidak mampu berinovasi melalui teknologi, maka peran yang mesti diambil adalah memanfaatkan teknologi secara bijak dan terarah. Membuat catatan-catatan di media sosial yang bermanfaat, hingga mengambil peran dalam melawan hoax,” ujarnya.

 

Saat ini, lanjut Gusti, Undang Undang ITE pun sudah mengatur tata cara bermedia sosial yang beretika dan beradab. Bahkan, Undang Undang itu bisa menjerat siapa pun dan kapan saja jika kurang bijak, jika tidak berhati-hati mempergunakan media sosial.

 

Gusti menganjurkan agar para kaum muda mengembangkan ide dan kreativitas dalam berkarya, melakukan peran di dunia politik melalui partai politik juga. Kaum muda, lanjut dia, bukan hanya sebatas sebagai pengikut, tetapi harus memberi warna dengan karya nyata, tanpa harus mengumbar kekurangan orang lain.

 

“Tanpa harus mengumbar isu SARA atau hal lainnya yang tidak patut terhadap lawan politiknya. Gunakan media sosial hari ini sebagai media komunikasi dengan konstituen, bukan penyebar isu atau hal-hal yang tidak benar. Mari sebarkan kebajikan di tahun yang akan datang, di tahun politik 2018 dan 2019,” pungkas Gusti.

 

Di tempat yang sama, Praktisi Media Massa Jhon Roy P Siregar menyampaikan, kaum muda harus memiliki kesadaran obyektif dalam mempergunakan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

 

Dalam berpolitik dengan mempergunakan kemajuan dan kehebohan media sosial, lanjut Jurnalis di Harian Rakyat Merdeka ini, selain harus menjunjung tinggi etika berkomunikasi di dunia maya, kesadaran untuk mencari informasi yang akurat dan yang obyektif pun sangat penting dilakukan oleh generasi muda.

 

“Perlu kesadaran yang tinggi dalam menjunjung tinggi etika berkomunikasi di mana pun, terutama berkomunikasi lewat media sosial. Selanjutnya, informasi yang dikonsumsi, terutama yang tersebar di media sosial harus di-cross check kebenarannya. Dengan memastikan dan mencari tahu informasi yang valid dan obeyektif, maka berbagai persoalan bisa dieliminir,” tutur Jhon Roy P Siregar.

 

Dalam berkomunikasi, dia mengingatkan, Negara pun telah mengaturnya. Sejumlah aturan, kode etik dan perundang-undangan pun telah dibuatkan agar mampu menjaga keutuhan komunikasi di masyarakat yang beradab. Jika terjadi pelanggaran, lanjut Jhon Roy P Siregar, maka ada sejumlah proses yang bisa ditempuh, baik berupa klarifikasi, mediasi, maupun penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

“Cerdas mempergunakan alat teknologi komunikasi dan media sosial tidak cukup, tetapi juga harus bijak. Berkomunikasi yang bijak dan cerdas akan mendorong kemajuan yang sehat bagi masyarakat. Hoax perlu dilawan, informasi yang dikonsumsi di media sosial pun harus di-cross check. Bahkan, setiap orang berhak menyeleksi dan bertindak selektif terhadap informasi yang dibutuhkannya,” ujar Jhon Roy.

 

Wakil Kepala Kepolisian Resort Jakarta Timur (Wakapolres Jaktim) AKBP Boy Rando Simanjuntak menyampaikan, dalam menangani ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan berbagai komunikasi yang melanggar hukum di Media Sosial, selain mempergunakan dasar hukum dari KUHP dan Undang Undang ITE, aparat kepolisian juga sudah membentuk satuan khusus yang bekerja untuk itu.

 

“Ada Direktorat Cybercrime, yang setiap saat melakukan kerja-kerja penindakan dan juga sosialisasi persuasif sekaligus, agar tidak terjadi pelanggaran di medsos,” tutur AKBP Boy Rando Simanjuntak.

 

Dia pun mengingatkan kaum muda agar bijak dan cerdas mempergunakan teknologi komunikasi dan media sosial. “Meski melampaui batas-batas keseharian, namun kita semua, terutama kaum muda harus melek dan sadar sehingga mempergunakan media sosial itu pun secara bijak dan cerdas. Dengan demikian akan terhindar dari proses hukum,” ujarnya.

 

Turut memberikan sumbang saran dalam Focus Group Discussion (FGD) ini antara lain Bendahara Umum KNPI Provinsi DKI Jakarta Aldy Prasetyo, Ketua BM PAN DKI Jakarta Arie Kelik Waluyo, Ketua Umum HMI Badko Jabotabeka Banten Arief Wicaksana, Sekretaris AMPG DKI Jakarta Shaqule, Ketua Umum FKPPI DKI Jakarta Boy Bawono dan Pengamat Generasi Milenial, Doni Arman.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*