Breaking News

Ada Yang Diperas dan Ditangkapi Polisi, Nelayan Lobster Mengadu ke Komnas HAM

Ada Yang Diperas dan Ditangkapi Polisi, Nelayan Lobster Mengadu ke Komnas HAM.

Sejumlah nelayan dari Aliansi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) dan Front Nelayan Indonesia (FNI) mengadukan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lantaran ada perlakuan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada sejumlah nelayan lobster.

 

Wakil Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Sandi Sudjono menyampaikan, pada pelaporan yang dilakukan Kamis (18/01) itu, disampaikan hasil advokasi mereka terhadap sejumlah nelayan di beberapa daerah.

 

“Kami telah melakukan advokasi bersama Komnas HAM di Mataram NTB pada tahun lalu bersama Pak Menager Nasution, dan minggu kemarin di bawah koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH NI) lakukan asesment dan pendampingan terhadap beberapa Nelayan Lobster yang pernah ditangkap oleh kepolisian,” ujar Sandi usai melapor ke Komnas HAM, Kamis (18/01/2018).

 

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM juga terkait nelayan lobster yang diduga telah banyak dilanggar hak asasinya, yang tersebar di seluruh Indonesia seperti hasil dari investigasi di Lombok, Bayuwangi, Padeglang, Lebak.

 

Dugaan Pelanggaran HAM yang sering terjadi di Nelayan Lobster adalah nelayan yang menangkap bibit Lobster, atau benur atas adanya pelarangan penangkapan melalui Permen KP No. 1 Tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016.

 

“Biasanya mereka langsung ditangkap dan dijemput dirumahnya oleh aparat tanpa ada asas praduga tak bersalah. Parahnya lagi, saat para lawyer nelayan Indonesia mau mendampingi, malah pihak aparat banyak tidak mengijinkan untuk di dampingi. Ini yang akan menjadi fokus Komnas HAM untuk melihat secara tuntas wilayah pelanggaran HAM-nya,” ujarnya.

 

Menurut Sandi, dalam melakukan penangkapan terhadap nelayan lobster anggota kepolisian juga melakukan pemerasan dengan modus damai di tempat atau ada niat selesai bersyarat dengan menggunakan uang tebusan.

 

Sandi mengakui bahwa dugaan pelanggaran HAM di Nelayan Lobster masif terjadi di tingkat bawah, seperti pada nelayan dan pengepul Lobster yang menangkap dan menampung bibit lobster di sekitar Tempat Pengepul Ikan (TPI).

 

“Aparat biasanya langsung menangkap dan beberapa jam Nelayan langsung di P21. Memang di beberapa daerah, kalau dilihat terjadi pembauran. Artinya tak bisa dibedakan antara pengepul dengan nelayannya sendiri,” ujar dia.

 

Dugaan pelanggaran HAM ini terjadi disebabkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) Nomor 01 tahun 2015 dan Permen nomor 56 tahun 2016.

 

Nelayan Lobster dari Lebak Banten, Samsudin mengatakan Permen nomor  01 tahun 2015 dan nomor 56 tahun 2016 Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu telah melanggar Hak Asasi Nelayan Lobster karena tidak pernah disosialisasikan sebelumnya dan tidak memberitahukan kepada nelayan lobster, apalagi kajian dan menteri KKP hanya bisa melarang tapi tidak ada solusi.

 

“Menteri KKP dan Permennya telah merampas hak hidup kami, karena Lobster adalah sumber hidup kami, maka itulah pelanggaran asasi menurut kami dari Permen Susi ini,” ujar Samsudin.

 

Menurut dia, Menteri KKP hanya bisa melarang tapi tidak ada solusi, dampak dari Permen kkp ini menyebabkan Nelayan Lobster selalu ditangkap oleh aparat.

 

“Menteri KKP tidak suruh menangkap Nelayan Lobster, tapi secara tidak langsung membuat Peraturan Menteri itu telah menyuruh aparat untuk menangkap nelayan,” ujarnya.

 

Samsudin menegaskan Permen KP Nomor 01 dan 56 ini telah menyengsarakan hidup nelayan Lobster, dan mematikan hak hidupnya.

 

Nelayan yang menangkap Benur, yang berasal dari lebak, Johan mengakui dampak dari Permen KKP yang sangat memiskinkan nelayan.

 

“Kami bingung, karena dimiskinkan dari Permen KKP karena dampaknya bukan hanya upaya penangkapan, pemerasan, tetapi juga kami bingung ketika menjualnya dimana, karena kami tidak makan jika tidak menangkap lobster,” ujarnya.

 

Karena dampak dari kebijakan KKP ini nelayan Lobster tidak boleh menangkap bibit Lobster dibawah 2 Ons.

 

“Kami butuh makan, kami bingung jika tidak menangkapnya karena kami susah menimbangnya dan mengukur dulu Lobster yang kami tangkap. Apalagi budidaya sendiri harus mengeluarkan uang sebesar 7 juta rupiah,” ujarnya.

 

Samsudin berharap Komnas HAM bisa perjuangkan hak asasi nelayan yang telah dilanggar oleh Permen KKP Nomor 01 dan 56 itu

 

Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah menerima pelaporan yang dilakukan nelayan. “Kami harap Nelayan Lobster untuk bisa melengkapi berkasnya agar bisa dijadikan pertimbangan, dan merubah kebijakan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*