Breaking News

Ahok Cabut Gugatan Banding, Kejaksaan Agung Belum Tahu

Ahok Cabut Gugatan Banding, Kejaksaan Agung Belum Tahu.

Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi mencabut pengajuan banding atas vonis dua tahun yang diterimanya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad enggan mengomentari. Menurutnya, pencabutan tersebut belum diketahui secara pasti.

 

“Saya tidak mau komentar. Saya belum tahu ya,” kata Noor Rachmad di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/05/2017).

 

Sambil meninggalkan wartawan, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini meminta untuk bersabar karena belum menerima laporan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut.

 

“Tunggu dulu ya, saya belum tahu,” ujarnya.

 

Sebelumnya terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan banding atas vonis pidana penjara selama dua tahun yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Namun, pada Senin sore (22/05/2017) melalui keluarga, terdakwa Ahok mencabut kembali upaya bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Padahal, tim JPU yang dipimpin Ali Mukartono juga telah mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang menghukum dua tahun penjara. Namun, sejauh ini belum jelas sikap yang dilakukan Kejaksaan (JPU), apakah tetap mengajukan banding atau juga akan mencabutnya.

 

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa jaksa akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

 

Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan langkah untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

 

“Ya akan mengajukan banding,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (12/05/2017).

 

Menurutnya, pengajuan banding yang akan dilakukan Jaksa merupakan standar dari Kejaksaan, sebab terdakwa juga melakukan hal yang sama.

 

“Jaksa pun tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada untuk mengajukan banding,” ujar Prasetyo.

 

Terkait tuntutan JPU terhadap Ahok yang hanya 1 tahun penjara dan 2 tahun percobaan, Prasetyo membantah adanya bentuk tekanan atau intervensi.

 

“Jadi tidak ada istilah tekanan-tekanan, yang nekan itu siapa?,” katanya.

 

Menurut Prasetyo, tuntutan JPU dalam perkara tersebut sepenuhnya berdasarkan pada bukti dan fakta di persidangan.

 

“Bahwa beda pendapat dengan hakim, ya itu bisa terjadi. Itu tidak jarang, sering terjadi,” ujarnya.

 

Diketahui, Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

 

Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*