Breaking News

Ajaib, Dana Ratusan Miliar Raib di BTN, Nasabah Minta Pertanggungjawaban

Ajaib, Dana Ratusan Miliar Raib di BTN, Nasabah Minta Pertanggungjawaban.

Dana nasabah di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raib. Hingga saat ini belum jelas pertanggungjawabannya.

 

Sungguh aneh, jika bank plat merah sekelas Bank Tabungan Negara (BTN) yang harusnya memegang teguh prinsip kehati-hatian, justru tidak profesional menjaga dana nasabahnya.

 

Tidak tanggung-tanggung, dana nasabah yang raib sebesar Rp 255 miliar, dari empat korporasi yang dirugikan, yaitu PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi Umum Mega, dan Global Index Investindo, tidak juga ditanggungjawabi oleh BTN.

 

Kuasa Hukum PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance, TM Mangunsong mengatakan, bagaimanapun Bank BTN harus bertanggungjawab atas raibnya dana kliennya.

 

“Bank BTN harus bertanggungjawab terhadap dana klien kami yang tersisa, sebesar Rp. 110 miliar itu. BTN tidak bisa berdalih,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/03/2017).

 

Menurut Mangunsong, BTN seharusnya tidak mengecewakan dan merugikan nasabah yang sudah mempercayakan dananya disimpan di bank tersebut.

 

Bayangkan saja, lanjut dia, sekelas PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance yang menjadi kliennya itu, sudah mempercayakan dananya disimpan sejak September 2016 lalu, sebesar Rp 250 miliar. Dan nilai itu tercatat secara resmi dalam Laporan Keuangan BTN Pusat tahun 2016.

 

“Sedangkan Rp 140 miliar sempat diamankan klien kami, setelah mengetahui peristiwa ini. Tapi nggak bisa dong BTN berdalih bahwa itu akibat perlakuan sekelompok pembobol rekening, dan seolah-olah tidak mengambil alih risikonya,” tandasnya.

 

Dikatakan Pimpinan Lawfirm TM Mangunsong Lawyers & Partners ini, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank. Hal itu sangat tegas dinyatakan dalam Undang-undang Perbankan.

 

Mangunsong menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Jadi, kata dia, tidak ada alasan bagi BTN untuk tidak mengembalikan segera dana nasabahnya, bilamana ingin ditarik.

 

“Tidak perlu dikait-kaitkan dengan adanya persoalan internal pembobolan rekening oleh oknum bank itu sendiri,” ujarnya.

 

Menurut dia, Bank BTN telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola jasanya, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

 

Di pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebenarnya sudah jelas dikatakan, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

 

“Jadi, dalam hal ini, Bank BTN jelas tidak menjalankan prinsip kehati-hatian itu sendiri,” terangnya.

 

Mangunsong juga menilai, sikap Bank BTN telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang pada pokoknya, nasabah harus dilindungi dananya ketika menyimpan dananya dalam bentuk Giro atau Deposito, dan pihak bank berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank.

 

“Sehingga apabila terjadi pembobolan bank karena tindak pidana pemalsuan atau penggelapan adalah risiko yang ditanggung oleh pihak bank, dan terjadinya kerugian tidak dapat dibebankan kepada nasabah, melainkan menjadi tanggungjawab pihak bank dalam mengembalikan hilangnya uang tersebut,” jelasnya.

 

Sebab itu, sebagai kuasa hukum SAN Finance, Mangunsong telah melayangkan somasi, yang antara lain isi somasinya memuat, bahwa alasan Bank BTN dengan adanya Laporan Polisi No. TBL/5738/XI/2016/PMJ/DIT Reskrimsus tanggal 21/11/2016 itu adalah masalah internal Bank BTN, dan tidak ada kaitannya dengan kliennya.

 

“Sebagai kuasa hukum dari klien kami yang telah dirugikan, kami sudah melakukan somasi tertanggal 9 Maret lalu. Kami juga menyatakan, bahwa laporan BTN ke kepolisian terhadap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan/ atau tindak pencucian uang oleh oknum bank, itu adalah persoalan internalnya. Tidak ada kaitan dengan klien kami,” pungkasnya.

 

Diketahui, PT SAN Finance membuka rekening Giro Plus No. 554-01-30-000033-3 pada tanggal 29 September 2016, 09 Nopember 2016 dan 10 Nopember 2016 di Bank BTN Cabang Cikeas, dengan setoran secara berurutan sebesar Rp. 200 miliar, Rp. 8 miliar dan Rp. 42 miliar.

 

Namun anehnya, ada penarikan dana tanpa sepengetahuan PT SAN Finance pada tanggal 30 September 2016 sebanyak dua kali, ke atas nama R. Agung sebesar Rp. 27 miliar dan ke PT Gosyen sebesar Rp. 23 miliar. Selanjutnya, ada lagi penarikan dana tanggal 14 Oktober 2016 ke PT Mandiri Global sebesar Rp. 50 miliar, dan terakhir tanggal 15 Nopember 2016 ke PT Gosyen sebesar Rp. 10 miliar. Sehingga total dana SAN Finance yang ditarik pihak lain sebesar Rp. 110 miliar.

 

Selanjutnya, tanggal 06 Desember 2016, PT SAN Finance menarik dana dari Rekening Giro Plus (333) yang ada di Bank BTN sebesar Rp. 140 miliar, yang kemudian dipindah bukukan ke Rekening Giro Operasional Biasa (341) ke Rekening Bank Permata.

 

Sementara itu, menurut Direktur Keuangan SAN Finance Andrijanto, pihaknya sudah mengetahui kasus ini sejak November 2016. Saat itu Kepala kantor BTN Cabang Cibubur menyatakan, bahwa dana SAN Finance yang ada di Kantor Kas BTN Cikeas hanya Rp 140 miliar. Padahal dana awal yang ditempatkan disana oleh SAN Finance sebesar Rp. 250 miliar.

 

Pihaknya justru mempertanyakan uang yang Rp 110 miliar lagi. Karena tidak ada respon yang baik dari BTN, SAN Finance akhirnya melaporkan kasus itu sebagai tindak pidana, ke Polda Metro Jaya pada 31 Januari 2017. Juga mengajukan gugatan perdata pada 15 Maret 2017 karena mengalami kerugian materiil dan kehilangan potensi keuntungan sebesar 15 persen.

 

Dikatakan Andrijanto, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mempertemukan SAN Finance dan perusahaan korban lainnya dengan BTN. Hanya saja saat itu tidak menghasilkan kata sepakat, dengan alasan BTN khawatir akan diperiksa KPK.

 

Sebagaimana diberitakan, Bank BTN tidak merasa terganggu bisnisnya, akibat sanksi dari OJK yang melarang kantor kas BTN buka tabungan. Karena menurut mereka, kontribusi pembukaan rekening tabungan relatif kecil.

 

Bahkan Maryono, Direktur Utama BTN menegaskan, likuiditas BTN sangat aman mengantisipasi kasus tersebut. Hal ini karena pihaknya sudah menganggarkan dana cadangan kredit bermasalah yang cukup.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*